Jumat, 24 Mei 2019

Mempertimbangkan Keberadaan Konsultan Hukum HAM di Indonesia Oleh: Muhammad Alfy Pratama*)

​​​​​​​Negara harus mengambil langkah legislasi, karena setiap dampak buruk HAM yang dilakukan oleh perusahaan sama halnya dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.
RED
Muhammad Alfy Pratama. Foto: Istimewa

Disahkannya Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) (United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights/UNGPs) oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011 telah kembali menegaskan akan pentingnya peran perusahaan untuk menghormati HAM. Pemerintah Indonesia juga turut mendukung keberadaan UNGPs dengan menyusun Panduan Nasional tentang bisnis dan HAM yang diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi seluruh pemangku kepentingan.

 

UNGPs secara langsung mengatur tentang tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang terikat bagi seluruh perusahaan, baik perusahaan swasta (termasuk grup perusahaan), BUMN, BUMD, dan UMKM. Perusahaan dituntut untuk dapat mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menjelaskan bagaimana cara mereka mengatasi dampak HAM melalui langkah-langkah efektif termasuk dengan melakukan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia/Human Rights Due Diligence sebagaimana diatur dalam Prinsip 15 UNGPs.

 

Peran Advokat dalam Uji Tuntas HAM

Sebagai pilar penegakan supremasi hukum dan HAM, advokat harus memastikan bahwa perusahaan (klien) mereka melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghormati HAM, dan diharapkan dapat memberikan jasa hukum yang tepat dan sesuai dengan kewajiban profesional hukumnya dalam membantu perusahaan melaksanakan uji tuntas HAM.

 

Dalam pelaksanaan uji tuntas HAM, setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh advokat di antaranya, pertama, komitmen antara advokat dan perusahaan (klien) untuk menghormati HAM. Advokat harus menggunakan instrumen hukum HAM sebagai penduannya dalam uji tuntas HAM, dan menguji komitmen tersebut dengan terlibat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan/kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan.

 

Kedua, identifikasi untuk menilai dampak buruk HAM melalui penyelidikan terhadap kegiatan operasional perusahaan, baik sebelum dan sesudah kegiatan, serta meninjau aspek hubungan bisnis seperti tentang penggunaan tenaga kerja, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham hingga ke afiliasi, subkontraktor, dan pemasok untuk memperkirakan, mengevaluasi dan mengukur tingkat kemungkinan dan keparahan potensi dampak HAM yang akan terjadi. Dalam hal ini libatkan juga konsultasi efektif dengan kelompok-kelompok yang berpotensi terkena dampak HAM dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

 

Ketiga, mengambil tindakan, hasil penilaian yang dilakukan harus dirumuskan dan diimplementasikan baik untuk mencegah, mengurangi atau merubah kebijakan yang berpotensi atau telah berdampak buruk pada HAM. Misalnya temuan dalam konteks tenaga kerja dan operasional maka menjadi tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Operasional untuk mengambil tindakan.

 

Keempat, membuat kebijakan pemulihan yang efektif, salah satunya dengan cara menyediakan mekanisme pengaduan internal bagi mereka yang berpotensi terkena dampak HAM. Kelima, melaksanakan pelacakan dan pemantauan untuk menentukan apakah uji tuntas HAM telah dilaksanakan dengan optimal dan mengukur efektifitas penerapan kebijakan HAM apakah telah mampu untuk merespons dampak HAM. Karena penghormatan HAM tidak hanya sebatas uji tuntas tapi harus dilakukan secara berkelanjutan dan efektif.

 

Mempertimbangkan Keberadaan Konsultan Hukum HAM

Uji tuntas (due diligence) adalah sebuah istilah yang akrab bagi advokat HAM internasional, salah satunya dapat ditemukan dalam Putusan Inter-American Court of Human Rights pada kasus Velásquez-Rodríguez v. Honduras yang menyatakan bahwa “tindakan ilegal yang melanggar HAM bukan hanya karena tindakan itu sendiri, tetapi juga karena kurangnya uji tuntas untuk mencegah pelanggaran HAM tersebut”.

 

Sedangkan di Indonesia, istilah uji tuntas erat hubungannya dengan para corporate lawyer atau konsultan hukum yang melakukan aktivitas di bidang pasar modal. Tapi uji tuntas HAM tidak dapat begitu saja disamakan dengan uji tuntas di bidang kegiatan penawaran umum, marger dan akuisisi karena uji tuntas HAM adalah sebuah proses tentang dampak buruk HAM (adverse human rights impacts), bukan tentang risiko bisnis (business risks). Walaupun UNGPs tidak memberi definisi tentang dampak HAM, Robert McCorquodale (2017: 199) menegaskan bahwa 'dampak HAM' harus ditafsirkan sama dengan ‘pelanggaran HAM’ di bawah hukum HAM internasional.

 

Sehingga mempertimbangkan keberadaan konsultan hukum HAM sebagai profesi yang memiliki spesialisasi di bidang HAM dan bisnis menjadi penting dalam rangka menyiapkan advokat-advokat yang kompeten untuk mencegah praktik illegal atau tidak profesional dari sebuah layanan atau nasihat hukum yang dikhawatirkan dapat berakibat pada pelanggaran HAM. Principles on Conduct for the Legal Profession menyatakan bahwa seorang advokat tidak hanya memiliki pemahaman tentang prinsip hukum, tapi juga pengetahuan tentang praktik dan prosedur hukum yang dapat diterapkan secara kompeten dan efektif.

 

Untuk menyiapkan advokat yang kompeten dibutuhkan program pendidikan khusus yang memuat materi tentang bisnis dan HAM, mengingat bisnis dan HAM adalah praktik di bidang multidisiplin dan interdisiplin ilmu yang menuntut pemahaman advokat agar dapat mengintegrasikan norma HAM dalam praktik bisnis. Kemudian, pendidikan khusus juga berfungsi untuk membangun budaya hukum HAM para advokat, karena budaya hukum adalah faktor penentu keberhasilan pelaksanaan hukum, di mana budaya hukum akan diaplikasikan melalui sikap terhadap hukum dan sistem hukum tersebut oleh karena itu keberhasilan UNGPs harus didukung oleh budaya hukum orang-orang yang terlibat di dalamnya.  

 

Selain itu, keberadaan konsultan hukum HAM juga diperlukan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab firma hukum itu sendiri selaku entitas bisnis untuk menghormati HAM terutama untuk mencegah praktik yang dapat berakibat pada dampak buruk HAM, karena Prinsip 14 UNGPs menjelaskan bahwa tanggung jawab menghormati HAM berlaku untuk semua perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang dimiliki.

 

Pentingnya peran advokat dalam pelaksanaan UNGPs membuat International Bar Association menerbitkan Practical Guide on Business and Human Rights for Business Lawyers pada tahun 2011, dan disusul oleh Japan Federation of Bar Associations yang mengeluarkan Guidance on Human Rights Due Diligence pada tahun 2015. Dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai panduan bagi advokat dalam membantu perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghormati HAM.

 

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai salah satu wadah advokat Indonesia juga diharapkan untuk turut berpartisipasi menerbitkan dokumen serupa sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan UNGPs dan mengakui akan pentingnya peran advokat dalam mewujudkan bisnis dan HAM di Indonesia.

 

Peran Pemerintah Indonesia

John Ruggie seorang arsitek UNGPs menegaskan bahwa UNGPs hanyalah ‘akhir dari awal’ untuk tantangan kritis yang menyelaraskan perilaku perusahaan dengan norma HAM, karena implementasi UNGPs ke depan masih mendapat tantangan dan memerlukan kerja keras. Indonesia berada pada fase penting untuk efektivitas pelaksanaan UNGPs, menyusul maraknya kasus-kasus dampak buruk HAM yang terjadi. Negara sebagai subyek utama hukum HAM internasional memiliki kewajiban untuk menjabarkan lebih jelas bahwa perusahaan akan menghormati HAM dengan mengambil langkah-langkah yang efektif.

 

Secara khusus, negara harus menggunakan instrumen hukum nasional untuk mengatur beberapa hal di antaranya: (i) mewajibkan perusahaan untuk melakukan uji tuntas HAM dan melaporkan keefektifannya secara periodik; (ii) menerapkan sanksi pidana dan administrasi kepada perusahaan yang tidak melakukan uji tuntas HAM; (iii) mengintegrasikan bukti/ dokumen uji tuntas HAM ke dalam persyaratan pengadaan barang dan jasa, persetujuan izin dan lisensi, dan syarat investasi atau bantuan Pemerintah; (iv) memastikan tugas Direksi perusahaan untuk menghormati HAM; dan (v) menegaskan eksistensi keberadaan Konsultan Hukum HAM.

 

Negara harus mengambil langkah legislasi, karena setiap dampak buruk HAM yang dilakukan oleh perusahaan sama halnya dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Sehingga perdebatan tentang apakah UNGPs mengikat secara hukum (legally binding) sudah tidak relevan, karena dengan diratifikasinya Kovenan Internasional tentang HAM oleh Indonesia saja sudah cukup untuk menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan tidak adanya dampak buruk HAM yang dilakukan oleh perusahaan.

 

*)Muhammad Alfy Pratama adalah seorang advokat.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua