Jumat, 24 May 2019

Alasan DPD Usulkan Revisi UU Pelayaran

Mulai peningkatan fungsi pengawasan, pengelolaan penyelenggaraan pelayaran, keselamatan pengguna moda transportasi laut, hingga melibatkan pihak swasta.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Dalam berlayar dibutuhkan instrumen keselamatan. Selama ini pengaturan tentang pelayaran diatur dalam UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun sayangnya, UU 17/2008 dinilai sudah tidak relevan. Karenanya diperlukan perubahan dari UU 17/2008. Setidaknya, dapat dilakukan perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang termaktub dalam UU 17/2008.

 

Demikian disampaikan Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Aji Muhammad Mirza Wardana di komplek gedung parlemen beberap hari lalu. “Bahwa regulasi terkait sektor pelayaran belum dapat mendukung sektor pelayaran yang ideal bagi masyarakat,” kata Ali.

 

Sejumlah permasalahan dalam UU 17/2018 yang menjadikan UU Pelayaran mesti dilakukan revisi. Komite yang dipimpin Aji, setidaknya mencatat sejumlah persoalan yang menjadi sorotan dalam UU Pelayaran. Pertama, menyoal penguatan fungsi pengawasan regulator di sekto pelayaran.

 

Tentu saja dengan penguatan tersebut nantinya dapat mewujudka sektor keselamatan bagi para masyarakat yang menggunakan moda transpotasi angkutan laut. Sektor keselamatan moda transportasi laut amat penting. Itu sebabnya, keselamatan melalui peningkatan fungsi pengawasan dalam UU adalah keharusan.

 

Kedua, terkait dengan pengelolaan pelabuhan. Menurutnya persoalan penanganan dan pengelolaan pelabuhan kerap menjadi persoalan. Maklum saja, pelabuhan menjadi tempat kapal barang bersandar untuk mendistribusikan barang-barang. Karenanya, pengelolaanya perlu dilakukan secara transparan.

 

Ketiga, keselamatan pengguna dan pengemudi pelayaran. Belakangan tahun terakhir kecelakaan moda transportasi kapal laut terjadi. Karenanya perbaikan terhadap regulasi terkait perlu dilakukan secara menyeluruh, hingga aturan pelaksanaanya.

 

Keempat, pengawasan terhadap keamanan laut. Kelima, birokratisasi perizinan yang panjang di pelabuhan serta pelayaran mesti diperbaiki. Berbagai persoalan tersebut mesti dijadikan bahan masukan untuk merevisi pengaturan UU Pelayaran. Namun demikian, fokus utama DPD terhadap perbaikan UU Pelayaran yakni sektor keselamatan serta pendapatan bagi daerah.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua