Jumat, 24 May 2019

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Semua Pihak Utamakan Kemanusiaan

Kemanusiaan lebih utama ketimbang politik.
Ady Thea DA
Aksi 22 Mei di Bawaslu berakhir ricuh. Foto: RES

Demonstrasi yang berujung kerusuhan pada 22 Mei 2019 di Jakarta mendapat sorotan dari kalangan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan HAM. Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, menilai ketegangan politik sudah terjadi sekitar setahun terakhir. Ketegangan politik itu pecah setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019.

 

Sebagian kelompok masyarakat yang tidak menerima hasil keputusan KPU melakukan demonstrasi di beberapa tempat salah satunya kantor Bawaslu RI. Demonstrasi itu berakhir ricuh dan menelan korban jiwa dan luka.

 

Dia melihat peristiwa kerusuhan ini polanya mirip kasus Malari 1974, dan Mei 1998 dimana ada isu yang digunakan untuk membangkitkan kemarahan dan sentimen publik. Penyebarannya sekarang semakin mudah melalui media sosial. Asfin berpendapat elit politik bertanggung jawab terhadap kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa tersebut. Karena mereka membuat situasi semakin panas. Hal ini mudah diusut melalui rekam jejak digital.

 

“Semua menjadi korban. Di lapangan aparat kepolisian harus berhadapan dengan rakyat. Yang diuntungkan enterpreneur konflik,” kata Asfin saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/5/2019). Baca Juga: Pembatasan Akses Medsos Dinilai Langgar Hak Publik

 

Menurut Asfin, semua pihak harus mengutamakan kemanusiaan. Ini yang pertama harus dilindungi karena tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam mukadimah konstitusi yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

 

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana menilai elit politik telah memainkan masyarakat Indonesia dengan politik identitas, hoax, dan kontroversi. Semua itu dilakukan dengan mengabaikan etika dan nilai hukum. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk memilih pemimpin alternatif, karena Pemilu 2019 hanya ada 2 kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden.

 

Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), menurut Arif masih dipercaya untuk menangani masalah kebangsaan dan keamanan. Arif melihat Wiranto memainkan peran yang sama seperti masa orde baru. Padahal ada persoalan impunitas yang belum tuntas terkait dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua