Jumat, 24 Mei 2019

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Semua Pihak Utamakan Kemanusiaan

 

Selaras itu Arif mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kerusuhan yang terjadi 22 Mei 2019 itu. Adanya aparat TNI yang turun ke lapangan ikut menangani demonstrasi menurut Arif tidak tepat karena kepolisian masih mampu dan belum masuk masa genting.

 

Keterlibatan TNI dalam menangani demonstrasi harus berdasarkan perintah otoritas sipil, setidaknya ada Instruksi Presiden. Tapi keterlibatan itu, bagi Arif hanya berlandaskan MoU antara Polri dan TNI dalam rangka bantuan TNI untuk menangani demonstrasi. “Ini ranah penegakan hukum, harusnya aparat kepolisian saja yang menangani,” ujar Arif.

 

Arif mengingatkan agar para pihak yang ditangkap oleh aparat kepolisian harus diberikan haknya seperti akses terhadap bantuan hukum. Lebih jauh, Arif menegaskan aparat kepolisian jangan hanya menjerat pelaku lapangan, tapi juga aktor intelektual kerusuhan.

 

Koordinator KontraS Jakarta, Yati Andriyani mencatat kekerasan terjadi di titik demonstrasi sekitar Petamburan, dan kantor Bawaslu RI. Kekerasan itu mengakibatkan sedikitnya 300 orang mengalami luka dan 6 meninggal. Dalam menjaga demonstrasi dan menangani dugaan kerusuhan, aparat kepolisian dituntut untuk mengutamakan pemenuhan hak untuk hidup bagi setiap orang.

 

Peristiwa ini menurut Yati menunjukan setelah 21 tahun reformasi, kekerasan politik masih terjadi di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena politik impunitas, dimana kekerasan politik masa lalu seperti tragedi Mei 1998 tidak diselesaikan sampai tuntas, sehingga peristiwa serupa terus berulang dan masyarakat yang selalu menjadi korban. “Elit politik harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini,” kata dia.

 

Yati mengapresiasi kerja keras aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi ini. Tapi polisi harus menjunjung tinggi profesionalitas dan independen. Pendekatan yang dilakukan yakni penegakan hukum, bukan cara-cara yang politis. “Dalam mengendalikan situasi keamanan harus memperhatikan prinsip hukum dan HAM,” pintanya.

 

Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, mengimbau aparat keamanan tidak sewenang-wenang menggunakan pendekatan represif dalam menangani demonstrasi. Hal ini telah diatur dalam sejumlah regulasi seperti Perkap No.7 Tahun 2012 mengatur tentang pengamanan dan penanganan perkara penyampaian publik di muka umum dan Perkap No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua