Sabtu, 25 May 2019

Kinerja Legislasi DPR Minim di Tahun Politik

“Pembahasan yang terarah dan terfokus pada setiap masa sidang sangat mungkin bisa lebih efektif untuk menggenjot jumlah RUU yang dihasilkan dan dengan begitu bisa membantu meningkatkan kinerja legislasi tahunan DPR dalam mencapai target RUU Prioritas tahunan,” ujarnya.

(Baca juga: Meneropong Efektivitas Pembuatan UU di Tahun Politik).

Evaluasi kinerja fungsi legislasi DPR sepanjang hampir lima tahun masa bhakti membuktikan bahwa DPR 2014-2019 mengalami persoalan serius dalam menghasilkan jumlah RUU. Sedangkan RUU usulan DPD pada Daftar Prolegnas 2015-2019 belum satu pun yang berhasil disahkan. Pada daftar RUU Prioritas tahun ini terdapat 4 RUU yang diusulkan oleh DPD. Jika 4 RUU ini sampai pada berakhirnya masa bhakti DPR tak ada yang disahkan,  maka DPD dapat dinilai ‘gagal’ dalam memperjuangkan aspirasi daerah. “Khususnya melalui kehadiran regulasi yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Jaringan Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri berpendapat minimnya Undang-Undang yang dihasilkan DPR dari kerja legislasi menjadi catatan. Apalagi DPR dan pemerintah kecil kemungkinan mampu menuntaskan pembahasan sisa RUU prioritas lainnya. “Mengingat pelantikan anggota DPR dan Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024 akan dilakukan pada Oktober 2019,” ujarnya.

Menurutnya, sisa tunggakan RUU yang belum dibahas ini hanya tinggal menjadi daftar belaka. Pasalnya, sistem legislasi kita tidak mengenal luncuran otomatis antar periode masa jabatan. Artinya, RUU Prioritas yang tersisa di masa jabatan sebelumnya tidak serta merta menjadi agenda RUU Prioritas pada DPR dan Pemerintah masa jabatan berikutnya. Hal ini menunjukkan perencanaan yang bermasalah serta belum bekerjanya secara efektif monitoring dan evaluasi dalam pembentukan UU di Indonesia.

“Akankah memasuki masa persidangan dengan anggota DPR baru menjadi momentum tepat untuk membenahi sistem legislasi kita?,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua