Sabtu, 25 Mei 2019

Sejumlah Corporate Lawyer Siap Bersidang di MK Bela Jokowi-Ma’ruf

Masing-masing bergabung atas nama diri pribadi. Merasa terpanggil untuk persoalan bangsa dan negara.
Norman Edwin Elnizar
Kolase dari kiri: Luhut MP Pangaribuan, Arsul Sani dan Yusril Ihza Mahendra

Tim Kampanye Nasional (TKN) calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin siap mengantisipasi permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Formasi tim hukum yang diumumkan TKN diisi kalangan advokat senior. Sejumlah nama yang lebih dikenal sebagai corporate lawyer bahkan Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ikut bergabung di dalamnya.

 

Wakil Ketua tim hukum, Luhut M.P. Pangaribuan yang juga Ketua Umum Peradi ‘Rumah Bersama Advokat’ membenarkan informasi masuknya sejumlah nama tim hukum yang telah beredar di media massa. Mereka telah menerima kuasa untuk mendampingi Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait dalam permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. “Iya betul, mewakili pihak terkait yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin,” ujar Luhut mengonfirmasi hukumonline, Jumat (24/5).

 

Luhut menjelaskan tim hukum Jokowi-Ma’ruf telah menyiapkan sejumlah kemungkinan argumentasi untuk menghadapi permohonan keberatan pihak Prabowo-Sandi. Namun hingga kemarin malam, tim hukum belum mengetahui apa isi permohonan perkara secara resmi. Lazimnya, Mahkamah Konstitusi akan mengirimkan salinan permohonan tersebut.

 

(Baca juga: Empat Pengacara Ini Dampingi Prabowo-Sandi di Sengketa Pilpres)

 

Sebagai pihak terkait, salinan permohonan tersebut baru akan mereka dapatkan setelah pihak Prabowo-Sandi melakukan registrasi perkara. Jumat, 25 Mei hari ini adalah batas akhir bagi Prabowo-Sandi untuk mengajukan permohonan sengketa ke MK. “Tim hukum akan berdasarkan pada isi permohonan. Kalau membuat dugaan tentu sudah kami lakukan,” ujar Luhut.

 

Tim hukum Jokowi-Ma’ruf dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra. Ada beberapa orang wakil yaitu Luhut M.P. Pangaribuan, Teguh Samudera, Arsul Sani dan Trimedya Pandjaitan. Luhut selama ini dikenal sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus advokat yang menjabat Ketua Umum Peradi ‘Rumah Bersama Advokat’. Adapun Teguh Samudera adalah salah satu advokat senior yang ikut mendampingi Ahok dalam kasus penistaan agama. Arsul adalah Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, dan Trimedya anggota DPR dari PDI Perjuangan.

 

Sekretaris tim hukum diisi oleh Ade Irfan Pulungan yang pernah menjabat wakil ketua tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Namun Irfan mundur dari ACTA saat komunitas tersebut menyatakan dukungan pada Prabowo-Sandi untuk mencalonkan diri di pemilihan Presiden 2019 lalu. Irfan diketahui adalah salah satu kader Partai Persatuan Pembangunan yang akhirnya bergabung dalam TKN mengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

 

Sementara itu di antara jajaran anggota tim hukum terdapat nama sejumlah corporate lawyer kenamaan seperti Hafzan Taher, Dewi Kamaratih Soeharto, dan Eri Hertiawan. Hafzan Taher tercatat pula sebagai salah satu pendiri corporate law firm besar di Indonesia. Lebih dari 30 tahun pengalamannya sebagai advokat dihabiskan untuk menangani perkara bisnis dan keuangan skala nasional hingga internasional.

 

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ia sempat ditunjuk sebagai tim hukum keluarga Presiden. Kepercayaan rezim pemerintah berlanjut pada masa Presiden Joko Widodo saat Hafzan ditunjuk sebagai kuasa pemerintah untuk menghadapi Yusril Ihza Mahendra. Kala itu Yusril menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas nama kelompok terlarang Hizbut Tahrir Indonesia.

 

(Baca juga: Mau Ajukan Sengketa Pilpres ke MK, Tim Hukum Capres Perlu Pahami Ini)

 

Nama Dewi Kamaratih Soeharto dikenal sebagai praktisi hukum yang ahli dalam hak kekayaan intelektual. Dewi tercatat sebagai salah satu advokat andal di beberapa corporate law firm besar Indonesia yang ikut ia rintis. Sampai akhirnya Dewi memutuskan  membangun firma hukum milik sendiri yang fokus pada bidang hak kekayaan intelektual.

 

Eri Hertiawan adalah corporate lawyer yang biasa menangani litigasi dan penyelesaian sengketan komersial. Keahliannya dalam menangani forum mediasi, arbitrase, hingga litigasi untuk perkara bisnis dikenal luas baik di dalam dan luar negeri. Selain berpraktik advokat, Eri adalah seorang mediator dan arbiter.

 

Keterlibatan para corporate lawyer dalam sengketa hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan konstelasi politik ini cukup menarik perhatian. Luhut sendiri juga dikenal banyak menangani perkara hukum bisnis.

 

Eri mengaku terpanggil untuk ikut mengawal kepentingan bangsa dan negara. Eri dan sejumlah corporate lawyer menerima permintaan menjadi kuasa hukum atas nama diri pribadi sebagai advokat. Luhut juga menekankan bahwa mereka tidak membawa nama organisasi advokat atau kantor hukum asal masing-masing. “Corporate lawyer itu jangan hanya mengurusi bisnis, harus juga memikirkan yang lebih luas soal bangsa dan negara ini. Saat ini eksistensi negara menjadi taruhan, kami terpanggil,” kata Luhut.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua