Sabtu, 25 Mei 2019

Sejumlah Corporate Lawyer Siap Bersidang di MK Bela Jokowi-Ma’ruf

 

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ia sempat ditunjuk sebagai tim hukum keluarga Presiden. Kepercayaan rezim pemerintah berlanjut pada masa Presiden Joko Widodo saat Hafzan ditunjuk sebagai kuasa pemerintah untuk menghadapi Yusril Ihza Mahendra. Kala itu Yusril menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas nama kelompok terlarang Hizbut Tahrir Indonesia.

 

(Baca juga: Mau Ajukan Sengketa Pilpres ke MK, Tim Hukum Capres Perlu Pahami Ini)

 

Nama Dewi Kamaratih Soeharto dikenal sebagai praktisi hukum yang ahli dalam hak kekayaan intelektual. Dewi tercatat sebagai salah satu advokat andal di beberapa corporate law firm besar Indonesia yang ikut ia rintis. Sampai akhirnya Dewi memutuskan  membangun firma hukum milik sendiri yang fokus pada bidang hak kekayaan intelektual.

 

Eri Hertiawan adalah corporate lawyer yang biasa menangani litigasi dan penyelesaian sengketan komersial. Keahliannya dalam menangani forum mediasi, arbitrase, hingga litigasi untuk perkara bisnis dikenal luas baik di dalam dan luar negeri. Selain berpraktik advokat, Eri adalah seorang mediator dan arbiter.

 

Keterlibatan para corporate lawyer dalam sengketa hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan konstelasi politik ini cukup menarik perhatian. Luhut sendiri juga dikenal banyak menangani perkara hukum bisnis.

 

Eri mengaku terpanggil untuk ikut mengawal kepentingan bangsa dan negara. Eri dan sejumlah corporate lawyer menerima permintaan menjadi kuasa hukum atas nama diri pribadi sebagai advokat. Luhut juga menekankan bahwa mereka tidak membawa nama organisasi advokat atau kantor hukum asal masing-masing. “Corporate lawyer itu jangan hanya mengurusi bisnis, harus juga memikirkan yang lebih luas soal bangsa dan negara ini. Saat ini eksistensi negara menjadi taruhan, kami terpanggil,” kata Luhut.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua