Sabtu, 25 Mei 2019

Kemenhub Diminta Tegas Atur Tarif Tiket Pesawat

 

Kemudian dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 126 Tahun 2015, Direktur Perhubungan udara setiap tahun melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan oleh menteri perhubungan apabila terjadi perubahan terhadap harga avtur mencapai lebih dari standard rata-rata perliter dalam waktu 3 bulan berturut-turut atau terhadap nilai tukar rupiah dari harga komponen biaya lain yang menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10 %.

 

“Apabila terjadi perubahan tersebut maka pemerintah wajib mengevaluasi terhadap besaran tarif atau menerapkan biaya tambahan yang ditetapkan melalui peraturan menteri perhubungan,” jelas Indra. 

 

Dalam hal Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal menanggung biaya karena pada saat berangkat dan pulang penerbangan tanpa penumpang misalnya hari raya, maka menteri perhubungan dapat menerapkan biaya tuslah/tambahan.

 

Kembali dalam pengenaan sanksi administratif, bahwa apabila Badan Usaha Angkutan Udara Niaga tetap melakukan pelanggaran tarif meskipun telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan maka Direktorat Jendral Perhubungan Udara dapat memanfaatkan laporan masyarakat/pengguna jasa yang dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis yang mendukung. Alat-alat bukti pendukung tersebut antara lain harga yang tercantum dalam tiket/bukti bayar yang dipersamakan, pemberitaan agen atau iklan dalam media cetak. 

 

“Badan Usaha Angkutan Udara Niaga yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa pengurangan frekuensi atau pencabutan rute penerbangan serta penundaan pemberian izin rute baru dalam jangka waktu 6 bulan,” pungkasnya.

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua