Sabtu, 25 Mei 2019

6 Masalah Krusial dalam Perkom Baru KPPU yang Perlu Direvisi

Perbaikan tersebut hendaknya tak hanya dikaji sepihak oleh KPPU, melainkan mesti melibatkan banyak pihak, khususnya stakeholder yang langsung terdampak.
Hamalatul Qur'ani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Direvisinya Perkom 1 Tahun 2010 menjadi Perkom 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satunya memang dilatarbelakangi atas berbagai masukan dan kritikan yang disampaikan para praktisi yang merasakan langsung dampak atas penerapan kebijakan tersebut.

 

Beberapa aturan baru yang dirasa dapat memberikan dampak positif jelas patut diapresiasi, kendati beberapa kelemahan yang berpotensi menuai masalah baru dalam aturan baru ini jelas perlu disorot kembali oleh KPPU.

 

Ketua Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA), Asep Ridwan, turut mengapresiasi upaya KPPU dalam merevisi Perkom 1 tahun 2010. Pasalnya, beberapa poin perubahan yang dimuat dalam Perkom 1/2019 disebutnya juga merupakan masukan dari ICLA yang disampaikan secara tertulis pada Agustus 2018 lalu.

 

Namun, Ia menyayangkan masukan yang disampaikan tak dimuat secara sempurna lantaran memang akses untuk audiensi secara langsung tak terfasilitasi oleh KPPU kala itu. Akibatnya, perubahan aturan yang diharapkan tak dimuat mendetail, sehingga secara teknis aturan baru yang dimuat Perkom 1/2019, diprediksi dapat mengakibatkan berbagai persoalan serius bila dipraktikkan.

 

“Posisi kami sebagai lawyer, bagaimanapun kami ingin menang dalam proses yang sangat kredibel. Jadi yang ingin kita bangun adalah sistem yang baik, sehingga siapapun yang nantinya menduduki jabatan komisioner, kalau sistemnya sudah bagus maka tak akan ada masalah yang signifikan,” ujarnya.

 

Untuk memastikan aspirasi praktisi persaingan usaha tersampaikan, Asep bahkan telah menginventarisir berbagai permasalahan yang harus segera dibenahi melalui revisi Perkom 1/2019. Berikut daftar enam catatan penting di antara banyaknya persoalan yang Ia garis bawahi dalam Perkom baru KPPU, yakni perihal;

 


  1. Surat Panggilan

Adanya ketentuan soal Putusan Verstek (penjatuhan putusan tanpa hadirnya terlapor), katanya, telah menjadikan pentingnya penyampaian surat panggilan dilakukan secara proper. Pasalnya, terlapor yang telah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut namun terlapor tidak hadir, maka bisa dijatuhkan putusan verstek (vide; Pasal 30 ayat (5) & (6) Perkom 1/2019).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua