Minggu, 26 Mei 2019

Dorong Penegakan Hukum, ILUNI UI Tuntut Bentuk TGPF Kerusuhan 21-22 Mei

Tujuannya untuk menghasilkan kebenaran informasi atas kerusuhan sebagai dasar penegakan hukum seadil-adilnya.
Norman Edwin Elnizar
Demo di depan Bawaslu. Foto: RES

Penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).berujung kerusuhan aksi massa di Jakarta. Aksi massa selama dua hari pada 21-22 Mei 2019 lalu berdampak koban jiwa dan kerugian sosial ekonomi. Kondisi ini membuat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI). menuntut dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). agar kerusuhan yang terjadi mendapatkan penyelesaian yang semestinya.

Melalui siaran pers resmi yang diterbitkan, ILUNI UI menyampaikan pernyataan sikapnya. Salah satunya soal kerusuhan yang terjadi saat aksi massa yang menyampaikan aspirasi terhadap penetapan KPU. Pertama, ILUNI UI menyampaikan duka cita mendalam terhadap seluruh keluarga korban. Selanjutnya ILUNI UI meminta semua elit politik  berupaya mendorong rekonsiliasi untuk menenangkan masyarakat agar tidak lagi turun ke jalan untuk menghindari bentrokan dan kerusuhan lanjutan.

ILUNI UI menghimbau semua pihak yang tidak puas dengan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU agar menggunakan jalur hukum dan konstitusional. Sementara kepada polisi dan aparat penegak hukum diminta bertindak tegas kepada perusuh namun melindungi masyarakat yang melakukan aksi damai.

Sekretaris Jenderal ILUNI UI, Andre Rahadian menjelaskan bahwa pihaknya meyakini bahwa aksi massa secara damai  adalah hak yang dilindungi hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tegas hanya kepada pihak perusuh yang menyusup di tengah massa aksi damai. “Sebenarnya kejadian kemarin itu masih aman sampai maghrib sesuai koridor hukum, setelah itu baru rusuh dengan korban jiwa,” kata Andre saat dihubungi hukumonline, Sabtu (25/5).

ILUNI UI menduga kuat telah terjadi provokasi dan penyusupan untuk memecah belah masyarakat. Andre mengatakan bahwa pernyataan sikap ini dibuat dengan pengamatan seksama secara langsung di lapangan. Ia menyebutkan ada saksi mata dari ILUNI UI yang ikut memantau secara langsung proses aksi damai hingga akhirnya berubah menjadi kerusuhan.

Andre menegaskan bahwa fokus ILUNI UI adalah kerusuhan yang telah menelan korban jiwa. ILUNI UI sama sekali tidak melibatkan diri soal hasil penetapan KPU. “Khusus untuk kejadian itu, bukan soal pemilu,” ujarnya.

ILUNI UI menuntut pembentukan TGPF yang terdiri dari unsur kepolisian, Komnas HAM, Ombudsman, akademisi serta elemen masyarakat sipil. Tujuannya untuk menghasilkan kebenaran informasi atas kerusuhan sebagai dasar penegakan hukum seadil-adilnya. “Harus ada yang bertanggung jawab, sudah terjadi kehilangan nyawa,” ujar Andre.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua