Selasa, 28 Mei 2019

Konservasi dan Penyediaan Energi: Pertaruhan Kepentingan di Abad 21 Oleh: Grita Anindarini, Marsya Mutmainah, Wenni Adzkia*)

Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati sedunia-pun seharusnya dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan keanekaragaman hayati.
RED

Isu transisi energi saat ini kerap ramai dibicarakan, khususnya di Indonesia. Adanya ketergantungan terhadap energi fosil yang sudah selama puluhan tahun, membuat Pemerintah Indonesia ditantang untuk beralih kepada energi terbarukan. Pemerintah Indonesia, melalui Kebijakan Energi Nasional-pun telah menetapkan target 23% bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025.

 

Untuk mewujudkan target tersebut, Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)-pun telah menetapkan rencana pembangunan pembangkit listrik, termasuk yang berbasis energi terbarukan. Sayangnya, pengembangan energi terbarukan bukannya tanpa masalah.

 

Benturan kepentingan dengan perlindungan keanekaragaman hayati kerap ditemui. Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati sedunia-pun seharusnya dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan keanekaragaman hayati.

 

Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati atas Rencana Pembangunan

Pengembangan 23% energi terbarukan pada 2025 bukan lagi menjadi wacana. RUPTL PLN 2019-2028 telah menetapkan target pengembangan, termasuk indikasi lokasi dan commercial operation date pembangkit listrik tersebut.

 

Dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya, perencanaan ketenagalistrikan Indonesia bergantung pada panas bumi (PLTP) dan hidro skala besar (PLTA) untuk memenuhi target tersebut, dengan rencana pembangunan 4.607 MW PLTP dan 4.526 MW PLTA hingga 10 tahun mendatang. Tentunya hal ini dapat diprediksi mengingat PLTA dan PLTP merupakan sumber energi terbarukan yang tidak bersifat intermittent, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber untuk baseload sistem ketenagalistrikan Indonesia.

 

Namun memang di samping sumber energi terbarukan yang lain, kedua sumber energi ini yang memiliki potensi menimbulkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dalam pembangunannya. Terlebih, setelah UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi disahkan.

 

Undang-undang ini membuka peluang untuk pemanfaatan PLTP di wilayah Kawasan Hutan Konservasi yakni Kawasan yang memiliki ciri khas tertentu khususnya untuk pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Begitu pula dengan pembangunan PLTA. Kebutuhan untuk membangun dam dapat menyebabkan sedimentasi yang tinggi hingga perubahan ekosistem daerah aliran sungai akibat sistem membendung kemudian melepaskan air dalam jumlah besar ketika dibutuhkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua