Selasa, 28 May 2019

Konservasi dan Penyediaan Energi: Pertaruhan Kepentingan di Abad 21 Oleh: Grita Anindarini, Marsya Mutmainah, Wenni Adzkia*)

Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati sedunia-pun seharusnya dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan keanekaragaman hayati.
RED

Isu transisi energi saat ini kerap ramai dibicarakan, khususnya di Indonesia. Adanya ketergantungan terhadap energi fosil yang sudah selama puluhan tahun, membuat Pemerintah Indonesia ditantang untuk beralih kepada energi terbarukan. Pemerintah Indonesia, melalui Kebijakan Energi Nasional-pun telah menetapkan target 23% bauran energi baru dan terbarukan pada tahun 2025.

 

Untuk mewujudkan target tersebut, Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)-pun telah menetapkan rencana pembangunan pembangkit listrik, termasuk yang berbasis energi terbarukan. Sayangnya, pengembangan energi terbarukan bukannya tanpa masalah.

 

Benturan kepentingan dengan perlindungan keanekaragaman hayati kerap ditemui. Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati sedunia-pun seharusnya dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan keanekaragaman hayati.

 

Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati atas Rencana Pembangunan

Pengembangan 23% energi terbarukan pada 2025 bukan lagi menjadi wacana. RUPTL PLN 2019-2028 telah menetapkan target pengembangan, termasuk indikasi lokasi dan commercial operation date pembangkit listrik tersebut.

 

Dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya, perencanaan ketenagalistrikan Indonesia bergantung pada panas bumi (PLTP) dan hidro skala besar (PLTA) untuk memenuhi target tersebut, dengan rencana pembangunan 4.607 MW PLTP dan 4.526 MW PLTA hingga 10 tahun mendatang. Tentunya hal ini dapat diprediksi mengingat PLTA dan PLTP merupakan sumber energi terbarukan yang tidak bersifat intermittent, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber untuk baseload sistem ketenagalistrikan Indonesia.

 

Namun memang di samping sumber energi terbarukan yang lain, kedua sumber energi ini yang memiliki potensi menimbulkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dalam pembangunannya. Terlebih, setelah UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi disahkan.

 

Undang-undang ini membuka peluang untuk pemanfaatan PLTP di wilayah Kawasan Hutan Konservasi yakni Kawasan yang memiliki ciri khas tertentu khususnya untuk pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Begitu pula dengan pembangunan PLTA. Kebutuhan untuk membangun dam dapat menyebabkan sedimentasi yang tinggi hingga perubahan ekosistem daerah aliran sungai akibat sistem membendung kemudian melepaskan air dalam jumlah besar ketika dibutuhkan.

 

Tidak hanya itu, flora dan fauna yang ada di sisi hilir PLTA juga kemungkinan besar terpengaruh sistem kerja PLTA, khususnya ketika air sedang dilepaskan dalam jumlah besar. Bahkan, BirdLife Europe (2011) menilai bahwa sistem dam dalam PLTA termasuk berisiko tinggi bagi keanekaragaman hayati.

 

Pentingnya AMDAL sebagai Instrumen Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Diskursus terkait urgensi keseimbangan prioritas antara perlindungan keanekaragaman hayati dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan bukannya tanpa alasan. Pembangunan PLTA Batang Toru dan PLTP Baturraden merupakan contoh proyek kontroversial yang menggambarkan pertarungan antara kebijakan energi terbarukan dengan perlindungan atas ekosistem serta jenis tumbuhan dan satwa liar yang ada di wilayah tersebut.

 

Salah satu alasan penolakan PLTA Batang Toru adalah adanya potensi gangguan atas populasi dan habitat orangutan Tapanuli. Sedangkan PLTP Baturraden menimbulkan masalah yang membuat satwa “turun gunung” serta kasus pencemaran sumber air penduduk. 

 

Sejatinya, setiap proyek di suatu lokasi memiliki kajian ilmiah atas dampak lingkungan yang akan terjadi atau biasa disebut sebagai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Walaupun AMDAL terfokus pada satu proyek tertentu saja, instrumen perlindungan lingkungan ini memuat kajian yang cukup komprehensif karena mencakup kajian rona awal lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan, ekonomi, dan budaya, serta upaya pengelolaan dan pemantauannya.

 

Kajian rona awal atau baseline menjadi kunci dalam konservasi keanekaragaman hayati, selain ia memotret existing condition dengan penelitian empiris yang mengumpulkan data primerdi lokasi proyek sebelum proyek tersebut dilakukan, ia juga diperkaya dengan kajian berdasarkan data sekunder atau riset-riset terdahulu.

 

Waktu yang terbatas dalam melakukan kajian AMDAL sesungguhnya dapat disiasati dengan adanya inventarisasi keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh pemerintah secara rutin agar dapat menghasilkan analisis yang menyeluruh. Di sisi lain, tak dipungkiri penurunan kualitas lingkungan hidup akan terjadi di lokasi suatu proyek maka dari itu diperlukan kajian dampak yang holistik baik dampak yang akan terjadi secara nyata maupun hipotetik. Para ahli dan pengambil kebijakan dituntut untuk kreatif dalam menganalisis dampak dan merancang rencana pengelolaan dan pemantauannya.

 

Namun demikian, kesungguhan pemrakarsa AMDAL baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya patut dipertanyakan. Hal ini tentunya tidak bisa digeneralisasi mengingat AMDAL merupakan instrumen yang spesifik pada proyek tertentu. Perlu kajian tersendiri (kasus per kasus) untuk mengatakan bahwa AMDAL sudah mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan terjadi pada keanekaragaman hayati dan keberlanjutan pemanfaatan energi.

 

Belum Siapnya Regulasi Konservasi

Di samping kesungguhan dalam penyusunan AMDAL, permasalahan utama yang mengganjal justru datang dari ketidaksiapan instrumen regulasi Indonesia sendiri. Secara umum, Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU SDAHE) mengatur pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui dua kegiatan, yaitu pemanfaatan kondisi lingkungan Kawasan Pelestarian Alam, yang merupakan bagian dari Kawasan konservasi, dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

 

Kriteria pemanfaatan yang digunakan adalah (1) wilayah pemanfaatan ada di Kawasan Pelestarian Alam, (2) dilakukan dengan tetap menjaga fungsi kawasan, (3) memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Aturan lebih lanjut mengenai “rambu-rambu” yang harus dilakukan dalam pemanfaatan untuk energi terbarukan juga telah dirincikan dalam aturan turunannya seperti larangan untuk memotong jalur satwa atau jalur masyarakat tradisional.

 

Sayangnya, hingga saat ini tidak ada pembahasan lebih jauh mengenai sejauh mana (dan seberapa banyak) suatu kawasan dapat dibuka untuk pemanfaatan energi terbarukan. Bagaimana jika pembangunan PLTA dan PLTP berada di kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi namun kawasan tersebut berada di luar kawasan konservasi? UU SDAHE-pun absen mengenai perlindungan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi dari aktivitas pembangunan skala besar seperti PLTA dan PLTP.

 

Pemilihan Rencana Lokasi Pembangunan Pembangkit Perlu Diperhatikan

Di sisi perencanaan ketenagalistrikan, salah satu cara untuk menjawab tantangan ini adalah meminimalisir pemilihan rencana lokasi pembangkit di daerah yang rawan konflik dengan perlindungan keanekaragaman hayati tersebut. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada panduan jelas dalam panduan pemilihan lokasi tersebut.

 

Dalam RUPTL PLN 2019-2028, memang dijelaskan bahwa pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi dan kendalanya, serta kendala teknis, lingkungan dan sosial.

 

Namun, untuk kendala teknis, lingkungan dan sosial tersebut-pun hanya dijelaskan sebagai kondisi tanah, bathymetry, hutan lindung dan pemukiman. Tidak jelas sejauh mana faktor-faktor ini benar-benar dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi pembangkit tersebut. Pun, isu strategis seperti kaitannya dengan perlindungan keanekaragaman hayati juga tidak dijelaskan.

 

Pada akhirnya, koordinasi antara PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-pun perlu dilakukan sejak tahap perencanaan penyusunan proyek ketenagalistrikan tersebut. Perlu adanya kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan bahwa dalam peraturan induknya, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, asas kelestarian fungsi lingkungan merupakan asas dasar yang patut dijunjung dalam penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik. Jika asas ini sudah dipegang teguh, apakah masih kita menganggap konservasi dan energi adalah pertaruhan besar abad ini?

 

*)Ketiga penulis merupakan Peneliti di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua