Selasa, 28 Mei 2019

Kembali Menjadi Biasa

​​​​​​​Biarlah semua proses berjalan sebagai bagian dari ujian tentang kualitas perundang-undangan pemilu, kualitas para hakim konstitusi, dan kedewasaan masyarakat kita untuk menjalani proses konstitusional.
RED
Ilustrasi (BAS)

Mata dunia terpatri selama 2 hari yang menegangkan di pusat Jakarta segera setelah KPU mengumumkan hitungan akhir hasil pilpres dan pileg. Pertanyaan besarnya apakah yang sedang terjadi? Akankah kerusuhan yang masif seperti Mei 1998 akan terulang? Siapa di belakangnya? Motivasi dan tujuan apa yang ingin dicapai dari gerakan-gerakan itu? Akan jadi apa kita kalau kerusuhan berhasil merusak nadi kehidupan bangsa Indonesia?

 

Syukurlah bayangan buruk dari sejumlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjadi. Delapan nyawa sudah melayang sia-sia, itu sungguh menyedihkan. Mungkin sekali para korban adalah orang-orang yang pada saat terakhir hidupnya tidak paham betul apa yang sedang dilakukannya di tengah kerumunan itu.

 

Begitulah yang selalu terjadi. Kerumunan terjadi begitu saja. Rasa ingin tahu, ketiadaan pekerjaan, hasutan orang, keinginan unjuk nyali, kekurang-pahaman arti proses demokrasi dalam bentuk pemilu, kebutaan tentang konstelasi politik, dan semua sebab lain yang kita sering tidak tahu. Majalah Tempo terbaru menyingkap dengan berani sejumlah fakta, dan dengan kualitas jurnalisme Tempo yang dapat dipercaya, kita jadi sedikit maklum.

 

Seberapun puncak kemarahan mereka yang kalah atau merasa dikalahkan dengan curang, rasa kehilangan kesempatan berkuasa yang dirasakan sudah begitu dekat, kerugian materil karena biaya besar dalam kampanye yang panjang, tetap saja sulit dipercaya bahwa ada dari kalangan elit politik dan pengambil keputusan di partai politik yang menginginkan Indonesia hancur dan terbelah.

 

Pada waktu kesadaran berbangsa kembali, pengaruh tekanan sekitar dan emosi mereda, maka keputusan untuk menempuh jalan hukum untuk menyelesaikan sengketa pemilu akhirnya ditempuh. Dan itu adalah yang terbaik untuk kepentingan semua lapisan bangsa. Bahwa ada akrobat dan perang kata-kata yang terus terjadi di antara para pendukung dan pembelanya, anggap saja itu bagian dari tumpahnya sisa emosi karena kekecewaan akan hasil pemilu. Akhirnya semua pihak akan kembali ke kesadaran yang manusiawi, kembali kekehidupan normal, menjadi bagian kecil dari masyarakat yang terus berjalan dengan penuh dinamika.

 

Dalam liputan Tempo tadi, ada indikasi sejumlah kecil orang yang motivasinya jelas sakit hati, cenderung pada menderita sindroma kuasa, yang gerakannya nyaris sangat berbahaya. Bahkan berita terbaru, ada rencana pembunuhan juga. Upaya dan kerusuhan yang mereka timbulkan akhirnya bisa diredam, karena siapapun di kedua kubu yang berkontestasi maklum bahwa ini semua hanya pertarungan politik sesaat dalam proses demokrasi. Ini bukan soal ideologi dasar, bukan juga soal agama, dan lebih lagi bukan soal kalau jagonya gagal menang maka kehidupan lantas akan berakhir. Diredamnya gejolak tadi juga terjadi karena kesigapan polisi dan tentara aktif yang tidak berpolitik. Suatu peran yang diharapkan terus dipegang.

 

Keputusan MK agaknya bisa diduga, semata karena dasar penentuan diterima atau ditolaknya gugatan adalah bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam pemilu yang masif seperti ini, terutama untuk pilpres, siapapun akan sulit untuk membuktikan dan meyakinkan sembilan hakim MK bahwa kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif telah terjadi.

 

Para pendekar hukum yang beradu bukti dan argumentasi, terutama yang mengajukan klaim adanya kecurangan secara demikian, punya tugas yang luar biasa berat, bahkan hampir mustahil.

 

Biarlah semua proses berjalan sebagai bagian dari ujian tentang kualitas perundang-undangan pemilu, kualitas para hakim konstitusi, dan kedewasaan masyarakat kita untuk menjalani proses konstitusional. Begitu keputusan dibuat, tetap saja pasti ada yang kecewa dan mengkritik keputusan MK. Tidak apa-apa juga, karena itu merupakan bagian dari proses pembelajaran juga. Yang penting, keputusan apapun, sepahit apapun, harus diterima sebagai fakta dan kenyataan yang akan berlaku. Itu karena peraturan perundangan pemilu dan proses sengketa pemilu telah kita buat sendiri, telah kita uji juga, dan kita terima sebagai komitmen nasional selama itu berlaku.

 

Biarlah mereka yang memenangi pilpres dan pileg, dan yang sudah terlihat pindah gerbong, meributkan bagaimana susunan kabinet baru dan bagi-bagi posisi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh sistem yang kita bangun sendiri. Kalau kinerjanya baik kita puji, kalau kinerjanya buruk kita boikot, dan kalau korup kita seret ke KPK.

 

Minggu lalu, ada seorang penyanyi senior kita, Titik Puspa, menasehati seorang pencipta lagu muda untuk membuat lagu baru dalam rangka menyambut kehidupan damai setelah bulan-bulan yang menegangkan berlalu. Pesannya sederhana, tetapi menyentuh, " kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pintar itu, yang kita bisa lakukan adalah hal-hal biasa, mencipta dan menyanyikan lagu".

 

Kita-kita yang orang-orang biasa ini, kiranya sepakat untuk meneruskan apapun yang selama ini kita lakukan. Hal-hal biasa untuk merawat dan memperbaiki Indonesia.

 

ats, Mei 2019

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua