Jumat, 31 May 2019

Tak Ingin Kena Sanksi, PNS Perlu Pahami Cara Perhitungan Kinerja

Tantangannya bagaimana memastikan implementasi penilaian kinerja berjalan efektif. Masih ada waktu persiapan.
Muhammad Yasin
Ilustrasi penilaian kinerja PNS. Ilustrator: HGW

PNS yang tak memenuhi kinerja terukur berdasarkan perencanaan terancam dikenakan sanksi, terberat adalah diberhentikan dengan hormat. Setelah Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil berlaku, kinerja seorang PNS tak bisa lagi didasarkan semata pada kedekatan dengan atasan. Kini, rekan kerja juga dapat memberikan penilaian yang bobotnya sudah terukur.

Meskipun pelaksanaan PP ini di lapangan belum tentu secepat yang diperkirakan, aparatur sipil negara yang berstatus PNS sebaiknya memahami lebih dahulu bagaimana perhitungan kinerja berdasarkan aturan terbaru ini.

Pertama-tama yang perlu dipahami adalah darimana penilaian kinerja itu berasal. Menurut aturan terbaru, ada dua aspek penilaian kinerja PNS, yaitu hasil kerja yang dicapai pada unit kerja sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan penilaian terhadap perilaku kerja. SKP ini adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai pada periode tertentu. PP No. 30 Tahun 2019 memberikan kebebasan untuk menggunakan pengukuran kinerja setiap bulan, triwulan, semesteran atau tahunan. Prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. SKP itu pada dasarnya memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun.

Oh ya, perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS, atau tidak melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Gabungan penilaian terhadap hasil SKP dan nilai perilaku kerja inilah yang akhirnya menjadi total penilaian kinerja seorang PNS.

(Baca juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Penilaian Kinerja PNS).

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa kinerja seorang PNS akan dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat. Ada lima predikat yang digunakan. Kinerja yang paling bagus disebut ‘sangat baik’; di bawahnya masing-masing diberi predikat ‘baik’, predikat sedang disebut ‘cukup’; predikat ‘kurang’; dan predikat ‘sangat kurang’.

Jika seorang PNS memperoleh total nilai 110-120 dan menciptakan ide baru atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Misalnya, PNS tersebut berhasil menciptakan sistem antrian untuk mempermudah pelayanan di kantornya, atau membangun sistem informasi yang membuat kantornya semakin efisien menyimpan data dan melayani warga masyarakat.

Nilai ‘baik’ dapat diperoleh seorang PNS jika total angka yang diperoleh dari SKP dan perilaku adalah 90-120. Nilai ‘cukup’ diperoleh jika hasil penilaian kinerja PNS hanya 70-90. Nilai ‘kurang’ diberikan jika PNS hanya memperoleh angka 50-70. Predikat terbawah, ‘sangat kurang’ terjadi jika PNS hanya memperoleh angka kinerja di bawah 50 (lihat tabel).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua