Jumat, 31 May 2019

Dampak Negatif Minimnya Regulasi Pengendalian Tembakau

Pembahasan RUU Pertembakauan sejak 2012 pun mandeg.
Rofiq Hidayat
ilustrasi rokok. Foto: Sgp

Peringatan Hati Tembakau Sedunia (HTTS) atau World No Tobacco Day, pada 31 Mei mesti dijadikan momentum memperbaiki regulasi pengendalian tembakau. Persoalan minimnya aturan atau regulasi pengendalian tembakau menjadikan konsumsi terhadap pertembakauan semakin tak terkendali. Akibatnya, dampak terhadap kesehatan masyarakat terus mengalami penurunan akibat mengkonsumsi tembakau.

 

Pandangan itu disampaikan Ketua Pengurus  Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi kepada Hukumonline, Jumat (31/5/2019) di Jakarta. “Saat ini Indonesia merupakan negara dengan regulasi atau aturan pengendalian tembakau terlemah di dunia,” sebutnya.

 

Menurutnya, berdasarkan data empirik di Indonesia, 9 dari 10 penderita kanker paru merupakan perokok berat. Ini menunjukan dampak buruk mengkonsumsi tembakau bagi kesehatan paru. Di tengah masyarakat, iklan dan promosi rokok terus bertebaran di banyak ruangan. Ironisnya, kata Tulus, di dekat sekolah pun terdapat selebaran iklan rokok.

 

Bahkan kebijakan cukai, pemerintah membatalkan kenaikan cukai selama dua tahun berturut-turut pada 2018 dan 2019. Baginya, pembatalan kebijakan tersebut menjadi “lonceng” kematian bagi upaya pengendalian pertembakauan di tanah air. “Memang pertembakauan lahan bisnis, tetapi memang perlu pembatasan agar tidak berlebihan peredaran tembakau untuk dikomsumsi dan berdampak kesehatan masyarakat.”

 

Tulus merujuk data Badan Pengelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya, penyakit katastropik menjadi faktor dominan menyedot sisi finansial BPJS Kesehatan. Ujungnya pada 2018, BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp9,1 trilun, sebagaimana temuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  

 

Penyakit katastropik adalah penyakit yang berbiaya tinggi. Bahkan jika penyakit ini disertai komplikasi dapat mengancam kejiwaan. Terdapat 9 penyakit yang menduduki puncak penyakit katastropik yakni jantung, stroke, kanker, ginjal, diabetes, hepatitis, thalasemia, hemofilia, dan leukimia.

 

“Ini adalah dominannya penyakit katastropik dan konsumsi rokok menjadi faktor pemicu paling tinggi untuk jenis penyakit katastropik,” bebernya. Baca Juga: Alasan DPR Pertahankan RUU Pertembakauan

 

Tulus melihat konsumsi terhadap tembakau semakin tinggi di tanah air. Ada sekitar 35 persen masyarakat Indonesia merupakan perokok aktif yang potensial meningkat. Menurutnya, per tahun industri rokok memproduksi 360 miliar batang rokok. Bahkan bukan tidak mungkin bakal terus meningkat hingga 500 miliar batang rokok per tahunnya, sebagaimana target industri rokok besar.

 

Tak heran, jumlah perokok di Indonesia terus meningkat, menempati urutan ketiga di dunia. Tingkat pertumbuhan konsumsi rokok di kalangan anak-anak dan remaja, juga semakin meningkat. Ini mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan dan tercepat di dunia yakni 19 persen. Selain itu, muncul ancaman baru yang tak kalah masif. Rokok elektronik alias vape namanya. Bagi sebagian masyarakat, vape dianggap sebagai alternatif sebagai rokok aman bagi generasi muda.

 

“Pemerintah sangat terlambat dalam mengendalikan munculnya vape, atau malah sengaja membiarkannya. Di banyak negara vape sudah dilarang. Vape dan rokok konvensional sama bahayanya. Bahkan bisa lebih berbahaya, karena vape bisa meledak saat dikonsumsi, seperti kasus di Amerika,” ujarnya.

 

Selain itu, industri rokok asing tanpa tedeng aling-aling memasarkan dan mengiklankan produknya di Indonesia. Menurutnya industri rokok asing membidik pasar perokok di Indonesia. Hal ini juga disebabkan lemahnya regulasi pengedalian tembakau di Indonesia. Industri rokok asing menjadikan Indonesia sebagai target utama memasarkan produknya. Padahal, negara-negara di seluruh dunia sudah sangat ketat membatasi promosi, iklan rokok.

 

DPR memang telah menggagas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertembakauan sejak periode 2009-2014. Bahkan RUU Pertembakauan kerap masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Meski mulai dibahas sekitar 2012, tari ulur di internal DPR kerap terjadi. Perdebatan penamaan judul RUU pun menguat, hingga akhirnya, habis di penghujung 2014 pun tak kunjung rampung. Masuk pada periode DPR periode 2014-2019, pun mengalami hal sama. Pemerintah seringkali enggan menghadiri pembahasan RUU tersebut.

 

Pembahasan mandeg

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan persoalan pengendalian tembakau memang harus diatur. Karena itulah beberapa fraksi di DPR mengusulkan RUU Pertembakauan masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan. Sayangnya, hingga di awal 2019, nasib pembahasan RUU Pertembakauan mandeg dan tak jelas. Seringkali saat Panitia Khusus (Pansus) RUU Pertembakauan melakukan pembahasan, pemerintah enggan hadir.

 

Selain itu, pemerintah tak kunjung mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM). DPR, kata pria biasa disapa Bamsoet, meminta kepastian pemerintah untuk dapat hadir dalam setiap pembahasan RUU Pertembakauan. Setidaknya, dapat mengambil sikap tegas soal nasib RUU Pertembakauan kepada DPR. “Jika nanti terjadi hambatan, pasti saya akan langsung telepon menteri terkait,” ujarnya.

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Hukum Indonesia (PSHK) Muhammad Nur Solikhin sebelumnya berpandangan persoalan utama selain ketidakhadiran pemerintah, yakni memaksimalkan sistem pendukung. Mulai peneliti, tenaga ahli di alat kelengkapan dan fraksi, maupun di masing-masing anggota.

 

“Persoalannya dalam proses legislasi, bagaimana DPR mengoptimalkan ketersediaan sistem pendukung di internal maupun eksternal untuk mendukung pembahasan RUU,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua