Senin, 03 Juni 2019

Mengukur Keamanan Penukaran Uang di Pinggir Jalan untuk Lebaran

Menjelang lebaran, masyarakat diimbau menukarkan uang di tempat-tempat penukaran resmi, baik yang diselenggarakan BI, perbankan maupun pihak lain yang ditunjuk oleh BI.
Halamatul Qur'ani/ANT
Ilustrasi. Foto: RES

Libur lebaran merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu semua kalangan, baik muda, dewasa, anak-anak hingga orang tua. Bagi orang mereka yang sudah berpenghasilan, tentunya tradisi membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak-anak, keponakan serta kerabat menjadi hal yang tak boleh terlewatkan.

 

Untuk membagi kebahagiaan itu, memasyarakat pun berbondong untuk menukarkan uangnya berupa pecahan yang lebih kecil agar bisa dibagi-bagi. Belakangan menjelang hari Raya Idul Fitri, di pinggir-pinggir jalan sering kita jumpai orang yang ‘menjajakan’ Rupiah untuk ditukarkan kepada masyarakat.

 

Ya, momen penukaran uang ini kerap dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. Uang yang mereka jajakan beragam dari mulai dua ribuan, lima ribuan, sepuluh ribuan, dua puluh ribuan, lima puluh ribuan, hingga seratus ribuan. Pada umumnya, uang-uang tersebut terlihat seperti baru.

 

Sejauh ini belum ada aturan yang tegas apakah penukaran uang dengan cara seperti ini dilarang atau tidak. Untuk keamanan dan kenyamanan, Bank Indonesia (BI) sendiri menyarankan agar masyarakat atau konsumen menukarkan uang di gerai outlet resmi atau di bank.

 

Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan masyarakat bila menemukan uang palsu? Merujuk Pasal 29 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, masyarakat dapat meminta klarifikasi keaslian uang tersebut kepada Bank Indonesia secara langsung.

 

Kemudian, untuk mengantisipasi korban dengan risiko kerugian serta untuk menjaga kualitas peredaran uang, BI mengimbau kepada masyarakat untuk menukarkan uang di tempat-tempat penukaran resmi, baik yang diselenggarakan oleh BI, perbankan maupun pihak lain yang ditunjuk oleh BI.

 

Imbauan BI tersebut jelas untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat. Imbauan itu juga sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/8/DPU Tahun 2008 tentang Penukaran Uang Rupiah, yang menyatakan bahwa pelaksanaan layanan penukaran dilakukan di: a). Kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia; dan/atau b). Di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di luar kantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

 

Waspada penukaran uang palsu menjadi penting untuk disadari masyarakat, sehingga tak bisa diremehkan setiap upaya yang dilakukan untuk mengenali uang Rupiah, yakni dengan 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Tak sebatas penukaran uang saja, dalam jual beli pun tetap saja dibutuhkan upaya 3D tersebut. Soalnya, bisa saja mata rantai transaksi uang telah tercemar oleh uang palsu yang beredar akibat penukaran uang palsu yang sebelumnya terjadi.

 

Baca juga:

 

Pengacara yang concern terhadap perlindungan konsumen, David Tobing, berpendapat pembatasan penukaran uang di outlet resmi menjadi penting untuk menghindari adanya pihak-pihak yang memfasilitasi penukaran uang namun dengan mencari keuntungan.

 

Ia mencontohkan, bila menukarkan uang seratus ribu, mestinya mendapatkan penukaran uang juga seratus ribu. Tetapi, kalau di outlet tidak resmi ada keuntungan yang diambil sehingga tukaran uang yang diterima masyarakat tak bulat seratus ribu.

 

“Padahal ini tak bisa dikatakan jual beli uang sehingga bisa memperoleh untung. Uang tak bisa diperjualbelikan, kecuali kurs ya,” katanya kepada hukumonline.

 

Ia juga mengingatkan bila penukaran uang dilakukan bukan di tempat resmi, maka potensi adanya uang palsu akan selalu ada. Terlebih, penyedia penukaran uang itu bersifat temporary, artinya bukanlah satu institusi, tidak mempunyai tempat permanen dan akan bubar sendiri dengan selesainya tren penukaran uang.

 

“Jadi nanti kalau terjadi adanya uang palsu atau rusak atau jumlah uangnya kurang, maka akan sulit dimintai pertanggungjawaban,” tukasnya.

 

Sehingga dalam konteks ini aspek hukum perlindungan konsumen dikembalikan pada kebijaksanaan masyarakat dalam memilih tempat penukaran uang. Mengingat kewajiban BI terhenti pada penjaminan ketersediaan uang, kemudahan akses tempat penukaran uang resmi dan pemberian edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar menukarkan uang di outlet resmi. Kebanyakan masyarakat, katanya, masih tetap saja memilih diluar outlet resmi lantaran dianggap lebih cepat dan mudah diakses walaupun sebetulnya berisiko.

 

Hal yang sama diutarakan Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo. Dia mengatakan, bahwa penukaran uang liar selama ini memang sudah biasa terjadi di musim lebaran. Kendati berpotensi memakan korban penukaran uang palsu, sayangnya sanksi soal penukaran uang liar ini memang belum diatur secara tegas.

 

Ia pun tak menampik bahwa perlindungan konsumen dalam konteks ini memang hanya sebatas imbauan dan sosialisasi saja dari pemerintah dan risikonya diserahkan kembali kepada konsumen. Untuk itu, Ia mengimbau agar masyarakat menukarkan uang di outlet BI, atau bank lain atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan BI.

 

Dia mencontohkan di counter liar seperti di terminal misalnya, selain ada risiko soal keaslian, pihak penukaran uang juga mengutip fee. “Jadi kalau kita tukar 100 ribu, itu dapatnya bisa di bawah Rp100 ribu, ini juga kan bisa memberatkan konsumen,” kata Sudaryatmo kepada hukumonline.

 

Menurutnya, memang tidak ada batasan soal berapa potongan untuk fee yang wajar bagi mereka yang menjajakan penukaran Rupiah di pinggir jalan. Namun, kalau fee yang dikutip terlalu besar, kata Sudaryatmo, itu juga bisa jadi persoalan.

 

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar konsumen lebih memilih untuk menukarkan uang di outlet resmi yang tidak mengenakan fee. Lebih jauh, Sudaryatmo menilai adanya pembatasan penukaran di sejumlah outlet resmi juga merupakan suatu hal yang positif, yakni untuk mengantisipasi uang yang ditukarkan untuk diperdagangkan kembali.

 

Baca juga:

 

Unsur Riba

Lantas bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai praktik penukaran uang menjelang Idul Fitri semacam ini? Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad, berpendapat penukaran uang kecil di pinggir jalan yang marak menjelang Lebaran hukumnya haram karena di dalamnya terdapat unsur riba.

 

"Jika itu dipandang sebagai jual beli maka tidak memenuhi syarat sebab barang yang diperjualbelikan tidak ada, sementara yang dijual malah uang yang seharusnya jadi alat tukar," kata Duski Samad.

 

Menurutnya, bila penyedia jasa penukaran uang berdalih mereka hanya mengambil jasa maka tetap tidak dibenarkan karena pihak berwenang dalam hal ini Bank Indonesia dan perbankan telah menyediakan penukaran secara cuma-cuma. Ia mengingatkan Islam tidak melarang jual beli barang dan jasa, namun tidak dibenarkan mencari keuntungan dengan cara tidak baik.

 

“Peredaran uang menjadi urusan negara dan sudah ada lembaga resmi yang mengelolanya,” kata dia.

 

Sejatinya, apa yang dilakukan seseorang untuk kemaslahatan kepentingan serta kebahagiaan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia, tidak dilarang dalam Islam.

 

Namun, Islam memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang. Pertama, prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Kedua, prinsip saling rela yaitu menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang muamalah. Ketiga, prinsip tidak mengandung arti ekploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya dan keempat prinsip tidak melakukan penipuan.

 

Nabi Muhammad SAW melarang tukar menukar barang yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda. Di dalam ilmu fiqih, transaksi seperti ini terdapat riba, khususnya disebut dengan istilah riba fadhl. Rasulullah bersabda: (diperbolehkan menjual) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, Sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima (HR Muslim).

 

Dengan demikian jelas bahwa uang kertas yang ada pada masa ini, yang juga memiliki fungsi sebagaimana yang terdapat pada emas dan perak pada masa lampau, akan terkena akibat hukum yang sama pula (qiyasi). Sehingga, jika diperjual belikan atau tukar menukar dengan melebihkan pada salah satunya, akan terkena implikasi hukum haram riba fadhl.

 

Meski demikian tak bisa dipungkiri, fenomena transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri telah memberikan kebaikan yang berdampak pada adanya kemaslahatan terhadap manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemaslahatan tersebut bisa dilihat dengan adanya kebaikan dan tolong menolong antara penyedia jasa dan konsumen. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua