Senin, 03 Juni 2019

Tips Aman Belanja Produk Kebutuhan Lebaran

Pastikan setiap bahan makanan dan produk tidak kedaluwarsa dan ada jaminan kehalalannya. 
Aida Mardatillah
Ilustrasi. Foto: RES

Menyongsong Hari Raya Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi, masyarakat khususnya ibu rumah tangga kerap disibukkan mempersiapkan keperluan lebaran. Mulai baju lebaran, bahan makanan khas lebaran, kue-kue lebaran untuk menyambut tamu-tamu yang berkunjung, hingga kebutuhan aneka parsel lebaran untuk kolega. Untuk itu, ketika membeli aneka makanan dan produk lain kebutuhan lebaran, masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal sebelum membelinya.

 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sholahuddin Al Ayub mengingatkan pertama kali membeli makanan harus memastikan kemasan dan tanggal kedaluwarsanya, apakah makanan itu tenggat waktunya masih aman untuk dikonsumsi atau tidak. Terpenting, harus memperhatikan kehalalannya (thayyiban). “Jadi, dalam membeli bahan makanan atau produk ada dua yang perlu dilihat yakni kedaluwarsanya dan kehalalannya,” kata Ayub kepada Hukumonline, Kamis (30/5/2019).

 

Dia menerangkan kehalalan makanan atau produk tertentu yang disertifikasi oleh MUI. Namun, jika kemasan produk hanya mencantumkan label halal tanpa logo atau disertifikasi oleh MUI, hal itu tidak masalah sepanjang produk itu memang benar-benar secara umum halal. Namun, jika produk itu diketahui tidak halal berarti sudah melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  

 

“Ke-thayyiban (kehalalan) produk makanan secara medis atau kesehatan baik (aman) untuk dikonsumsi. Sekali lagi, bagi umat Islam yang merayakan lebaran perhatikan makanan atau produk yang sudah bisa dipastikan kehalalannya,” tegasnya.

 

Untuk diketahui, belum lama ini, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), sebuah badan yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, mengeluarkan imbauan agar konsumen tetap waspada selama Ramadhan dan menjelang Lebaran 2019 ini. Ketua BPKN Ardiansyah Parman menghimbau masyarakat untuk mewaspadai produk kedaluwarsa. Sebab, menjelang lebaran biasanya ada produk yang sudah lewat waktu atau kedaluwarsa yang masih beredar di pasaran.

 

Untuk itu, konsumen perlu meneliti sebelum membeli barang. Kalau berupa obat dan makanan, konsumen perlu memutakhirkan pengetahuannya terhadap hasil penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pastikan bahwa barang yang Anda beli tidak kedaluwarsa dengan melihat label tanggal yang ada pada setiap kemasan produk.

 

Imbauan BPKN itu sejalan dengan apa yang pernah disampaikan sebelumnya oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Menaruh perhatian pada produk makanan dan minuman, YLKI meminta konsumen memperhatikan sejumlah hal, termasuk memastikan pangan yang dibeli aman dikonsumsi, kemasan barang baik, dan tidak kedaluwarsa.

 

Melansir tulisan tulisan klinik Hukumonline yang berjudul Kewajiban Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk Makanan Haram”, dikutip Pasal 17 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal ini diatur mengenai standar bahan yang terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong untuk rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk sebagai proses produk halal (PPH).

 

Baca:

 

Bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat (Islam). Lalu, apa saja bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan?

 

Menurut Pasal 18 ayat (1) UU Jaminan Produk Halal, bahan haram itu adalah bangkai, darah, babi, dan atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Menteri Agama berdasarkan fatwa MUI, bila ada bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain yang telah disebutkan diatas.

 

Jika ada pelaku usaha yang memproduksi produk makanan haram (dari bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan), maka dikecualikan mengajukan permohonan sertifikat halal. Seperti, keripik yang mengandung babi karena bahannya dari babi, tidak wajib ada sertifikat halal. Lalu, bagaimana tentang logo haram? Bagaimana jika ada pelaku usaha yang menjual produk tidak halal, tapi tidak mencantumkan keterangan produk itu tidak halal?

 

Dalam UU Jaminan Produk Halal tidak ada pengaturan logo haram. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Yang dimaksud “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan tersebut dapat berupa gambar, tanda dan/atau tulisan. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan; peringatan tertulis; atau denda administratif.

 

Karena itu, sertifikat halal dalam sebuah produk makanan sangat diperlukan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Karenanya, Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal diatur setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

 

Kewajiban sertifikat halal ini menyangkut kewajiban pelaku usaha yang diamanatkan Pasal 25 UU Jaminan Produk Halal. Pertama, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal. Kedua, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Ketiga, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal. Ketiga, memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. Keempat, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

 

Jika ditemukan bukti bahwa produk yang sebelumnya telah bersertifikat halal terdapat kandungan tidak halal/haram di dalamnya, berarti pelaku usaha yang bersangkutan telah melanggar kewajiban. Atas pelanggaran ini, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan Sertifikat Halal. Tak hanya itu, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan paling banyak Rp2 miliar.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua