Selasa, 04 June 2019

Ragam Permasalahan Konsumen Belanja Online Jelang Lebaran

Setidaknya ada empat permasalahan yang wajib konsumen cermati saat berbelanja online. Transaksi secara online memiliki kesulitan tersendiri dalam penyelesaian sengketanya.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Hari Raya Idul Fitri identik dengan tradisi berbelanja berbagai produk baru seperti pakaian, handphone hingga barang elektronik. Seiring perkembangan teknologi, tren belanja lebaran dapat dilakukan secara online atau melalui e-commerce. Masyarakat merasa dimudahkan dengan transaksi ini karena lebih praktis dan hemat dibandingkan belanja konvensional.

 

Namun perlu dicermati, belanja online ternyata memiliki berbagai risiko yang menimbulkan permasalahan hukum khususnya bagi konsumen. Risiko-risiko tersebut tentunya harus menjadi perhatian konsumen sebelum berbelanja online karena tanpa tatap muka langsung dengan penjual memiliki kesulitan apabila terjadi penyelesaian sengketa.

 

Perlu diketahui, setiap transaksi melalui e-commerce terdapat kontrak antara penjual dengan pembeli. Prinsip dasar keberlakuan kontrak tersebut mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menjelaskan terdapat empat syarat sah perjanjian antara lain adanya kesepakatan kehendak atau konsensus, kecakapan melakukan perbuatan hukum, memiliki perihal tertentu dan kausa yang legal atau halal.

 

Pengaturan ­e-commerce ini juga terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016. Jangan lupa, sehubungan dengan perlindungan konsumen, kegiatan transaksi e-commerce juga berpedoman pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

Baca:

 

Untuk memberi pemahaman kepada pembaca, hukumonline merangkum berbagai risiko-risiko konsumen e-commerce sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam berbelanja online menyambut Hari Raya Idul Fitri. Berikut daftarnya:

  1. Penipuan

Salah satu keluhan paling sering disampaikan konsumen saat berbelanja online yaitu penipuan. Konsumen masih terjebak menggunakan situs-situs belanja online ilegal yang memiliki tingkat risiko pelanggaran hak konsumen sangat besar. Konsumen tidak menerima barang yang ingin dibeli padahal telah mengirimkan uang kepada penjual.

 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan 24 persen uang konsumen hilang dalam transaksi e-commerce. Bahkan, pengaduan sehubungan dengan ekonomi digital termasuk e-commerce menempati peringkat pertama dalam tiga tahun terakhir mencapai sekitar 20 persen dari total pengaduan.

 

Terdapat tips agar konsumen dapat terhindar dari penipuan belanja online. Konsumen harus pastikan legalitas situs belanja online tersebut. Pastikan nama perusahaan, alamat, email atau kontak telepon dapat dihubungi. Kemudian, cermati produk yang ingin dibeli dengan menghindari produk ilegal dan tidak tergiur harga murah tidak logis pada barang-barang bermerek.

 

Ketua Indonesia Cyber Law Community, Teguh Arifyadi dalam Klinik Hukum berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online” menyatakan hukum yang berlaku dalam jual beli online pada prinsipnya adalah sama dengan konvensional. Sehingga, hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata.

 

Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronis memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

 

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Terdapat sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar dalam pasal tersebut.

 

  1. Barang tidak sesuai pesanan

Selain penipuan, permasalahan konsumen dalam belanja online yaitu barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Permasalahan ini terjadi karena dua faktor yaitu kesengajaan dan kelalaian penjual.

 

Merujuk UU Perlindungan Konsumen, kondisi ini merupakan pelanggaran yang dilakukan penjual. Sesuai Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapat barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

 

Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, sesuai pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, maka konsumen berhak mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Sebagai penjual juga berkewajiban memberi fasilitas tersebut kepada konsumen sesuai dengan amanat Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen.

 

Dalam aturan lain Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) juga mengatur khusus mengenai permaasalahan barang yang diterima konsumen tidak sesuai pesanan.  Pasal 49 ayat (3) PP PSTE menyatakan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

 

  1. Barang rusak

Tidak jarang saat berbelanja online terdapat risiko barang yang diterima konsumen mengalami kerusakan atau pecah bahkan hilang dalam proses pengiriman. Untuk menghindari risiko tersebut, konsumen perlu mencermati terdapat kebijakan pengembalian barang atau retur dalam kontrak jual beli transaksi yang dilakukan secara online.

 

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA), Ignasius Untung menjelaskan pihak yang bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada konsumen dapat ditanggung penjual dan perusahaan pengirim. Kerusakan barang dapat diakibatkan dua macam yaitu barang tersebut memang sudah cacat dan kerusakan akibat pengangkutan. Penjual wajib mengganti barang tersebut dengan pengembalian barang atau uang apabila kerusakan berasal dari toko. Sedangkan, kerusakan akibat pengangkutan konsumen dapat komplain ke perusahaan pengiriman dan pengelola toko online.

 

“Tidak bisa dipukul rata siapa yang harus bertanggung jawab, tergantung kasus penyebab kerusakannya. Tapi paling sering pedagang yang dikenakan bertanggung jawab,” jelas Untung kepada hukumonline, Jumat (31/5).

 

Dia menjelaskan apabila konsumen menerima barang rusak atau hilang harus memberi tahu penjual. Nantinya, pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti penjual tersebut.

 

Konsumen perlu memastikan terdapat kebijakan retur dalam bertransaksi belanja online. Sebab, tidak semua marketplace atau toko online mewajibkan bagi penjual memberikan fasilitas retur kepada konsumen. Selain itu,barang yang dibeli tidak dapat dilihat secara fisik sehingga harus ada garansi apabila barang yang dikirim cacat. Kemudian, konsumen juga perlu mencatat kode produk yang dipesan dan meminta nomor resi pengiriman apabila barang yang dipesan tidak kunjung datang.

 

  1. Pencurian data

Permasalahan pencurian data pribadi juga harus diwaspadai konsumen saat berbelanja online. Dalam menggunakan layanan ini, konsumen diwajibkan mengunggah data pribadi seperti KTP, foto dan identitas lainnya untuk diverifikasi toko online.

 

Lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengatur data pribadi ini menjadi celah bagi pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan data pribadi konsumen. Perlu diketahui, sampai saat ini belanja online belum didukung regulasi memadai dalam penangangan data pribadi. Sehingga, mendesak bagi pemerintah untuk segera merampungkan UU Perlindungan Data Pribadi dan Rancangan PP tentang Transaksi Perdangangan Melalui Sistem Elektronik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua