Selasa, 11 June 2019

Lemahnya Penegakan Hukum Membuat Program JKN Tak Optimal

 

“Sayangnya seluruh Kementerian dan Lembaga pemerintahan belum mau mendukung pelaksanaan PP No.86 Tahun 2013 ini,” kata Timboel saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/6/2019). Baca Juga: BPJS Kesehatan Siap Benahi Temuan BPKP

 

Bagi Timboel lemahnya penegakan hukum membuat pelaksanaan program JKN tidak optimal. Lemahnya penegakan kepatuhan menurut Timboel juga terlihat dari hasil audit BPKP yang menyatakan ada 50.475 badan usaha yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan 52.810 pekerja belum didaftarkan perusahaannya dalam program JKN.

 

Kemudian 2.348 badan usaha melaporkan gaji karyawan di bawah upah yang sebenarnya. Masalah ini sudah terjadi sejak lama dan belum dapat diselesaikan direksi BPJS Kesehatan secara sistemik. Sekalipun pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi JKN, tapi belum mampu meningkatkan jumlah kepesertaan pekerja penerima upah (PPU) dan bukan pekerja (BP).

 

Padahal Inpres No.8 Tahun 2017 mewajibkan sejumlah lembaga seperti Kejaksaan, Pengawas Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan secara bersama melakukan penegakan hukum. “Seluruh badan usaha wajib mendaftarkan pekerjanya pada program JKN paling lambat 1 Januari 2015, tapi sampai sekarang masih banyak badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya,” ungkapnya.

 

Jika membandingkan jumlah peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta JKN kategori PPU, Timboel menghitung ada selisih 2 juta peserta. Jika selisih itu bisa dikejar, berpotensi menambah pemasukan iuran sebesar Rp4 triliun untuk BPJS Kesehatan.

 

Untuk mengatasi sisa utang Jaminan Kesehatan sebesar Rp9,15 Triliun sampai 31 Desember 2018 yang akan dibawa menjadi beban di tahun 2019, Timboel mengusulkan pemerintah melakukan pembenahan sistemik pelaksanaan JKN. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni melaksanakan Pasal 38 ayat (2) Perpres No.82 Tahun 2018 yang mengamanatkan untuk meninjau besaran iuran JKN paling lama 2 tahun sekali.

 

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat belum lama ini di DPR, Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni memperkirakan defisit yang dialami program JKN setiap bulan sekitar Rp2 triliun. Segala kebijakan pemerintah untuk memperbaiki JKN harus sesuai rekomendasi hasil audit BPKP. “Memang meningkatnya jumlah peserta JKN belum dibarengi kolektabilitas iuran. Oleh karenanya pendapatan harus ditingkatkan,” kata Tubagus.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua