Selasa, 11 Juni 2019

Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan Karen, Hakim Ini Gunakan Dalil Bussiness Judgment Rule

Pertimbangan dissenting akan jadi salah satu materi banding.
Aji Prasetyo
Karen Agustiawan menyatakan banding atas vonis Pengadilan Tipikor. Foto: RES

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menjatuhkan pidana 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider 4 bulan kurungan kepada Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Mantan Direktur Utama Pertamina ini dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

 

Namun putusan majelis hakim diambil tidak dengan suara bulat. Anwar, hakim ad hoc yang menjadi anggota majelis, mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) atas perkara dugaan korupsi pada investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia ini. Anwar justru menganggap Karen tidak bersalah dan harus dibebaskan dari semua dakwaan, baik dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 huruf b UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

"Berdasarkan uraian di atas, Terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan subsider," kata Hakim Anwar, ketika membacakan pendapatnya pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/6).

 

(Baca juga: Pengadilan Tipikor Jakarta Nyatakan Mantan Dirut Pertamina Terbukti Korupsi)

 

Salah satu dalil yang dipakai hakim Anwar adalah business judgment rule (BJR). Apa yang dilakukan oleh Karen sebagai Direktur Hulu Pertamina dan Dirut Pertamina kala itu masuk kategori BJR. Keputusan mengakuisisi Blok Basker Manta Gummy di Australia adalah keputusan bisnis yang telah mendapat persetujuan direksi lain sehingga bersifat kolektif kolegial.

 

Sebelum bersama jajaran direksi Pertamina menyetujui akusisi, Karen terlebih dulu meminta persetujuan Dewan Komisaris melalui surat memorandum 2 April 2009. Namun pada saat itu salah satu dewan komisaris, Humayun Bosha, menghubungi komisaris lainnya Umar Said dengan mengatakan tidak membolehkan akusisi yang diajukan berdasarkan memorandum karena pengoperasian blok BMG tidak optimal, tidak akan menguntungkan, dan tidak menambah cadangan minyak.

 

Menurut hakim Anwar, perbedaan pendapat antara Direksi dan anggota Komisaris perseroan ini seharusnya tidak menjadi persoalan. Sebab di satu sisi Karen dan jajaran direksi Pertamina berkeinginan mengembangkan perusahaan tersebut yang salah satu caranya mengakuisisi Blok BMG di Australia demi menambah cadangan minyak Pertamina.

 

Mengambil keputusan berdasarkan kewenangan di tengah perbedaan pendapat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. "Terdakwa punya kewenangan untuk membuat keputusan yang tepat guna mengatasi persoalan. Jadi perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan karena pembuatan keputusan yang tepat guna adalah direksi bukan di komisaris," terang hakim Anwar.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua