Rabu, 12 Juni 2019

Melihat Posisi Indonesia dalam Rule of Law Index 2019

Penilaian ‘civil justice’ masih buruk, peringkat 102 dari 126 negara.
Muhammad Yasin
Ilustrasi persidangan di pengadilan. Skor civil justice Indonesia dalam ranking global masih relatif rendah berdasarkan Rule of Law Index 2019. Foto: MYS

World Justice Project telah menerbitkan indeks negara hukum di dunia yang terbaru. Laporan bernama Rule of Law Index 2019 itu memberikan penilaian atas negara-negara dengan menggunakan 8 faktor dan 44 subfaktor. Indeks Negara Hukum (rule of law) ini merupakan alat kuantitatif untuk mengukur bagaimana rule of law dalam praktik negara-negara yang dikaji. Tim peneliti mewawancarai pakar dari 100 negara dan dari 17 bidang disiplin.

Mendefinisikan rule of law tidak mudah, dan sejak dulu banyak pandangan sarjana yang disinggung di bangku akademik. Tim World Justice Project berangkat dari pandangan bahwa rule of law yang efektif mampu mengurangi korupsi, memerangi kemiskinan dan penyakit, dan melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Secara tradisional, mungkin rule of law selalu dihubungkan dengan aparat penegak hukum. Tetapi sejatinya, isu-isu mengenai keamanan, hak, keadilan, dan tata kelola pemerintahan mempengaruhi semua orang, karena itu pula World Justice Project memandang setiap orang adalah pemangku kepentingan rule of law.

Tahun 2019 ini ada 126 negara yang disigi, termasuk Indonesia. Lantas, bagaimana posisi Indonesia? Secara umum, posisi Indonesia berada di tengah-tengah negara yang mendapatkan nilai bagus dan negara yang mendapatkan skor rendah. Ranking globalnya adalah 62 dari 126 negara. Ini berarti ranking Indonesia mengalami kenaikan dari posisi 64 pada penilaian 2017-2018. Tetapi, jika dilihat berdasarkan masing-masing faktor, nilainya akan terlihat berbeda.

(Baca juga: Indeks Negara Hukum Meningkat, Tapi Ada yang Nilainya Turun).

Ada delapan faktor yang dipakai, yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah (constraints on government powers), absennya korupsi (absence of corruption), pemerintahan terbuka (open government), pemenuhan hak-hak dasar (fundamental rights), keamanan dan ketertiban (order and security), penegakan aturan (regulation enforcement), civil justice, dan penanganan perkara pidana (criminal justice).

Dari 8 parameter yang dipakai, Indonesia memperoleh 3 parameter bernilai low (rendah) dalam ranking global, yaitu civil justice (102/126), absence of corruption (97/126), dan criminal justice (86/126). Kategori nilai lain adalah medium, dan high. Pengukuran menggunakan skor 0-1 dimana nilai 1 dianggap sempurna.

Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, berpendapat penilaian rendah terhadap civil justice itu tidak mengherankan. Ia melihatnya dari banyak peristiwa yang menghambat hak-hak sipil seperti pembubaran diskusi, pemutaran film, dialog di kampus, dan menghalangi hak-hak masyarakat sipil untuk berdemonstrasi menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi. Ironisnya, tindakan pembubaran itu tanpa ada perintah dari pengadilan, bahkan acapkali dilakukan oleh kelompok-kelompok sipil tanpa kehadiran negara. Minimal, negara tak hadir untuk menghentikan pembubaran diskusi ilmiah oleh kelompok tertentu. “Kegiatan yang tidak punya karakter kejahatan seperti diskusi buku dan film pun dibubarkan,” ujarnya.

Penilaian civil justice rendah mungkin juga diakibatkan oleh banyaknya peraturan di daerah yang membatasi hak-hak sipil baik dalam konteks untuk bekerja dan berekspresi maupun dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Pembatasan hak-hak masyarakat sipil acapkali dilakukan tanpa melalui prosedur hukum di pengadilan.

Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, juga melihat peraturan beracara di pengadilan yang sudah lawas. Praktik beracara masih menggunakan HIR warisan Belanda. Jadi, ada substansi hukum yang kurang dibuat dengan konsep otoritarianisme zaman dulu masih digunakan sampai sekarang.

(Baca juga: Basuki Rekso Wibowo: Penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional Sudah Mendesak).

Masalah itu juga dapat dilihat pada penilaian criminal justice. Menurut Erwin, penggunaan KUHAP yang disusun pada tahun 1981, masa ketika Orde Baru sangat berkuasa, membuat sistem penanganan perkara pidana belum sepenuhnya berjalan pada rel keadilan. Rencana memperbaiki hukum acara pidana belum terealisasi hingga kini. Ini berarti ada persoalan politik hukum nasional. “Ada persoalan komitmen pengambil kebijakan yang berkaitan dengan politik hukum,” ujarnya.

Faktor absennya korupsi tak jauh beda. Nilai Indonesia adalah 0,38 (dalam skala 0-1), dan menempatkan Indonesia pada posisi 97 dari 126 negara. Ada empat subfaktor yang dilihat pada bagian ini yakni pegawai pemerintahan tidak menggunakan kantor pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi di cabang-cabang lembaga eksekutif, yudikatif, polisi dan militer, serta legislatif. Faktanya, penyelenggara pemerintahan baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat kasus korupsi relatif masih banyak. Survei penilaian integritas 2017 yang dilansir KPK, misalnya, menunjukkan bahwa 1 dari 10 pegawai melihat/mendengar rekannya menerima suap/gratifikasi.

Indeks persepeksi korupsi Indonesia dalam skala global memang cenderung membaik. Tetapi keterlibatan para pengambil kebijakan seperti anggota DPR, pejabat pembuat komitmen di eksekutif, dan hakim dalam kasus korupsi mengindikasikan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu panduan penangan korupsi ke depan adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

(Baca juga: Tiga Fokus Pencegahan Korupsi versi KPK).

Pembatasan kekuasaan

Laporan Rule of Law Index 2019 juga memperlihatkan posisi Indonesia pada negara-negara berskor tinggi (high), yakni 29 dari 126 negara. Ranking bagus (skor 0,66) ini diperoleh dengan menggunakan parameter pembatasan kekuasaan pemerintahan. Subfaktor yang dilihat adalah pembatasan aparat pemerintahan oleh peraturan perundang-undangan, pembatasan dari intervensi peradilan, independensi lembaga audit, penjatuhan sanksi kepada aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran hukum, adanya pengawasan oleh lembaga non-pemerintahan, dan proses transisi pemerintahan yang selalu merujuk pada hukum dan perundang-undangan.

Indonesia juga patut bergembira melihat ranking 47 dari 126 untuk faktor atau parameter open government. Ini berarti Indonesia sudah dianggap sebagai salah satu negara yang pemerintahannya terbuka. Ini tak lepas dari akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, keterlibatan Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP), dan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi yang diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Malahan, untuk parameter regulatory enforcement, Indonesia didapuk pada posisi 43/126, dengan skor 0,55. Penilaian ini berkaitan dengan kepatuhan pada peraturan dan mekanisme administratif. Posisi medium diperoleh Indonesia untuk dua parameter lain yakni order and security, dan fundamental rights.

(Baca juga: Rule of Law Bukan Jawaban Tunggal).

Asfinawati menganggap penilaian World Justice Project ini penting bagi Indonesia sebagai negara yang dalam konstitusinya disebut sebagai negara berdasar atas hukum. Tidak terpenuhnya substansi pada parameter yang digunakan menunjukkan ketimpangan dalam upaya pemenuhan negara hukum. Jika tidak dipenuhi, potensi pelanggaran konstitusi makin terbuka. “Indeks Rule of Law 2019 ini mengingatkan kita bahwa rule of law masih rendah dan seharusnya pemerintah melakukan perbaikan,” ujarnya kepada hukumonline.

Senada, Erwin Natosmal berharap Rule of Law Index 2019 dijadikan cermin untuk menata negara hukum ke depan. Apa yang termuat dalam Rule of Law Index 2019 sebenarnya hampir sama dengan data yang dirilis lembaga-lembaga lain di Indonesia, seperti Indeks Negara Hukum yang dibuat ILR. Tinggal bagaimana para pemangku kepentingan melakukan perbaikan pada subfaktor yang bernilai rendah.

Menurut Erwin, ada tiga kata kunci penting dalam konteks ini, yaitu efektivitas sistem korektif (sanksi), kebijakan non-diskriminasi, dan antikorupsi. Jika kebijakan pemerintah fokus pada tiga agenda besar itu secara tidak langsung akan berimplikasi pada penguatan nilai indikator dalam prinsip negara hukum. “Indeks Rule of Law 2019 menjadi semacam peta menyusun kebijakan hukum ke depan,” pungkas Erwin.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua