Rabu, 12 Juni 2019

Niat Jahat dalam Uji Tuntas Oleh: Rio Christiawan*)

Niat jahat perlu dibuktikan unsur kesengajaan dan motif kesengajaan untuk mengesampingkan laporan uji tuntas dalam transaksi akuisisi.
RED

Fenomena penetapan tersangka terkait niat jahat pascamantan Direktur Utama Pertamina ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung terlihat dalam kasus akuisisi blok BMG Australia. Niat jahat disangkakan mengingat transaksi akuisisi sudah dilaksanakan sebelum laporan akhir uji tuntas selesai.

 

Memang dalam lazimnya transaksi pengambil-alihan (akuisisi) secara legal terdiri dari tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan MoU/HoA yang berisi tentang teknis rencana pengambil-alihan, term uji tuntas (due diligence) dan hak esklusifitas pembeli. MoU/HoA pada tahapan pertama ini menandai hubungan hukum antara kedua belah pihak. Secara hukum tahapan pertama ini didefinisikan sebagai conditional offering dan conditional acceptance.

 

Disebut conditional offering dan conditional acceptance karena sifatnya masih bersyarat tergantung pada kondisi-kondisi yang ditemukan pada saat uji tuntas. Uji tuntas pada umumnya dilakukan pada tiga bagian yakni legal due diligence, Finance and tax due diligence dan operational due diligence.

 

Secara hukum hasil uji tuntas (due diligence) akan menentukan dua hal yakni apakah berdasarkan temuan dalam uji tuntas para pihak dapat melanjutkan hubungan hukum, pada fase ini para pihak dapat mengakhiri MoU/HoA atau melanjutkan meningkatkan status transaksi pada Condition Sale and Purchase Agreement (CSPA), artinya kondisi-kondisi yang ditemukan pada uji tuntas harus diakomodir dalam CSPA.

 

Pada tahap pertama niat jahat dapat terjadi dalam hal terjadi temuan material yang berakibat pada batalnya akuisisi namun para pihak memilih untuk mengesampingkan temuan tersebut dan melanjutkan pada tahap CSPA, artinya sedari awal memang sudah terjadi niat jahat pada proses akuisisi. Batasan niat jahat pada tahap ini adalah temuan material tersebut sifatnya mendasar dan jika diungkapkan nyata-nyata dapat menghalangi transaksi, pada tahap ini sifanya hanya menilai kelayakan transaksi belum pada aspek komersial.

 

Tetapi pada tahap ini niat jahat dapat digugurkan jika pada MoU/HoA terdapat klausul yang menyebutkan sifat transaksi ‘as-is’ artinya sebagaimana adanya, sehingga sifat uji tuntas bukan lagi untuk melakukan assessment atas resiko, tetapi pada transaksi ‘as-is’ uji tuntas digunakan untuk melakukan inventarisasi fakta terkait transaksi.

 

Pada tahap kedua yakni jika para pihak berdasarkan laporan uji tuntas mengkonversi MoU/HoA menjadi CSPA. Pada CSPA normalnya terdapat tiga klausul yang terkait dengan hasil temuan uji tuntas yakni yang pertama adalah klausula terkait condition precedence (CP), CP adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum CSPA dikonversi menjadi SPA (Sale and Purchase Agreement) sehingga akuisisi efektif. Jika CP tidak dipenuhi maka CSPA tidak akan pernah dapat dikonversi menjadi SPA. CP diperlukan terkait temuan yang sifatnya material dan dapat menjadi persyaratan transaksi secara komersial sehingga bila dilakukan setelah SPA efektif maka harga transaksi dan resiko menjadi tidak seimbang.

 

Niat jahat (mens rea) pada tahap ini adalah memasukkan temuan uji tuntas yang seharusnya menjadi CP digeser pada condition subsequent (CS) tanpa alasan yang adequate sehingga transaksi CSPA dapat dikoversi menjadi SPA dan akuisisi efektif. Klausula penting yang kedua pada CSPA ini adalah condition subsequent ( CS), yakni klausula yang berisi kewajiban penjual untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan temuan uji tuntas dalam jangka waktu tertentu beserta konsekuensinya bila tidak terpenuhi.

 

Sifat CS tidak menghalangi SPA. Niat jahat pada klausula CS ini adalah dengan sengaja melonggarkan CS sehingga tidak menggambarkan temuan uji tuntas maupun menghilangkan konsekuensi atas tidak terpenuhinya CS baik konsekuensi terkait mekanisme pembayaran maupun konsekuensi lainnya. Dalam hal ini rekomendasi dalam uji tuntas disimpangi. Pada prinsipnya CP dan CS adalah menentukan keseimbangan antara aspek hukum dan komersial yang tercermin dalam term and condition perjanjian yang mengakomodir kesepakatan harga, mekanisme pembayaran dan risiko yang tercermin dalam laporan uji tuntas.

 

Sebuah transaksi akuisisi sangat ditentukan pada CSPA maka cara menentukan ada atau tidaknya niat jahat adalah jika dalam CSPA tidak tercermin kondisi-kondisi material pada saat uji tuntas maka hal ini merupakan salah satu indikasi adanya niat jahat. Sebaliknya bila kondisi-kondisi material yang terungkap dalam laporan uji tuntas diakomodir seluruhnya dalam CSPA termasuk klausula jaminan penjual (rep and warranties) maka bisa dipastikan tidak terdapat niat jahat pada tahap ini. Umumnya CSPA yang bersifat ‘Plain and Vanilla’ potensial terjadi penyimpangan mengingat CSPA tidak merefleksikan laporan uji tuntas yang bersifat material.

 

Terminologi plain and vanilla pada kontrak bisnis mengacu pada definisi Harvard business law dictionary adalah “describing the simplest version of something, without any optional extras”. kontrak yang bersifat plain and vanilla menurut Eggens (1967) hanya digunakan pada friendly party mengingat plain and vanilla contract bersifat lacking special features or qualities. 

 

Tahapan ketiga atau yang terakhir adalah konversi dari CSPA menjadi SPA, artinya dengan SPA transaksi akuisisi akan berlaku efektif. SPA adalah peralihan kepemilikan saham / asset dengan mengacu pada kondisi-kondisi yang telah disepakati melalui CSPA. Niat jahat pada tahap ini terjadi apabila tidak terpenuhi persyaratan pendahuluan (CP) sebagaimana tercantum dalam CSPA, namun para pihak tetap melangsungkan transaksi. Persyaratan pendahuluan (CP) dibuat berdasarkan hasil laporan uji tuntas.

 

Uji tuntas merupakan parameter kelayakan suatu transaksi akuisisi, mengingat tujuan dari uji tuntas adalah menilai kewajaran risiko dan potensi kerugian dari suatu transaksi akuisisi. Tanpa laporan uji tuntas yang adequate bisa dipastikan akan terjadi banyak surprising faktor khususnya terkait risiko dan kerugian. Dalam hal ini membuktikan adanya niat jahat perlu dibuktikan unsur kesengajaan dan motif kesengajaan untuk mengesampingkan laporan uji tuntas dalam transaksi akuisisi.

 

Niat jahat juga perlu dibuktikan dengan kerugian yang terjadi akibat dikesampingkannya laporan uji tuntas tersebut. Niat jahat akan terpenuhi apabila nyata-nyata para pihak dengan kekuasaannya sengaja mengambil-alih resiko dan kerugian yang munkin timbul dari transaksi akuisisi tersebut yang semestinya tidak ditanggung dan hal tersebut telah tercermin dalam laporan uji tuntas. Sehingga menentukan niat jahat dalam transaksi akuisisi ini harus memenuhi unsur adanya kerugian/potensi kerugian, dengan kekuasaan mengesampingkan laporan uji tuntas yang merefleksikan risiko, tidak memasukkan laporan uji tuntas dalam CSPA sehingga mengakibatkan kerugian.

 

*) Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn adalah Faculty Member Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya.

 

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Prasetiya Mulya dalam program Hukumonline University Solution


 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua