Kamis, 13 Juni 2019

Tangani BLBI, Ujian Terberat KPK

Menurut kuasa hukum Sjamsul, baik sebelum maupun sesudah 2004, BPK telah mengkonfirmasi bahwa Sjamsul Nursalim telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian MSAA yang dibuat oleh Pemerintah dan Sjamsul pada tahun 1998.
Rofiq Hidayat
Gedung KPK Jakarta: Foto: RES

Langkah Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) menetapkan konglomerat Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim sebagai tersangka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menuai tanggapan positif. Pasalnya, pengusutan dugaan korupsi kasus kewajiban obligor BLBI terhadap BPPN ini bertahun-tahun tanpa adanya kejelasan.

 

Pengamat hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai langkah KPK perlu didukung agar terus mengusut pihak-pihak yang menikmati dana BLBI yang dikucurkan pada 1998 silam kaitannya dengan terbitnya surat keterangan lunas (SKL). Baginya, kasus BLBI, satu dari sekian kasus besar yang menjadi pekerjaan rumah KPK sejak dulu yang tengah dituntaskan. Sebab, penanganan kasus besar ini di tangan penegak hukum lain seolah tanpa ada perkembangan signifikan.

 

Fickar menilai kasus-kasus besar lain seperti dugaan korupsi dana talangan Bank Century, pembelian pesawat Garuda, dugaan korupsi di Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga Kementerian Perdagangan menjadi pekerjaan rumah KPK yang harus diselesaikan. Baginya, tak mudah merangkai kepingan-kepingan cerita untuk mendapat alat bukti kuat guna meningkatkan kasus-kasus tersebut dalam proses penyidikan.

 

Namun, Dia yakin KPK pada saatnya dapat menyelesaikan penanganan perkara besar seperti BLBI yang sudah masuk tahap penyidikan ini. “Dengan dinaikan kembali kasus BLBI  dengan tersangka Sjamsul Nursalim  dan istrinya merupakan upaya KPK mencicil hutang penanganan kasus besar,” ujarnya kepada Hukumonline di Jakarta, Rabu (12/6/2019). Baca Juga: Dua Opsi KPK Jika Sjamsul Nursalim dan Tidak Kooperatif

 

Dia mengakui penanganan kasus BLBI memang berjalan lamban. Maklum saja, kasus BLBI ini bernuansa politis. “Pengusutan kasus ini bukan tidak mungkin bakal menyentuh pihak penguasa. Karena BLBI ini terjadi dan diselesaikan melalui kebijakan pemerintahan berkuasa yang berganti ganti. Sebagai contoh kebijakan Lunas,” ujarnya.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisaksti itu menilai terdapat pihak lain yang bertanggung jawab, selain dari para debitor yang notabene bos dari 48 bank yang menerima dana pinjaman BLBI. Apalagi mantan Kepala BPPN Sjafrudin Arsyad Tumenggung telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

 

Lantaran Sjamsul dan istrinya berada di Singapura, kata dia, sikap kooperatif keduanya sangat dinanti agar penanganan kasus ini segera rampung dan dilimpahkan ke pengadilan. “Saya yakin masih terdapat pihak-pihak lain yang menikmati berkaitan dengan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan dana BLBI.”

 

Peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal mengatakan BLBI merupakan utang sejarah yang mesti segera diselesaikan pemerintah. Sayangnya, sudah berganti beberapa pemerintahan pasca reformasi (1998), kasus BLBI terkatung-katung penanganannya. Menjadi darurat, kata Erwin, ketika terbuktinya jaksa Urip Tri Gunawan dan Sjafruddin Arsyad Tumenggung  dalam kasus dugaan korupsi ini. “Sulit dibantah, kasus ini punya dimensi politik yang kuat,” ujarnya.

 

Dia memperkirakan KPK bakal menghadapi serangan politik yang kuat ketika menangani kasus BLBI ini ke depannya. Namun sisi lain, justru titik inilah integritas dan komitmen KPK tengah diuji. Dia mengajak semua pihak men-support KPK dan dukungan kuat dari publik dalam menyelesaikan kasus BLBI yang berdimensi politik ini.

 

“Meski KPK profesional, terkadang KPK bekerja sendiri tanpa di-support politik kekuasaan (presiden). “Belajar dari kesuksesan banyak negara memerangi korupsi, dukungan presiden menjadi syarat mutlak, seperti kasus Hongkong atau Nigeria pada saat ini,” ujarnya.

 

Bagi Erwin, publik menaruh harapan terhadap presiden atau siapapun yang menjabat presiden tetap optimal terhadap pemberantasan korupsi. Sebaliknya, bila Joko Widodo sebagai presiden  tidak serius memerangi korupsi dan men-support KPK dalam penanganan kasus BLBI, kepercayaan publik bakal menurun terhadap pemerintah. “Sejarah dan publik akan menghukumnya,” ujarnya.

 

Janggal dan tak masul akal

Kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail menilai, keputusan KPK yang menetapkan Sjamsul dan istri sebagai tersangka dugaan korupsi BLBI adalah hal janggal dan tak masuk akal. Ia melihat penyidikan KPK ini merupakan pengembangan perkara mantan kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah divonis 15 tahun penjara karena dianggap telah salah menghapuskan hutang petambak Dipasena kepada BDNI pada tahun 2004 silam.

 

Menurut Maqdir, baik sebelum maupun sesudah 2004, BPK telah mengkonfirmasi bahwa Sjamsul Nursalim telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian MSAA yang dibuat oleh Pemerintah dan Sjamsul pada tahun 1998. Menurutnya, penetapan tersangka tersebut bersumber dari Surat Keterangan Lunas (SKL) yang merupakan tindakan administratif dari pimpinan BPPN.

 

“Kalau terjadi kerugian negara akibat penjualan aset Dipasena, dapat dipastikan hal itu terjadi bukan atas persetujuan Bapak dan Ibu Sjamsul Nursalim,” katanya.

 

Seperti diketahui, KPK menetapkan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebagai tersangka. Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan istrinya itu diduga bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku Kepala BPPN melakukan tindak pidana korupsi terkait Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) berkaitan dana talangan pemerintah ketika Indonesia mengalami krisis keuangan 1997.

 

Saat itu, terdapat 48 bank komersil dalam status bermasalah keuangan yang akhirnya mendapat dana bantuan talangan melalui skema BLBI dengan total Rp144,5 triliun yang dikucurkan. Hasil laporan investigatif BPK menyebutkan 95 persen dana talangan digunakan tidak sesuai peruntukannya alias diselewengkan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua