Kamis, 13 June 2019

Sidang Suap Petinggi Krakatau, Bos Tjokro: ‘Keluar Gocap Mah Gampang Gw Teken’

Selain Eddy Tjokro, petinggi Grand Kartech juga didakwa menyuap Wisnu Kuncoro.
Aji Prasetyo
Foto: RES

Direktur Utama PT Tjokro Bersaudara Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro didakwa menyuap Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Wisnu Kuncoro sebesar Rp55,5 juta. Uang suap ini diberikan agar Wisnu menyetujui pengadaan pembuatan dan pemasangan dua unit "Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard" dan "Harbors Stockyard" di PT Krakatau Steel. Total nilai kedua unit itu Rp13 miliar.

Jaksa menguraikan perbuatan memberikan suap itu ketika membacakan surat dakwaan. “Memberi sesuatu berupa memberi uang tunai sebesar Rp5,5 juta dan Rp50 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wisnu Kuncoro selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero), Tbk melalui Karunia Alexander Muskita," kata penuntut umum Ali Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/7).

Menurut penuntut umum Ali Fikri, pemberian pertama sebesar Rp5,5 juta itu untuk mendapatkan proyek pengadaan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard. Pada 12 September 2018 Kurniawan menyerahkan uang Rp5,5 juta kepada Karunia sebagai "uang operasional" dalam rangka pendekatan kepada pihak tertentu di Krakatau Steel. Karunia sendiri menurut Jaksa adalah pihak swasta yang memiliki hubungan baik para petinggi perusahaan BUMN itu.

(Baca juga: KPK Tetapkan Direktur Krakatau Steel Tersangka Kasus Suap).

Pemberian kedua berlangsung pada 18 Maret 2019 saat Karunia kembali meminta Kurniawan untuk menyiapkan dana Rp50 juta untuk diberikan kepada Wisnu Kuncoro. Terdakwa Kurniawan menyanggupi permintaan itu. Jaksa mengutip pernyataan  Kurniawan mengenai kesanggupannya memberikan uang Rp50 juta.

Gw keluar uang gampang, gw uda keluarin berapa kali, waktu itu 25 juta bantu hernanto, keluar. 25 juta ini keluar. 15 juta buat dia naik, keluar. Nothing selama ini buat gw sampe sekarang. Gw keluar gocap mah gampang gw teken',” kata jaksa menirukan ucapan Kurniawan.

Untuk merealisasikan pemberian tersebut, Kurniawan meminta anak buahnya Anie Pevani Sari Mulia memberikan cek sebesar Rp50 juta kepada saksi Karunia yang kemudian dicairkannya. Pada 22 Maret 2019 Karunia melakukan pertemuan dengan Wisnu di Starbuks Bintaro Xchange dan menyerahkan uang tunai Rp20 juta, pada saat itulah petugas KPK datang dan mengamankan keduanya.

Suap dari Bos Grand Kartech

Selain dari Kurniawan, Wisnu didakwa menerima uang suap total Rp101,54 juta dari Direktur Utama Grand Kartech Kenneth Sutardja. Rinciannya dalam bentuk dolar AS sebesar 4 ribu atau setara Rp56,54 juta dan dalam bentuk rupiah sebesar 45 juta.

Penuntut umum yakin, pemberian itu bukan tanpa maksud. “Dengan maksud agar Wisnu Kuncoro memberikan persetujuan pengadaan dua unit boiler kapasitas 35 ton dengan anggaran Rp24 miliar di PT Krakatau Steel dan/atau jasa Operation and Maintanance (OM) terhadap seluruh boiler yang ada di PT Krakatau Steel,” ujar Jaksa Ali.

Kenneth beberapa kali bersama Karunia diduga bertemu dengan Wisnu Kuncoro sejak Wisnu menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Daya Listrik (KDL) 2009-2014 dan sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering (KE) 2015-2017. Pertemuan  antara lain diduga membicarakan proyek dan pengembangan pekerjaan atau pengadaan barang jasa yang dibutuhkan PT Krakatau Steel.

"Untuk merealisasikan keinginan terdakwa memperoleh beberapa pekerjaan di PT Krakatau Steel, terdakwa selalu memberi uang kepada Karunia Alexander Muskita sebagai dana operasional yang digunakan oleh Karunia untuk 'mengentertain' pejabat berwenang di PT Krakatau Steel, salah satunya Wisnu Kuncoro," pungkas jaksa.

(Baca juga: KPK Tangkat Direktur PT Krakatau Steel).

PT Grand Kartech pada 2013 juga mengajak Karunia dan Wisnu berkunjung ke beberapa vendor di Taiwan terkait rencana pembangunan "power plant" PT Krakatau Steel dengan harapan bila vendor tersebut mendapat pekerjaan di PT Krakatau Steel maka subkontraknya dikerjakan PT Grand Kartech.

Atas pendekatan yang dilakukan Kenneth, PT Grand Kartech pada 2012-2016 mendapatkan proyek di PT Krakatau Steel dan anak perusahannya yaitu pengadaan CO2 Observer di PT KE senilai 6 juta dolar AS pada 2012, pekerjaan subkontrak pengadaan Boiler 23 ton per jam di PT Krakatau Steel senilai Rp7 miliar pada 2014-2015 dan pengadaan Boiler 35 ton per jam di PT KE senilai Rp20 miliar pada 2015-2016.

Setelah pengadaan Boiler 35 ton selesai, pada 18 Juni 2018, Karunia meminta uang sebesar Rp250 juta untuk diberikan ke Wisnu Kuncoro yang sudah menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel. Uang Rp250 juta itu diberikan ke Karunia pada 22 Juni 2018.

Proyek selanjutnya yang ingin dikerjakan adalah pengadaan pekerjaan "Operation and Maintenance" (OM) untuk semua boiler berjumlah 18-20 unit. Kenneth diminta Karunia untuk memberikan uang pengganti biaya makan siang pada 14 Maret 2019 sejumlah Rp1,26 juta dan uang Rp100 juta yang telah diberikan Karunia ke Wisnu. Uang diberikan Kenneth pada 22 Maret 2019 kepada Karunia di Coffee Bean Pacific Place Jakarta seluruhnya sejumlah Rp101,54 juta.

Atas perbuatannya tersebut Kenneth dan Kurniawan didakwa pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua