Kamis, 13 Juni 2019

Satu Hakim Dissenting, Empat Hakim Lain Nyatakan Ada Korupsi

Bagian lain dari pertimbangan putusan kasus korupsi atas nama Karen Agustiawan.
Aji Prasetyo
terdakwa Karen Agustiawan saat sidang pembacaan putusan. Foto: RFES

Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, sudah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 8 tahun penjara. Vonis itu dijatuhkan tidak dengan suara bulat, karena hakim anggota, Anwar, menyatakan pendapat berbeda. Pendapat berbeda ini lazim disebut dissenting opinion.

Anwar berpendapat seharusnya Karen dibebaskan dari dakwaan jaksa. Sebab, apa yang dilakukan terdakwa dalam konteks investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia sudah sesuai dengan prinsip business judgment rule. Selaku Dirut, Karena berwenang memutuskan kebijakan setelah mendapat persetujuan anggota direksi lain. Adapun perbedaan pendapat dengan komisaris adalah sesuatu yang lumrah, dan keputusan akhir ada di tangan pejabat yang berwenang. Lagipula, demikian pertimbangan hakim Anwar, sudah ada release and discharge pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina tahun 2010.

Pandangan hakim Anwar tak mampu membebaskan Karen. Empat orang anggota majelis hakim lain berpendapat sebaliknya: Karena terbukti bersalah. Hakim Emilia Djaja Subagja (ketua majelis) dan tiga anggota lain Frangki Tambuwun, Rosmina dan hakim ad hoc M. Idris M. Amin berpendapat Karen terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsider meskipun mereka sepakat terdakwa tidak dibebani kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara.

(Baca juga: Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan Karen, Hakim Ini Gunakan Dalil Business Judgment Rule).

Masing-masing hakim mempunyai kesempatan membacakan pertimbangan putusan. Hakim Frangki, misalnya, membacakan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Dalam pertimbangan, majelis hakim menyebut investasi yang dilakukan di Blok BMG sama sekali tidak menguntungkan Pertamina selaku BUMN sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp568 miliar. “Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Roc Oil Company (ROC) sebesar Rp568,066 miliar sehingga unsur menguntungkan orang lain dan merugikan keuangan negara terpenuhi,” ucap Frangki.

Saat membacakan pertimbangan, hakim Rosmina menyoroti sikap Karen dan direksi Pertamina yang mengabaikan hasil Due Diligence yang menganggap proses akusisi saham mempunyai permasalahan yang cukup rumit sehingga berisiko tinggi. Karen selaku Direktur Utama Pertamina bertanggung jawab mengendalikan dan memonitor analisis dan mengevaluasi rencana akuisisi. “Maka majelis hakim yakin perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa,” tuturnya.

Hakim ad hoc M. Idris M. Amin membacakan pertimbangan mengenai pemberian release and discharge (RnD). Menurutnya pembelaan Karen atau kuasa hukumnya yang menganggap akuisisi Blok BMG termasuk penyusutan nilai pembukuan sudah ada RnD atau pelepasan tanggung jawab dari pemegang saham pada RUPS sehingga tuntutan dari jaksa tentang penyalahgunaan kewenangan termasuk mengabaikan hasil due diligence haruslah ditolak.

“Majelis hakim tidak sependapat karena persolan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang tentunya tidak cukup diselesaikan dengan hanya release and discharge tetapi harus diselesaikan dengan adanya proses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian pembelaan harus ditolak karena tidak mempunyai alasan hukum,” jelasnya.

(Baca juga: Pengadilan Tipikor Jakarta Nyatakan Mantan Dirut Pertamina Terbukti Korupsi).

Masih terkait RnD, Karen dalam nota pembelaannya menganggap setelah diberikan RnD dalam RUPS, maka seharusnya segala tindakan direksi telah diambil alih oleh RUPS. Namun majelis tidak sependapat karena pemberian RnD tidak serta merta menghapus persoalan hukum baik itu pidana maupun perdara yang memang harus diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembelaan itu dikesampingkan.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, majelis memutuskan Karen bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai surat dakwaan subsider dan divonis penjara selama 8 tahun, denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Atas putusan ini baik Karen maupun kuasa hukumnya langsung menyatakan banding.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua