Kamis, 13 Juni 2019

‘Duel’ Denny vs Yusril, Kala Profesor Hukum Tata Negara Jadi Advokat Beda Kubu

​​​​​​​Sama-sama mundur dari pegawai negeri. Sama-sama menjadi advokat. Ternyata menjabat Profesor di kampus swasta yang sama. Namun beda pengalaman, pandangan, hingga kini beda kubu klien di persidangan MK.
Normand Edwin Elnizar

Ada fakta menarik dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) diwakili para kuasa hukum yang salah satunya dikenal sebagai Profesor Hukum Tata Negara. Di kubu pihak terkait dari Jokowi-Ma’ruf bahkan tim kuasa hukum langsung dipimpin Profesor Hukum Tata Negara. Masing-masing ialah Denny Indrayana dan Yusril Ihza Mahendra, keduanya kini aktif menjadi advokat.

 

Berdasarkan keterangan yang hukumonline peroleh dari peneliti ahli madya di MK, Pan Mohamad Faiz, persidangan di MK bisa dihadapi sendiri oleh para pihak seperti dalam pengadilan perkara perdata. Apabila menggunakan kuasa hukum, ia mengatakan bahwa para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum tidak harus diwakili seseorang dengan status advokat.

 

Perlu diingat bahwa advokat adalah profesi hukum dengan ketentuan dan regulasi yang diatur secara khusus dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Salah satu larangan profesi advokat dalam pasal 3 ayat 1 huruf c UU Advokat adalah berstatus pegawai negeri atau pejabat negara.

 

Larangan ini menimbulkan rasa penasaran sebagian kalangan yang mengenal jabatan Profesor milik Denny dan Yusril berasal dari status mereka sebagai dosen pegawai negeri. Denny dikenal sebagai Profesor dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), sedangkan Yusril tersohor sebagai Profesor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Keduanya pun masih menggunakan gelar Profesor dalam dokumen surat kuasa perkara kali ini.

 

Dekan FH UGM, Sigit Riyanto mengonfirmasi bahwa Denny Indrayana sudah mengundurkan diri sebagai dosen pegawai negeri di UGM sejak Agustus 2018. “Surat Keputusan resminya baru Januari 2019 ini,” kata Sigit saat dihubungi hukumonline, Rabu, (12/6). Berkaitan dengan gelar Profesor yang masih disandang Denny dalam surat kuasa dan dokumen permohonan ke MK, Sigit menduga didapatkan dari perguruan tinggi selain FH UGM saat ini.

 

Baca:

 

Penelusuran hukumonline pada laman pangkalan data Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tercatat nama Denny bukan lagi sebagai Profesor di FH UGM. Kini tertera jabatan Profesor dengan status dosen tetap di FH Universitas Islam As-syafiiyah (UIA). Melalui pesan singkat, Denny mengakui saat ini sudah berhenti dari status dosen pegawai negeri.

 

“Memang saya sekarang Guru Besar di PTS (Perguruan Tinggi Swasta),” kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu kepada hukumonline.

 

Namun, tercantum statusnya tidak aktif meskipun sebagai dosen tetap. Sedangkan dalam daftar dosen FH UIA justru tidak tertera nama Denny sama sekali. Sedangkan status advokat Denny bisa ditelusuri lewat pangkalan data anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI). Tertera lengkap data berita acara sumpah Denny sebagai pengacara praktik sejak tahun 2000 dan Kartu Tanda Anggota advokat KAI.

 

 

Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto membenarkan status keanggotaan Denny sebagai advokat KAI. “Saya nyatakan benar, bergabung tahun lalu (2018). Dia bisa memperlihatkan sudah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri,” ujar Tjoetjoe.

 

Tjoetjoe sekaligus memberikan klarifikasi bahwa KAI sebagai organisasi netral dari kubu politik. Hal ini berkaitan dengan status Denny dan TM.Luthfi Yazid selaku Wakil Presiden KAI yang sama-sama menjadi kuasa hukum Prabowo-Sandi. “KAI netral, di dalamnya ada 01 dan 02. Secara kebetulan dua orang Wakil Presiden KAI sedang mendapatkan pekerjaan profesional sebagai advokat,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra juga diketahui telah lama mundur sebagai pegawai negeri di tahun 1999. Sosok yang telah lama berkiprah Menteri sejak masa Orde Baru hingga masa SBY ini memilih memimpin partai politik dan melepaskan status Profesor FHUI di usia muda. “Waktu masih 37 tahun, pangkat IVD, saya mundur karena undang-undang yang saya rancang sendiri. Pegawai negeri tidak boleh menjadi anggota partai politik,” katanya saat dihubungi hukumonline.

 

Yusril Ihza Mahendra saat pengambilan sumpah advokat. Sumber: Istimewa

 

Konsistensi Yusril mundur dari Guru Besar pegawai negeri tidak menyurutkan tekadnya menjadi ilmuwan. Ia mengaku tetap mengajar tanpa status pegawai negeri dan diangkat sebagai Profesor di perguruan tinggi swasta. Hal ini terbukti lewat penelusuran hukumonline.

 

Di pangkalan data yang sama, Yusril tercantum sebagai dosen dengan perjanjian kerja dan bergelar Profesor. Uniknya, ternyata ia juga tercatat pada FH UIA yang sama dengan Denny. Bedanya, statusnya aktif dan namanya juga tertera dalam daftar dosen FH UIA. Sedangkan status advokat Yusril telah dimilikinya sejak awal UU Advokat disahkan. Yusril adalah anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia sejak pertama kali organisasi tersebut didirikan sebagai wadah tunggal profesi advokat.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua