Kamis, 13 Juni 2019

19 Terpidana Korupsi Ajukan PK Harus Jadi Perhatian MA

Terdakwa/terpidana prinsipnya memiliki hak dalam mengajukan upaya hukum luar biasa dengan dasar dan alasan apapun. Biarlah majelis hakim PK di MA yang akan menafsir dan memutuskan.
NAN
Gedung MA. Foto: RES

Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) diatur dalam kitab hukum acara pidana (KUHAP) menjadi hak narapidana pidana agar hukumannya menjadi ringan atau bahkan bebas dari jerat hukuman. Namun, pasca Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun pada Mei 2018, fenomena PK bagi terpidana korupsi menjadi tren yang jumlah terus meningkat.    

 

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada sekitar 19 terpidana korupsi  yang ditangani tengah mengajukan upaya PK ke Mahkamah Agung (MA) terutama setelah “lengsernya” Artidjo dari kursi hakim agung. Diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah. “Upaya hukum luar biasa ini hak terpidana. Namun, upaya PK seringkali dijadikan jalan pintas agar bebas dari jerat hukum,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana saat dikonfirmasi, Rabu (13/6/2019). Baca Juga: Chairul Huda: Kembalikan PK Sesuai Ruh KUHAP

 

Dia menilai selepas masa purna bhakti Hakim Agung Artidjo Alkotsar per Mei 2018 lalu, ada fenomena ramai-ramai narapidana kasus korupsi mengajukan PK. Hal ini tentu harus menjadi perhatian MA sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk memutuskan secara adil, obyektif, berdasarkan hukum yang berlaku, dan sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi.

 

Namun ironisnya, Kurnia menilai masyarakat seringkali diperlihatkan dengan putusan tingkat PK yang bertolak belakang dan tidak berpihak dengan pemberantasan korupsi. Misalnya, kasus korupsi yang menjerat Choel Mallarangeng. Di tingkat pertama, Choel diganjar hukuman 3,5 tahun dan denda Rp250 juta dan putusannya inckracht. Namun, di tingkat kasasi, MA malah memperingan hukumannya menjadi 3 tahun penjara.

 

Selain itu, MA pun mengabulkan PK mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo. Sebelumnya Suroso dihukum 7 tahun penjara, denda Rp 200 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 190 ribu. Namun putusan PK malah menghilangkan hukuman kewajiban pembayaran uang pengganti. 

 

“Hukum positif mengatur pembatasan syarat pengajuan PK bagi terpidana yang berkeinginan mengajukan PK sebagaimana diatur Pasal 263 KUHAP, PK tidak boleh diajukan kuasa hukumnya. Ini mesti menjadi warning bagi MA karena beberapa nama pengaju PK dimungkinkan memiliki kuasa hukum,” kata dia.

 

Pasal 263 ayat (1) KUHAP

 
“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

 

ICW juga menyoroti putusan PK periode tahun 2007-2018. ICW mencatat terdapat 101 narapidana yang dibebaskan; 5 putusan lepas; dan 14 dihukum lebih ringan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. “Tren hukuman ringan pelaku korupsi harus menjadi evaluasi serius bagi MA karena lambat laun akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” ujarnya mengingatkan.

 

 

Jangan halangi hak terpidana

Pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai ramai-ramah narapidana kasus korupsi mengajukan PK menjadi fenomena pasca pensiunnya Hakim Agung Artidjo. Namun bagaimanapun, tak ada yang dapat menghalangi hak narapidana untuk mengajukan PK. “Karena itu hak setiap narapidana termasuk koruptor,” ujarnya kepada hukumoline.

 

Meski begitu, Fickar mengingatkan MA semestinya membatasi pemeriksaan PK sepanjang alasannya menyangkut “kekhilafan hakim”. KUHAP memang tidak membatasi alasan tersebut, namun bila telah menjadi narapidana selama 6 bulan, maka alasan “kekhilapan  hakim” seharusnya ditolak (6 bulan perbandingan dengan PK dalam hukum perdata).

 

Sementara bila alasan novum atau adanya keadaan baru, maka MA pun mesti lebih berhati-hati dalam penanganan permohonan PK. Menurutnya, novum dalam hukum pidana berupa keadaan baru yang artinya dapat keadaan lama, yang baru diketahui saat ini, atau keadaan baru yang tercipta karena putusan pengadlan.

 

“Namun jika sebuah surat yang baru dibuat lembaga yang bukan lembaga peradilan atau lembaga negara lain, itu tidak akan melahirkan keadaan baru,” ujarnya mencontohkan.

 

Dia menegaskan terdakwa/terpidana prinsipnya memiliki hak dalam mengajukan upaya hukum luar biasa dengan dasar dan alasan apapun, termasuk surat yang baru dibuat oleh perusahaan swasta. “Biarlah majelis hakim PK di MA yang akan menafsir dan memutuskan. Perbedaan pendapat dalam penegakan hukum antara terdakwa dengan penuntut umum adalah hal biasa,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua