Jumat, 14 June 2019

Komunitas Advokat dan Makara Pancasila Daftarkan Diri Sebagai Pihak Lain ke MK

Upaya untuk mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf.
Norman Edwin Elnizar
Gedung MK Jakarta. Foto: RES

Dua komunitas yang mendukung Jokowi-Ma’ruf mendaftarkan diri secara sukarela sebagai ‘pihak lain’ dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya sama-sama menyerahkan berkas permohonan dan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi, Rabu (12/6). Mereka siap membela hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Komunitas pertama menamakan diri sebagai Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP).  Dokumen setebal 38 halaman yang mereka serahkan memuat sejumlah pendapat hukum yang pada intinya menolak permohonan Prabowo-Sandi. Tercantum 16 nama advokat selaku kuasa hukum dari lima orang advokat anggota FAPP. Kelima anggota FAPP itu adalah Sri Indrastuti S. Hadiputranto, Mohamad Kadri, Ira E. Andamara, Dyah Ayu Paramita, dan Camelia.

(Baca juga: Jelang Hari Lahir Pancasila, Sejumlah Advokat Nyatakan Sikap Bela Pancasila).

Juru bicara tim kuasa hukum FAPP, Albert Aries, menjelaskan alasan FAPP ingin melibatkan diri sebagai pihak dalam sengketa ini. “Undang-undang tentang pemilu dan peraturan MK menyebutkan pemilu berdasarkan Pancasila, kalimat itu membuat FAPP ingin melibatkan diri,” ujarnya saat dihubungi hukumonline, Kamis (13/6).

Albert menyebutkan bahwa FAPP membawa aspirasi masyarakat dari kalangan advokat. Secara tertulis, salah satu isi permohonan FAPP menyebutkan kepentingan mereka untuk mendukung pemerintahan yang sah dan mengawal proses demokrasi Pancasila.

Selain FAPP, komunitas lainnya menyebut dirinya sebagai Makara Pancasila. Tertera lima nama advokat dari Rinto Wardana Law Firm sebagai kuasa hukum untuk 17 orang yang mengaku berhimpun dalam Makara Pancasila. Salah satu kuasa hukum mereka,  Rinto Wardana, menyebutkan Makara Pancasila berisi para alumni Universitas Indonesia yang mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf. “Alumni UI pendukung 01 dan KPU,” kata Rinto.

Secara tegas Rinto mengatakan Makara Pancasila merasa dirugikan dengan manuver Prabowo-Sandi menggugat kemenangan Jokowi-Ma’ruf. “Teman-teman alumni UI ini berjibaku memenangkan pasangan calon 01. Mereka merasa rugi jika MK mengabulkan permohonan, penyelenggaraan pilpres sudah benar,” Rinto menambahkan.

Permohonan kedua komunitas ini begitu lugas dan hanya ada tiga. Pertama, mereka meminta agar dikabulkan untuk terlibat sebagai pihak lain yang bisa ikut bersuara di persidangan. Kedua, meminta MK menolak atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Terakhir, mereka meminta MK menyatakan penetapan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah benar dan tepat.

Baik Albert maupun Rinto menjelaskan bahwa upaya klien mereka melibatkan diri memang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang dan hukum acara di persidangan MK. Salah satu acuan mereka adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK No. 4 Tahun 2018).

Keduanya mengakui bahwa pasal 2 dan pasal 3 PMK No. 4 Tahun 2018 hanya menjelaskan tiga pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Masing-masing adalah KPU sebagai termohon serta pemohon dan pihak terkait dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan.

Meskipun begitu, pasal 36 huruf e PMK No. 4 Tahun 2018 mengakui alat bukti berupa keterangan pihak lain. Selanjutnya, pasal 42 menjelaskan Alat bukti berupa keterangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah”.

Ditambah lagi, pasal 46 PMK yang sama mengatakan,“Dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa”.

“Sekalipun MK tidak memanggil kami sebagai pihak, FAPP berharap keterangan kami bisa menjadi bahan pertimbangan MK,” Albert menjelaskan. Hal senada juga diungkapkan Rinto, pihaknya berinisiatif mengajukan diri apabila MK atau pihak Jokowi-Ma’ruf memintanya memberikan keterangan.

Namun, pandangan berbeda disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ali Abdillah. Pengajar hukum acara konstitusi ini menjelaskan bahwa hanya ada tiga pihak yang disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK No. 4 Tahun 2018 untuk terlibat persidangan. “Tidak bisa tiba-tiba datang lalu ingin melibatkan diri. Bawaslu pun sifatnya pemberi keterangan,” ujarnya.

Ali yang juga peneliti di Pusat Studi Hukum Tata Negara ini juga menjelaskan bahwa tidak serta-merta bisa ada pihak lain dilibatkan tanpa ukuran keperluan yang jelas. MK akan menilai terlebih dulu relevansi terhadap permohonan yang sedang diperiksa.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua