Jumat, 14 Juni 2019

Bolehkah Pejabat Mahkamah Agung Mengajukan HUM? Preseden Ini Jawabannya

Ada aturan tentang siapa yang boleh mengajukan HUM. Ada pula preseden putusannya.
Muhammad Yasin
Gedung Mahkamah Agung. Foto: HOL

Pada prinsipnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mempersoalkan peraturan perundang-undangan melalui jalur resmi. Jika jenis peraturan perundang-undangan itu berada di bawah Undang-Undang, maka permohonannya diajukan ke Mahkamah Agung. Sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Agung, MA berwenang mengadili dan memutus permohonan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Mahkamah Agung bahkan sudah membuat tata cara pengajuan permohonan dalam Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Salah satu yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika menangani perkara HUM adalah kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Selama ini, ada tiga jenis pemohon yang diakui. Pertama, perorangan warga negara Indonesia. Kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ketiga, badan hukum publik atau badan hukum privat.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Sholikin berpendapat pengajukan oleh pegawai Mahkamah Agung dan hakim diperbolehkan. Sepanjang pemohon adalah WNI dan mengalami kerugian akibat berlakunya peraturan maka ia dapat mengajukan permohonan HUM, tak terkecuali mereka yang berprofesi sebagai hakim. “Tidak ada yang membatasi (bagi pegawai MA –red),” ujarnya.

Sholikin merujuk pada permohonan HUM yang diajukan hakim terhadap Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan. Pasal 1 angka 4 Perma No. 1 Tahun 2011 menegaskan pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada MA atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.

Berdasarkan penelusuran hukumonlline, sejumlah karyawan Mahkamah Agung juga pernah mengajukan HUM. Permohonan bahkan diajukan Made Rawa Aryawan (Panitera Mahkamah Agung), Ashadi (Panitera Muda TUN), Rahmi Mulyati (Panitera Muda Perdata), Roki Panjaitan (Panitera Muda Pidana Khusus), Suharto (Panitera Muda Pidana), dan Abdul Ghoni (Panitera Muda Agama). Para pemohon ini mengajukan HUM terhadap Lampiran II Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung terhadap UU No. 14 Tahun 1984 juncto  UU No. 5 Tahun 2004 juncto UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Faktanya, para pemohon HUM ini bertugas di Mahkamah Agung dan sehari-hari menangani administrasi perkara. Lalu, adakah konflik kepentingan para pemohon mengingat perkara itu berujung di Mahkamah Agung juga? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilihat praktik yang terjadi.

(Baca juga: Alasan MA Batalkan Aturan Gaji Pokok dan Pensiun Hakim).

Dalam putusan No. 25 P/HUM/2017, majelis hakim agung berpendapat para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan. Majelis mempertimbangkan kerugian yang dialami para pemohon dan kedudukan pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009. Dalam konteks perkara ini, para pemohon mengaku sebagai WNI yang berprofesi sebagai hakim dan menduduki jabatan (ambt) sebagai Panitera dan Panitera Muda Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan kerugian, para pemohon mendalilkan bahwa hak dan kewenangan konstitusional sebagai Panitera/Panitera Muda MA untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan dirugikan oleh berlakunya Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012. Multitafsir aturan tunjangan hakim, terutama kata-kata Ketua/Kepala dan Wakil Ketua/Wakil Kepala, dalam Lampiran PP tersebut menyebabkan ketidakpastian bagi para pejabat organisasi kepaniteraan di Mahkamah Agung.

Kepaniteraan MA mempunyai tugas yang luas yakni melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administratif justisial kepada majelis hakim agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan MA. Daftar tunjangan hakim dalam PP a quo nyata-nyata telah mengurangi hak konstitusional para pemohon untuk menjalankan tugas.

(Baca juga: Menanti Kejelasan Hak Keuangan Hakim).

Sekadar contoh, sewaktu bertugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta mendapatkan tunjangan sebesar Rp40.200.000. Tetapi setelah dipromosikan menjadi Panitera MA, tunjangannya justru turun menjadi Rp33.300.000. Itu sebabnya pemohon menganggap Lampiran PP menyebabkan hak-hak para pemohon tidak terpenuhi.

Majelis hakim agung yang mengadili perkara itu mengabulkan secara bersyarat permohonan HUM para pemohon. Bersyarat artinya rumusan Ketua/Kepala dalam tabel Lampiran II PP No. 94 Tahun 2012 tidak dimaknai mencakup pula Panitera MA. Majelis berpandangan bahwa PP tersebut sebenarnya belum mengatur tunjangan Panitera/Panitera Muda MA, dan menjadi kewajiban Pemerintah (Presiden) untuk mengaturnya.

Berkaitan dengan substansi permohonan ini patut dicatat bahwa PP No. 94 Tahun 2012 sudah digantikan oleh PP No. 74 Tahun 2016. PP ini terbit pada 30 Desember 2016, sementara putusan MA No. 25 P/HUM/2017 diputus majelis pada 18 Desember 2018.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua