Jumat, 14 Juni 2019

Ketua MK: Pihak Terkait Sengketa Pilpres Hanyalah Paslon Capres

Pengucapan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden direncanakan selesai sebelum shalat Jum’at pada 28 Juni 2019.
Rofiq Hidayat/ANT
Ketua MK Anwar Usman. Foto: RES

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berharap situasi keamanan setelah pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 dapat aman dan terkendali.

 

"Insya Allah situasi aman dan terkendali pascapengucapan putusan sengketa Pilpres 2019," ujar Anwar Usman usai sidang pendahuluan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung MK Jakarta, Jum’at (14/6/2019) seperti dikutip Antara.

 

Anwar mengatakan kondisi dan situasi pascapengucapan putusan akan sangat bergantung pada seluruh pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut, termasuk pihak keamanan. "Tentu dibutuhkan kerja sama yang baik antara MK dengan Bawaslu, KPU, pihak keamanan, TNI, ataupun kepolisian di sini," ujar Anwar.

 

Anwar berharap pengucapan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dapat diselesaikan sebelum shalat Jum’at pada 28 Juni 2019. "Bahkan kalau bisa penanganan perkara perselisihan hasil Pilpres selesai hanya satu minggu saja," harapnya. Baca Juga: Ketua MK: Independensi Tidak Bisa Ditawar

 

Dalam kesempatan ini, Anwar Usman menegaskan seluruh hakim konstitusi dan gugus depan MK bekerja menyelesaikan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 dengan independen.

 

"Tidak hanya sembilan hakim konstitusi, namun kami semua tidak tunduk dan takut pada siapapun, kami tidak bisa diintervensi pada siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai konstitusi serta kepada Allah SWT," tegasnya.

 

Anwar melanjutkan sembilan hakim konstitusi berasal dari tiga unsur, yaitu dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA). Meski demikian, Anwar menegaskan kesembilan hakim konstitusi tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi siapapun.

 

"Sejak kami masuk MK, kami menjadi independen dan tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi siapapun. Kami tidak takut, kami hanya takut kepada Allah SWT," tegas Anwar lagi.

 

Dia juga mengimbau seluruh pihak yang hadir di ruang sidang untuk menghormati jalannya persidangan dan tidak menyampaikan hal-hal yang menghina jalannya persidangan. "Jangan sampai ada keluar perkataan yang menghina persidangan. Ini catatan bagi kita semua," ujar Anwar.

 

Lebih jauh, Anwar mengingatkan dalam perkara sengketa Pilpres 2019 ini tidak mengenal pihak terkait, kecuali peserta pemilu atau pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini mengingat laporan dari Panitera MK, terdapat 15 permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara ini.

 

"Ini perlu mendapat perhatian dari kita semua, bahwa tidak ada pihak terkait lain selain peserta Pilpres, sehingga 15 permohonan tersebut tidak dapat kami terima," katanya.

 

Salah satunya, ada dua komunitas yang tercatat mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf yang mendaftarkan diri secara sukarela sebagai “pihak lain” dalam sengketa PHPU presiden dan wakil presiden. Keduanya sama-sama menyerahkan berkas permohonan dan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi, Rabu (12/6) kemarin. Mereka siap membela hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan paslon Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2019.

 

Komunitas pertama menamakan diri sebagai Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP).  Dokumen setebal 38 halaman yang mereka serahkan memuat sejumlah pendapat hukum yang pada intinya MK diminta menolak permohonan Prabowo-Sandi. Tercantum 16 nama advokat selaku kuasa hukum dari 5 orang advokat anggota FAPP. Kelima anggota FAPP itu adalah Sri Indrastuti S. Hadiputranto, Mohamad Kadri, Ira E. Andamara, Dyah Ayu Paramita, dan Camelia.

 

Komunitas kedua menyebut dirinya sebagai Makara Pancasila. Tertera lima nama advokat dari Rinto Wardana Law Firm sebagai kuasa hukum untuk 17 orang yang mengaku berhimpun dalam Makara Pancasila. Salah satu kuasa hukum mereka,  Rinto Wardana, menyebutkan Makara Pancasila berisi para alumni Universitas Indonesia yang mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf. “Alumni UI pendukung 01 dan KPU,” kata Rinto.

 

Permohonan kedua komunitas ini begitu lugas dan hanya ada tiga. Pertama, mereka meminta agar dikabulkan untuk terlibat sebagai pihak lain yang bisa ikut bersuara di persidangan. Kedua, meminta MK menolak atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Terakhir, mereka meminta MK menyatakan penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden telah benar dan tepat.

 

Sebelumnya, Majelis MK telah menggelar sidang pendahuluan perkara sengketa Pilpres 2019 sejak pagi hingga menjelang sore dengan menggunakan sistem panel. Sidang pendahuluan ini merupakan tahap keenam dari sebelas tahapan proses penanganan sengketa hasil Pilpres 2019. Selanjutnya sidang pemeriksaan perkara diagendedakan pada 17 Juni hingga 21 Juni.

 

Tahap selanjutnya Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH), kemudian dilanjutkan dengan sidang pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan pada 28 Juni. Tahap terakhir adalah penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman MK.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua