Sabtu, 15 Juni 2019

Kala MK Ingatkan Advokat Wajib Pakai Toga di Sidang Sengketa Pilpres

Hakim Konstitusi hanya mengingatkan bagi advokat wajib memakai toga dan pendamping nonadvokat tak diwajibkan memakai toga dalam persidangan.
Aida Mardatillah
Ilustrasi: HGW

Suasana sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno penuh dinamika. Mulai suasana serius saat pembacaan permohonan yang sempat diskor, perdebatan soal perbaikan permohonan pemohon, alat bukti yang disampaikan Pemohon. Namun, ada satu hal menarik saat sidang perdana sengketa Pilpres 2019 yang digelar Jum’at (14/6) kemarin, yakni aturan kewajiban memakai toga bagi advokat.

 

Adalah Hakim Konstitusi Suhartoyo yang mengingatkan para advokat yang menjadi tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib mengenakan toga saat persidangan. Hal itu diatur Peraturan MK No. 1 Tahun 2018 tentang Persidangan MK sebagai bagian dari proses menjaga keamanan, kejelasan kedudukan hukum (legal standing) ketertiban dalam persidangan.  

 

“Kalau kuasa hukum tidak pakai toga dalam persidangan, ke depan petugas akan melarang masuk ke ruang sidang dan tidak akan memberi tempat (duduk),” kata Suhartoyo dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di MK, Jumat (14/6/2019). Baca Juga: Tim Hukum Prabowo Dalilkan Lima Modus Kecurangan Pilpres

 

Spesifik kewajiban memakai toga bagi advokat diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan MK No. 1 Tahun 2018 yang menyebutkan, “Para Pihak, saksi, ahli, pihak lain dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat mengenakan toga.

 

Dalam kesempatan ini, Suhartoyo juga menegur untuk pendamping harus memberikan surat keterangan pendamping. “Jika tidak, tidak akan disiapkan tempat oleh petugas,” kata dia.

 

Dia mengingatkan untuk pendamping yang baru memberi surat keterangan dari pihak Pemohon atas nama Sufmi Dasco Ahmad dan pendamping Pihak Terkait. Sementara pendamping untuk pihak Termohon (KPU) belum ada dan Bawaslu juga belum ada. “Artinya, surat keterangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan (sebagai catatan) dalam sidang yang akan datang,” kata Suhartoyo.

 

Suhartoyo menegaskan pemakaian toga dan surat pendampng diperlukan demi keamanan, ketertiban persidangan, dan kejelasan kedudukan hukum para pihak. “Hal ini berhubungan dengan (kejelasan) legal standing untuk bisa duduk di persidangan ini supaya ada kepastian. Mohon semua pihak menghormati ini,” tegasnya.

 

Pernyataan Suhartoyo ini pun ditanggapi Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf selaku Pihak Terkait, Yusril Ihza Mahendra. Dia menjelaskan ada timnya yang memang berstatus sebagai advokat, tapi saat ini statusnya sebagai anggota DPR yaitu Arsul Sani dan Trimedya Pandjaitan. Saat ini, kedua orang tersebut berstatus advokat nonaktif karena sekarang menjabat anggota DPR.

 

"Kalau untuk rekan kami, Saudara Trimedya dan Saudara Arsul, mereka pendamping dan advokat, tetapi saat ini mereka sebagai anggota DPR. Kami takut ada yang nantinya salah sangka," ujar Yusril dalam persidangan.

 

Atas pernyataan itu, Suhartoyo mengingatkan bagi pendamping yang nonadvokat tak diwajibkan memakai toga. Yang diwajibkan pakai toga yang berprofesi sebagai advokat. "Kalau untuk mereka (pendamping) tidak ada kewajiban memakai toga. Pak Yusril tak usah dijelaskan saya sudah paham. Dia kan mantan advokat atau nonaktif," jawab Suhartoyo.

 

Sebelumnya, dalam persidangan yang sama Tim Kuasa Hukum Pemohon sudah menyampaikan materi permohonan yang dibangun berdasarkan kategori kualitatif dan kuantitatif. Argumentasi kualitatif (kualitas proses pilpres), Tim Kuasa Hukum Prabowo mendalilkan pasangan calon (paslon) 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin melakukan kecurangan pemilu (electoral fraud) yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

 

Terdapat lima bentuk dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01 yakni Penyalahgunaaan APBN dan Program Kerja Pemerintah; Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN; Ketidaknetralan Aparatur Negara seperti Polisi dan Badan Intelijen Negara (BIN); Pembatasan Kebebasan Media dan Pers; dan Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum. 

 

Sedangkan argumentasi kuantitatif (perolehan suara pilpres) juga terjadi kecurangan TSM). Diantaranya, daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak masuk akal karena ketidakwajaran data kelahiran yang sama dengan jumlah 17,5 juta; ditemukan data ganda di lima provinsi sebanyak 6.169.895 orang; adanya DPT yang tidak masuk akal dan tidak pernah diselesaikan secara tuntas yang menimbulkan masalah sangat substansi dalam pelaksanaan pilpres. 

 

Selain itu, adanya kekacauan situng KPU dalam kaitannya dengan DPT. Dalam situng KPU banyak kesalahan input data yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data dalam formulir C-1 yang dipindai KPU sendiri di 34 provinsi seluruh wilayah Indonesia. (Baca Juga: Tim Hukum Prabowo Beberkan Beragam Kecurangan Pilpres)

 

Dalam petitum permohonan, Pemohon meminta agar MK membatalkan (mendiskualifikasi) Paslon 01 sebagai peserta Pemilu 2019. Dan menetapkan Paslon 02 Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden periode tahun 2019-2024. Serta meminta kepada Termohon (KPU) untuk mengeluarkan surat keputusan penetapan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

 

Atau MK memerintahkan Termohon menggelar pemungutan suara ulang secara jujur dan adil, khususnya di 12 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah agar dilaksanakan sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua