Senin, 17 Juni 2019

Enam Alasan YLBHI Minta Tim Asistensi Hukum Dibubarkan

Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, dalam suratnya YLBHI/LBH Jakarta memberi waktu 14 hari kepada Menkopolhukam dan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan membubarkan Tim Asistensi Hukum. Jika tidak, YLBHI akan gugat SK Menkopolhukam ke PTUN Jakarta.
Ady Thea DA
Kantor YLBHI di Jakarta. Foto: Sgp

Pembentukan Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto lewat Surat Keputusan (SK) Menkopolhukam No.38 Tahun 2019 tertanggal 8 Mei 2019 masih terus dipersoalkan. Keberadaan Tim yang bertugas memantau dan mengkaji ucapan para tokoh ini diminta dievaluasi dan dibubarkan dengan mencabut SK tersebut.      

 

Permintaan pembubaran Tim Asistensi Hukum ini dilayangkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui kuasa hukumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang telah mengirim surat somasi (peringatan) ke Kemenkopolhukam. Hal ini sesuai Peraturan MA No. 16 Tahun 2018 sebagai bentuk mengingatkan pejabat pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam kalau kebijakannya itu dinilai keliru.         

 

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan medio Mei lalu YLBHI/LBH Jakarta telah mengingatkan pemerintah untuk membubarkan Tim Asistensi Hukum itu Sayangnya, Tim Asistensi Hukum yang beranggotakan 24 orang itu tak menggubris dan sampai sekarang masih terus berjalan.

 

“Jika dalam waktu sekitar dua minggu ini tidak ada respon positif, kami akan melayangkan gugatan ke PTUN,” kata Arif saat dihubungi Hukumonline, Senin (17/6/2019). Baca Juga: Tim Asistensi Dinilai ‘Tabrak’ Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum

 

Arif menyebut ada enam poin yang menjadi alasan keberatan atas keberadaan Tim Asistensi Hukum ini. Pertama, penerbitan SK Menkopolhukam No.38 Tahun 2019 bentuk penyimpangan terhadap prinsip pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana mandat konstitusi. SK itu membuka ruang intervensi kekuasaan eksekutif terhadap proses penegakan hukum yang menjadi ranah yudikatif.

 

Kedua, SK Menkopolhukam No.38 Tahun 2019 dinilai melanggar prinsip administrasi pemerintahan sebagaimana diatur UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Arif terbitnya keputusan itu tidak berdasarkan landasan hukum yang tepat. Dia mencatat tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan atau mandat kepada Menkopolhukam untuk membentuk Tim Asistensi Hukum.

 

Pasal 340 huruf c Peraturan Menteri Polhukam No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, menurut Arif memerintahkan Menko Polhukam untuk membentuk tim koordinasi. Tapi tim koordinasi ini hanya berwenang sebagai tim kajian terhadap masalah yang sifatnya strategis untuk merumuskan saran atau konsep kebijakan dan pemecahan masalah dalam isu polhukam.

 

Meski demikian, Arif mengakui Pasal 340 huruf d angka (1) Permenko Polhukam No.4 Tahun 2015 memberi kewenangan kepada Menko Polhukam dalam situasi krisis dapat membentuk kelompok atau satuan tugas. Jika pembentukan tim Asistensi Hukum ini mau diartikan sebagai kelompok atau satuan tugas sebagaimana mandat ketentuan tersebut, maka tim ini hanya bisa dibentuk dalam situasi krisis.

 

“Penetapan situasi krisis hanya bisa ditetapkan lewat keputusan poltik Presiden RI,” dalihnya.

 

Ketiga, Tim Asistensi Hukum ini bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kepentingan humum. Tim ini menimbulkan ketidakpastian penegakan hukum dimana kewenangan untuk menilai ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana, terutama dalam isu pemilu, yang selama ini menjadi ranah kepolisian, KPU dan kejaksaan dikaburkan dengan keberadaan Tim Asistensi Hukum.

 

“Tim ini berpotensi memberangus kemerdekaan berpendapat dan berekspresi warga negara dan melemahkan proses checks and balances pemerintahan oleh suara kritis oposisi dan kelompok masyarakat sipil,” kata Arif.

 

Keempat, pembentukan tim ini menurut Arif menunjukan ketidakpercayaan pemerintah terhadap aparat penegak hukum. Padahal, sistem peradilan pidana sudah jelas mengatur bagaimana seseorang dapat diperkarakan. Bahkan, untuk konteks pemilu, Bawaslu, KPU, MK telah memiliki mandat dan mekanisme yang jelas.

 

Kelima, Arif melihat dari pernyataan Wiranto, tim ini dibentuk bukan untuk memperjuangkan kepentingan publik, tapi kelompok tertentu. Bisa juga diartikan sebagai wujud legalisasi kesewenang-wenangan pemerintah untuk mempertahankan kepentingan politiknya. Dugaan ini semakin kuat karena jangka waktu Tim Asistensi Hukum ini sejak 8 Mei-31 Oktober 2019. Keputusan ini berarti bersifat sementara (ad-hoc) dan reaksioner demi ‘mengamankan’ situasi pasca Pemilu 2019.

 

Keenam, Tim Asistensi Hukum berpotensi melanggar prinsip HAM dan demokrasi. Menurut Arif, tugas tim ini seolah sebagai ‘penyelidik dan penyidik khusus pemerintah’, sehingga berpeluang membungkam kemerdekaan berekspresi, berpikir, dan berpendapat serta prinsip persamaan dan kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi dan UU. Selain itu, Kovenan Sipol secara tegas menyatakan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

 

Terpisah, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam Adi Warman mengaku hingga saat ini belum menerima surat somasi dari YLBHI itu. Namun, apabila surat somasi itu sudah diterima tentunya akan dilihat subtansinya. “Kita juga akan lihat legal standing dan kerugian apa yang diderita YLBHI, mereka harus dapat membuktikan kedua hal tersebut,” kata Adi Warman saat dihubungi.

 

Terkait rencana YLBHI menggugat SK Menkopolhukam No. 39 Tahun 2019, pihaknya mempersilakan sebagai hak. Namun yang pasti, kata dia, Menkopolhukam menerbitkan SK tersebut sudah sesuai peraturan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

 

“Seperti, asas kepastian hukum, transparansi, akomodatif, profesional, proporsional, akuntabilitas bahkan prinsip kehati-hatian, dan kecermatan ikut diperhatikan,” katanya.

 

Sebelumnya, Komnas HAM menyoroti terbentuknya Tim Asistensi Hukum bentukan Menkopolhukam. Komisioner Mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan mengingatkan konstitusi menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

 

Setiap orang juga berhak mengeluarkan pendapat. Ketentuan serupa juga diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Melihat tugas yang dimandatkan kepada Tim Asistensi Hukum, Munafrizal menilai tim ini seperti melakukan tugas quasi penyelidikan, dan seolah sebagai quasi-penyelidik.

 

“Pengaturan mengenai fungsi penyelidikan atau menyerupai fungsi penyelidikan (quasi) tidak tepat jika dasar hukumnya Kepmenkopolhukam (beschikking), tapi seharusnya menggunakan UU (regelling),” kata Munafrizal.

 

Melihat tugas Tim Asistensi Hukum ini, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam berpendapat tugas tersebut berpotensi mengintervensi penegakan hukum. Apalagi tim ini akan memberi rekomendasi kepada aparat penegak hukum.

 

Keanggotaan Tim Asistensi antara lain Kapolri dan Jaksa Agung sebagai pengarah bidang penegakan hukum. Struktur tim ini menurut Anam membuat Polri dan Kejaksaan diposisikan tidak sebagai lembaga yang independen karena di bawah garis koordinasi Menkopolhukam.

 

“Menkopolhukam menarik masalah hukum ke ranah politik, ini tidak boleh, karakter ini ada di pemerintahan Orde Baru,” kritik Anam.

 

Menurut Anam, Tim Asistensi ini “menabrak” konstitusi, prinsip negara hukum, dan HAM. Pada dasarnya kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Untuk menangani sengketa pemilu, sudah ada lembaganya sendiri seperti Bawaslu, DKPP, dan MK.

 

Alih-alih melakukan penegakan hukum, keberadaan Tim Asistensi ini malah berpotensi mengancam sistem penegakan hukum pemilu. Karena itu, tim asistensi ini menurut Anam layak dibubarkan karena inkonstitusional. “Tim ini seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) zaman Soeharto,” kata Anam .

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua