Selasa, 18 June 2019

Prof. Simon Butt: Prabowo-Sandi Butuh Keajaiban untuk Menang di MK

Argumentasi untuk meminta diskualifikasi sangat lemah. Para kuasa hukum Prabowo tampak tidak bisa menyediakan cukup bukti.
Normand Edwin Elnizar
Prof. Simon Butt saat diwawancarai Hukumonline akhir Agustus 2018 silam. Foto: RES

Setelah dibacakan Jumat, (14/6) lalu, terlihat bahwa permohonan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengutip beberapa pendapat akademik profesor hukum asing asal Australia sebagai dalil argumentasi. Kali ini hukumonline menghubungi profesor hukum asal Australia lainnya, Simon Butt. Menurut Simon, tantangan yang dihadapi Prabowo berdasarkan hukum dan bukti-bukti pendukung yang ada ibarat mencari keajaiban.

 

Dilansir dari tulisannya di laman Indonesia at Melbourne, Simon menjelaskan sejumlah kelemahan isi permohonan Prabowo-Sandi. Meskipun begitu, ia tidak menampik bahwa tidak ada prediksi yang pasti soal bagaimana hasil akhir putusan MK. “Tidak hanya di Indonesia, tapi tidak mungkin memprediksi dengan tepat apa isi putusan pengadilan mana saja di seluruh dunia,” katanya saat dihubungi oleh hukumonline.

 

Salah satu hal yang membuatnya heran adalah cara Prabowo-Sandi menyusun konstruksi hukum. Misalnya permohonan Prabowo-Sandi saat mengutip pendapat akademik di blog milik Tim Lindsey, Profesor di Melbourne Law School, The University of Melbourne, sebagai bukti formal di MK. Sebagai sesama ahli hukum di Australia yang mendalami hukum Indonesia, ia sangat yakin bahwa kutipan pendapat tersebut sangat jauh dari konteks yang dimaksudkan.

 

Simon Butt dan Tim Lindsey tercatat sebagai beberapa di antara ahli hukum asing yang menekuni hukum Indonesia. Tahun 2018 lalu keduanya baru saja meluncurkan buku yang ditulis bersama berjudul Indonesian Law. Simon secara khusus meneliti Mahkamah Konstitusi sejak pertama kali dibentuk. (Baca: Simon Butt: Seharusnya Lebih Banyak Perempuan Menjadi Hakim MK)

 

Simon menilai berbagai argumentasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi tidak meyakinkan. Hal itu dapat dilihat berdasarkan keterkaitan argumentasi dengan bukti-bukti yang mereka ajukan sendiri dalam permohonan. Bahkan, argumentasi yang diajukan sangat banyak bergantung dengan isi liputan media massa. “Media massa bisa saja salah atau bias,” Simon menambahkan.

 

Jangan Berharap Diskualifikasi

Argumentasi yang menjadi andalan kuasa hukum Prabowo-Sandi belakangan ini pun dianggap lemah oleh Simon. Mereka berusaha menjadikan posisi Ma’ruf Amin hingga saat ini sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri sebagai pelanggaran administratif. Sanksinya, mereka menuntut Jokowi-Ma’ruf didiskualifikasi.

 

Pertama, pasal 227 huruf p UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) perlu untuk dipahami saling berkaitan dengan pasal 169 tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Syarat dalam pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan mundur dari jabatan di badan usaha milik negara.

 

Pasal 227 huruf p memang mengatur syarat pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di dalam pasal tersebut tertera ketentuan untuk mundur sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilu.

 

Namun, ketentuan ini dianggap Simon sekadar syarat formalitas pendaftaran, bukan syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. “Menurut saya, menyatakan tidak bekerja di BUMN merupakan ‘syarat’ pendaftaran saja, bukan syarat pencalonan Presiden atau Wakil Presiden,” ujarnya.

 

Ia membandingkan dengan konstruksi Pasal 182 dengan Pasal 240 dalam UU Pemilu tersebut ketika membicarakan pencalonan anggota legislatif. Ia menilai prasyarat menjadi calon dan formalitas administrasi adalah hal yang sangat berbeda, sehingga pembedaan keduanya sangat berpengaruh.

 

Bahkan seandainya benar bahwa syarat administratif tersebut telah dilanggar Ma’ruf Amin, Simon menilai MK tidak akan melakukan diskualifikasi. Beberapa putusan MK menunjukkan sikap untuk mengutamakan hak konstitusional atas nama demokrasi di atas ketentuan administratif. MK selama ini tegas menyatakan bahwa batasan administratif tidak boleh menghambat akses atas hak konstitusional.

 

Kedua, persoalan status badan usaha milik negara dari Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri telah diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lagi-lagi, jika ternyata  Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bisa dibuktikan sebagai badan usaha milik negara, Simon menganggap posisi Ma’ruf bukan dalam kualifikasi karyawan atau pejabat di kedua Bank tersebut. “Bahkan kalau pun memang BUMN, saya pikir Amin bukan seorang 'karyawan' atau 'pejabat' di kedua bank itu,” ia menjelaskan.

 

Baca:

 

Pasal 227 huruf p itu hanya mengacu pada karyawan dan pejabat, bukan personel dengan posisi yang lebih tinggi yang bekerja sama dengan BUMN dalam kapasitas penasihat, misalnya anggota Dewan Pengawas Syariah. “Argumentasi untuk meminta diskualifikasi sangat lemah,” kata Simon.

 

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Susi Dwi Harijanti berpendapat sama. Dihubungi secara terpisah, ia melihat bahwa status sebagai anggota di Dewan Pengawas Syariah perlu dilihat kembali. Selain itu Susi berpendapat bahwa anak perusahaan badan usaha milik negara tidak sama dengan badan usaha milik negara. “Statusnya tidak bisa langsung disamakan,” kata Susi kepada hukumonline.

 

Selain itu, Susi mengakui bahwa ada peraturan pemerintah yang mengatur bahwa anak perusahaan badan usaha milik negara bisa ditugasi pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Saat melaksanakannya, statusnya memang disamakan dengan badan usaha milik negara. “Namun yang diperlakukan sama itu sebagai badan, bukan status kepegawaian,” ia menjelaskan.

 

Di akhir wawancara, Simon menilai kuasa hukum Prabowo-Sandi harus bisa menghadirkan sangat banyak saksi. Orang-orang yang terlibat langsung dalam berbagai berita media massa yang mereka kutip harus bersaksi di bawah sumpah.

 

Berbagai bukti kuat bahwa terjadi pelanggaran aturan administrasi penyelenggaraan pemilihan umum harus bisa ditunjukkan. Terutama soal data C1, rekapitulasi, dan penggunaan sistem elektronik penghitungan suara oleh KPU. “Tidak mustahil, tetapi saat ini kelihatannya para kuasa hukum Prabowo tidak bisa menyediakan cukup bukti,” ujarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua