Selasa, 18 Juni 2019

Peraturan Konsolidasi, Mudahnya Membaca Peraturan dan Perubahannya Hanya dalam 1 Naskah

Peraturan Konsolidasi memuat naskah penggabungan dari suatu peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahan, maupun peraturan lain yang berdampak pada perundang-undangan tersebut.
CT-CAT

Seiring dengan pesatnya dunia digital, semakin besar tuntutan praktisi hukum untuk senantiasa tahu peraturan perundang-undangan terbaru, termasuk perubahan-perubahannya. Pada sisi lain, tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang telah diubah oleh sekian banyak peraturan perundang-undangan lainnya, atau oleh putusan pengadilan. Tak ayal, hal ini kerap menjadi hambatan bagi para praktisi untuk mengakses peraturan terkini.

 

Namun, Anda tidak perlu khawatir lagi. Guna memudahkan praktisi hukum membaca suatu peraturan perundang-undangan yang telah diubah berkali-kali, atau yang telah diubah oleh putusan pengadilan, Hukumonline menghadirkan Peraturan Konsolidasi.

 

Sejak diluncurkan pada akhir tahun lalu, Hukumonline telah memiliki ratusan koleksi Peraturan Konsolidasi di tingkat undang-undang dan peraturan pemerintah.

 

Peraturan konsolidasi memuat naskah penggabungan dari suatu peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahan-perubahannya. Berbagai keunggulan Peraturan Konsolidasi yang dapat dinikmati para penggunanya adalah sebagai berikut:

 

Keunggulan-keunggulan Peraturan Konsolidasi

 

Salah satu Peraturan Konsolidasi adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU No. 23 Tahun 1999 ini pernah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008. Beberapa pasal dalam undang-undang ini juga pernah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 (pasal 2, 19, 20, 21, 22, dan 23) dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 (pasal 11 ayat 4 dan 5, serta pasal 55 ayat 5 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

 

Contoh lain Peraturan Konsolidasi yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang pernah diubah sebagian oleh UU No. 10 tahun 1998 dan oleh putusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Beberapa peraturan lain juga pernah mengubah UU ini, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Di dalam pasal 8 ayat 2 Perppu No. 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa pasal 40 dan 41 UU Perbankan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

 

 

Riset Hukum Lebih Efisien

Peraturan Konsolidasi mempermudah para praktisi hukum dalam proses identifikasi setiap perubahan dalam suatu peraturan perundang-undangan hanya dengan membuka 1 (satu) naskah, dan tidak perlu membuka sekian banyak naskah peraturan maupun putusan pengadilan pada waktu yang sama.

 

Peraturan Konsolidasi sangat informatif, penjelasan yang disajikan juga lengkap. Hal ini sangat bermanfaat dan mempermudah saya dalam pelaksanaan pekerjaan,” ungkap Isabella Natasha, Corporate Legal PT Mahadana Dasha Utama.

 

Selain Isabella, ada pula Widodo Tri Wibowo, Head Legal dari PT Novartis Indonesia yang mengungkapkan, Peraturan Konsolidasi merupakan satu terobosan yang mempermudah pekerjaan tim Legal and Compliance menjadi lebih efisien. “Kami dapat melacak dan memahami perubahan peraturan yang terintegrasi dalam satu naskah,” ujar dia.

 

Gunakan Peraturan Konsolidasi Sekarang

Apakah Anda ingin menjadi salah satu di antara pelanggan yang sukses menikmati manfaat dari Peraturan Konsolidasi? Peraturan Konsolidasi hanya dapat diakses oleh pelanggan profesional Hukumonline. Anda dapat mengklik banner di bawah ini untuk berlangganan atau menghubungi email [email protected].

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua