Info Hukumonline

Peraturan Konsolidasi, Mudahnya Membaca Peraturan dan Perubahannya Hanya dalam 1 Naskah

Peraturan Konsolidasi memuat naskah penggabungan dari suatu peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahan, maupun peraturan lain yang berdampak pada perundang-undangan tersebut.
Oleh:
CT-CAT
Bacaan 2 Menit
Hukumonline

Seiring dengan pesatnya dunia digital, semakin besar tuntutan praktisi hukum untuk senantiasa tahu peraturan perundang-undangan terbaru, termasuk perubahan-perubahannya. Pada sisi lain, tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang telah diubah oleh sekian banyak peraturan perundang-undangan lainnya, atau oleh putusan pengadilan. Tak ayal, hal ini kerap menjadi hambatan bagi para praktisi untuk mengakses peraturan terkini.

 

Namun, Anda tidak perlu khawatir lagi. Guna memudahkan praktisi hukum membaca suatu peraturan perundang-undangan yang telah diubah berkali-kali, atau yang telah diubah oleh putusan pengadilan, Hukumonline menghadirkan Peraturan Konsolidasi.

 

Sejak diluncurkan pada akhir tahun lalu, Hukumonline telah memiliki ratusan koleksi Peraturan Konsolidasi di tingkat undang-undang dan peraturan pemerintah.

 

Peraturan konsolidasi memuat naskah penggabungan dari suatu peraturan perundang-undangan beserta setiap perubahan-perubahannya. Berbagai keunggulan Peraturan Konsolidasi yang dapat dinikmati para penggunanya adalah sebagai berikut:

 

Keunggulan-keunggulan Peraturan Konsolidasi

 

Salah satu Peraturan Konsolidasi adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU No. 23 Tahun 1999 ini pernah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008. Beberapa pasal dalam undang-undang ini juga pernah dicabut sebagian oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 (pasal 2, 19, 20, 21, 22, dan 23) dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 (pasal 11 ayat 4 dan 5, serta pasal 55 ayat 5 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

 

Contoh lain Peraturan Konsolidasi yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang pernah diubah sebagian oleh UU No. 10 tahun 1998 dan oleh putusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Beberapa peraturan lain juga pernah mengubah UU ini, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Di dalam pasal 8 ayat 2 Perppu No. 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa pasal 40 dan 41 UU Perbankan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

 

 

Riset Hukum Lebih Efisien

Peraturan Konsolidasi mempermudah para praktisi hukum dalam proses identifikasi setiap perubahan dalam suatu peraturan perundang-undangan hanya dengan membuka 1 (satu) naskah, dan tidak perlu membuka sekian banyak naskah peraturan maupun putusan pengadilan pada waktu yang sama.

Berita Terkait