Selasa, 18 June 2019

DPR Minta Keseriusan Pemerintah Rampungkan Setengah Jumlah Prolegnas

Diperlukan komitmen bersama antara DPR, pemerintah dan DPD atas masing-masing RUU yang menjadi usul inisiatifnya.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Jelang masa berakhirnya jabatan DPR periode 2014-2019, “pekerjaaan rumah” bidang legislasi nampaknya membuat gundah Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pasalnya, target penyelesaian Prolegnas Prioritas Tahun 2019 yang berjumlah 54 RUU sangat minim dicapai. Dari jumlah 54 RUU itu, hanya 3 RUU yang rampung dan disahkan menjadi UU yakni RUU tentang Kebidanan, RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, dan RUU tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

 

Untuk itu, Baleg DPR sangat mengharapkan keseriusan dan komitmen pemerintah sebagai mitra DPR untuk segera merampungkan sejumlah RUU yang terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2019. Minimal hingga akhir masa jabatan DPR bisa menyelesaikan setengah dari jumlah RUU Prolegnas Prioritas 2019. Selama ini DPR sudah berulang kali meminta/mengingatkan pemerintah untuk menghadiri pembahasan semua RUU.

 

Wakil Ketua Baleg Arif Wibowo mengatakan kerja-kerja legislasi DPR tak dapat berjalan tanpa keterlibatan pemerintah termasuk DPD. Karena itu, DPR sangat membutuhkan peran maksimal pemerintah terkait pembahasan di banyak RUU Prolegnas Prioritas 2019. “Capaian legislasi saat ini masih sangat rendah, lebih kurang 18 persen dari program yang sudah ditetapkan sebanyak 55 RUU (1 RUU Permusikan ditarik),” ujar Arif Wibowo saat rapat dengar pendapat dengan Kemenkumham di Komplek Gedung Parlemen, Senin (17/8/2019) kemarin. Baca Juga: Kinerja Legislasi DPR Minim di Tahun Politik

 

Dia berharap dengan waktu yang tersisa hingga Oktober 2019 dapat mengejar ketertinggalan pembahasan RUU bersama pemerintah terhadap sejumlah RUU yang sudah masuk pembahasan tingkat pertama. Sebab, sesuai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengenal carry over (melanjutkan pembahasan RUU oleh keanggotaan DPR periode berikutnya).

 

Arif menerangkan jika pembahasan RUU tidak selesai dalam satu periode keanggotaan DPR, pembahasan RUU dimulai dari nol (awal) lagi oleh DPR periode berikutnya. Seperti, RKUHP yang kembali dibahas dari nol lagi oleh DPR periode 2014-2019. Namun, dia yakin bila pemerintah memiliki kesamaan komitmen, target penyelesaian RUU jauh lebih banyak.  

 

“Kita berharap sebelum berakhirnya masa keanggotaan DPR sekarang, RUU yang disahkan menjadi undang-undang setidak-tidaknya bisa mencapai 50 persen lebih dari Prolegnas 2019 yang sudah ditetapkan,” kata dia.

 

Lebih lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan penyelesaian semua pekerjaan rumah bidang legislasi diperlukan komitmen bersama antara DPR, pemerintah, dan DPD atas masing-masing RUU yang menjadi usul inisiatifnya. Arif mengakui penyelesaian RUU Prolegnas Prioritas tahunan jauh dari yang ditargetkan. Dengan waktu tersisa, diharapkan DPR, pemerintah dan DPD bekerja sama secara intensif membahas RUU yang telah masuk tahap finalisasi.

 

Untuk diketahui, terdapat 3 RUU Prolegnas Prioritas 2019 yang berhasil dirampungkan menjadi UU yakni RUU tentang Kebidanan, RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, dan RUU tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Selain itu terdapat tiga RUU Kumulatif terbuka yang disahkan menjadi UU. Sedangkan 4 RUU masih menunggu surat presiden. Sedangkan yang masih berstatus penyusunan di DPR, pemerintah, dan DPD sebanyak 15 RUU. Dalam status tahap harmonisasi di DPR sebanyak 2 RUU.

 

"Meskipun begitu, saya masih yakin sejumlah RUU tersebut dapat dirampungkan di akhir masa jabatan DPR periode ini."

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly memiliki pandangan yang sama soal percepatan penyelesaikan sejumlah RUU prioritas. Namun, percepatan penyelesaian RUU Prolegnas Prioritas tanpa mengabaikan kualitas pembuatan UU. “Pemerintah pada prinsipnya sepakat dilakukan percepatan penyelesaian RUU Prioritas Prolegnas tahun 2019 yang menjadi kewajiban bersama-sama tanpa mengesampingkan kualitas sisi subtansinya,” kata dia.

 

Catatan DPR berikutnya

Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius mengatakan belajar dari target pembahasan RUU tahun-tahun sebelumnya memang sering tak mencapai target. Dia mencatat kinerja DPR di bidang legislasi seringkali di urutan ketiga dibandingkan fungsi pengawasan dan anggaran DPR. Ironisnya, DPR kerap mengumbar janji target penyelesaian RUU di luar kemampuannya.

 

“Semangat mereka merencanakan RUU selalu lebih besar daripada fakta yang sudah terukir,” kritiknya. Baca Juga: DPR Optimis Mampu Rampungkan 20 RUU di Akhir Periode

 

Namun begitu, dengan berbagai kekurangan dan kelebihan DPR periode 2014-2019 sudah sepatutnya tetap dihargai. Namun, minimnya produk legislasi yang dihasilkan DPR periode 2014-2019 ini harus menjadi catatan khusus untuk DPR periode berikutnya agar tidak berulang setiap tahunnya. “Jadi kita hargai untuk terakhir kalinya janji DPR menyelesaikan 20 RUU sambil menunggu realitasnya akan seperti apa?”

 

Sebelumnya, Koordinator Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ICW) Donal Fariz menyoroti lemahnya kinerja legislasi yang dihasilkan DPR kurun waktu hampir lima tahun terakhir. Misalnya, penyelesaian pembahasan RUU yang ditetapkan dalam prolegnas tahunan jauh dari target yang diharapkan. Belum lagi, terdapat sejumlah RUU yang seharusnya mendesak untuk dibahas, hingga saat ini belum disahkan, atau bahkan belum dibahas sama sekali oleh DPR.

 

Seperti, Revisi UU Partai Politik (pengusul DPR, Pemerintah, DPD), RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal (pengusul pemerintah), dan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (pengusul pemerintah). “DPR semestinya memaksimalkan perannya dalam pembuatan/pembentukan UU. Karena DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk UU,” harapnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua