Selasa, 18 Juni 2019

LBH Jakarta Berencana Gugat Pemerintah Terkait Polusi Udara

Rencananya, gugatan akan didaftarkan paling lambat akhir Juni 2019.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi polusi udara. Foto: Dok HOL/SGP

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mewakili 37-48 warga negara berencana mengajukan gugatan warga negara atau Citizen Law Suit terkait polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta. Adapun gugatan tersebut nantinya akan ditujukan kepada tujuh tergugat yakni Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, dan Pemprov Jawa Barat.

 

Pengacara Publik LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara, mengatakan bahwa saat ini persiapan gugatan sudah mencapai 90 persen. Gugatan akan segera diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah hal-hal teknis dan administrasi rampung. Meski tak memberikan tanggal pasti, Ayu mengatakan gugatan akan didaftarkan paling lambat akhir Juni 2019.

 

“Jadi untuk gugatan pakai meknaisme gugatan citizen law suit (CLS), gugatan warga negara, terkait gugatan tahapannya sudah 90 persen, tetapi kita terkendala sama hal-hal teknis, administrasi, dan lain sebagainya karena penggugat cukup banyak. Rencananya hari ini kita mengajukan gugatan, tapi ternyata ada beberapa penggugat yang kurang persyaratan jadi kita undur,” kata Ayu kepada hukumonline, Selasa (18/6).

 

Ayu menjelaskan alasan mengapa pihaknya turut memasukkan Pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat dalam gugatan polusi udara di DKI Jakarta. Hal itu mengingat sifat udara yang lintas batas, dan berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, udara yang berada di Tangerang bisa memberikan efek hingga ke Provinsi Lampung. Alasan ini pula yang membuat LBH Jakarta untuk fokus ke polusi udara DKI Jakarta saja.

 

“Kenapa gugat tiga provinsi? Karena udara lintas batas, kita sudah lakukan riset dan kajian cukup lama, ketika ada udara yang ada di Tangerang pun efeknya bisa sampai Lampung, tapi memang kita mengingat gugatan ini sangat rumit makanya kita membatasi untuk daerah Jakarta dulu, mana sih yang terdekat Jakarta, jadi Banten dan Jawa Barat,” katanya.

 

Gugatan ini, lanjut Ayu, bertujuan agar pemerintah melakukan revisi terkait lingkungan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Regulasi tersebut dirasa sudah tak sesuai dengan kondisi polusi udara yang terjadi saat ini.

 

Selain itu, gugatan ini juga menuntut peningkatan koordinasi antar pihak terkait untuk mencegah terjadinya polusi udara. Karena, menurut Ayu, ketika bicara polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta, maka hal tersebut tak bisa sepenuhnya diberikan tanggung jawab kepada pihak Pemprov DKI Jakarta.

 

“Kita ingin adanya antar pemerintah, antar kementerian kesehatan, ada koordinasi untuk mencegah dampak polusi udara, antar pemeirntah  provinsi pun juga harus berkoordinasi karena tidak bisa ketika kita bicara polusi DKI Jakarta, yang bertanggung jawab Jakarta, tidak bisa karena polusi udara itu khn bergerak bebas,” tambahnya.

 

(Baca: Gara-gara Jalan Rusak, Bupati Bogor Digugat Warga)

 

Dan yang terpenting, lanjutnya, pemerintah harus melakukan segala upaya untuk memberikan informasi dan menyadarkan masyarakat terkait bahayanya polusi udara. Selama ini, Ayu menilai masyarakat sendiri sampai saat ini tidak menyadari hak-hak terkait udara bersih.

 

“Oke mereka tahu tentang pakai masker, tapi mereka tidak mengetahui sejauh apa polusi udara itu menyebabkan sesak nafas,” tandasnya.

 

Sayangnya, saat dimintai konfirmasi terkait rencana gugatan ini, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Dasrul Chaniago, tak bisa memberikan komentar karena tengah rapat bersama DPR. Sedangkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi, enggan memberikan komentar terkait rencana gugatan tersebut.

 

Sebelumnya, LBH Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membuka Pos Pengaduan Calon Penggugat dalam rangka pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) terkait pencemaran udara di Jakarta. Gugatan ini lahir karena udara di Jakarta sudah berada di luar ambang batas udara bersih saat ini. Sebelumnya, Pos Pengaduan ini telah dibuka selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak 14 April 2019 sampai 14 Mei 2019.

 

Untuk diketahui, KLHK memberikan penjelasan bahwa angka rata rata tahunan PM 2.5 sudah melebihi ambang batas baku mutu udara ambien yaitu angka telah memasuki kisaran 34.57 ug/m3 yang artinya sudah melebihi dua kali lipat baku mutu udara ambien nasional (15 ug/m3).

 

Dampak kesehatan atas pencemaran udara khususnya PM 2.5 juga sejalan sebagaimana yang dikeluhkan oleh para pengadu/calon penggugat yakni mulai dari infeksi saluran pernafasan (ISPA), jantung, paru-paru, risiko kematian dini, sampai kanker karena senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua