Selasa, 18 June 2019

Saat Sidang PHPU Pilpres 2019 Kembali Digelar

Pada sidang kali ini, pihak Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan menjawab permohonan yang disampaikan pihak Pemohon.
Resa Esnir
Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, Selasa (18/6).

Agenda sidang kali ini mendengarkan jawaban KPU sebagai termohon, kuasa hukum pasangan capres cawapres nomor urut 01 sebagai pihak terkait dan Bawasl sebagai pemberi keterangan.

Sidang dibuka oleh ketua majelis Anwar Usman. Setelah membuka sidang, Anwar mempersilakan para pihak untuk memperkenalkan jajarannya masing-masing.

Sidang seharusnya digelar pada Senin (17/6). Namun, pihak KPU meminta agar sidang ditunda pada Rabu (19/6), lantaran butuh waktu untuk menyiapkan saksi. Akhirnya majelis hakim memutuskan sidang dilanjutkan pada keesokan harinya.

Pada sidang perdana lalu, para pihak seperti Termohon dan Pihak Terkait berharap agar majelis konstitusi dapat tegas menolak permohonan yang disampaikan pihak Pemohon lantaran dicampur dengan permohonan yang sudah diperbaiki.

Pihak Termohon dan Pihak Terkait menganggap pada sidang PHPU Pilpres 2019 tidak dikenal adanya perbaikan permohonan.

Dalam sidang lanjutan kali ini, saat menyampaikan jawabannya, kuasa hukum KPU, Ali Nurdin menyinggung perihal “tuduhan” pemohon yang menggugat peran MK dalam mengadili sengketa PHPU sebagai Mahkamah Kalkulator.

Menurut catatan kuasa hukum KPU, pihak Pemohon berulang kali menuntut agar MK tidak bertindak sebagai Mahkamah Kalkulator dalam mengadili sengekta PHPU Presiden kali ini.

“Dalam Permohonannya (menyinggung hal perihal Mahkamah Kalkulator) lebih dari sepertiga halaman,” ujar Ali Nurdin.

Baik Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan menjelaskan seluruh hal yang didalilkan Pemohon pada sidang perdana. Sidang dilanjutkan esok hari, Rabu (19/6), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua