Selasa, 18 Juni 2019

Hukum Ketenagakerjaan Harus Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi

Kearifan lokal menjadi aksiologi hukum ketenagakerjaan.
Muhammad Yasin
Iron Sarira saat menyampaikan orasi ilmiah di kamus Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Selasa (18/6). Foto: MYS

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi hubungan industrial dan arah hukum ketenagakerjaan Indonesia di masa mendatang. Konsep padat karya sudah tak dapat dipertahankan lagi, dan format hubungan kerja sudah banyak berubah. Revolusi industri 4.0 tidak akan menjadikan upah buruh rendah sebagai daya tarik untuk investasi. Pemanfaatan teknologi akan banyak menggeser tenaga kerja manusia. Karena itu, hukum ketenagakerjaan harus adaptif menyongsong perubahan yang terjadi.

Demikian benang merah orasi ilmiah yang disampaikan Iron Sarira dalam rangka dies natalis Jurusan Hukum Bisnis Binus University di Jakarta, Selasa (18/6). Pria yang menjadi dosen di Binus University ini membawakan makalah ‘Aksiologi Hukum Ketenagakerjaan pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Kearifan Lokal Keindonesiaan’, dan menyampaikannya di audiens yang hadir pada peringatan satu windu Jurusan Hukum Bisnis.

Mau tidak mau, revolusi industri 4.0 mempengaruhi banyak hal, termasuk aktivitas di bidang hukum. Mereka yang bergelut di bidang hukum ketenagakerjaan, atau mereka yang sehari-hari berkutat dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk pada advokat dan hakim harus adaptif terhadap perkembangan teknologi itu. Menurut Iron Sarira, mereka harus membuka wawasan lebih luas agar hukum ketenagakerjaan tidak tertinggal jauh dibandingkan perkembangan hubungan industrial dalam praktik.

“Cara berhukum di era revolusi industri 4.0 saat ini menuntut pada yuris untuk makin adaptif, cerdas, terbuka, berwawasan global, berintegritas, berkarakter dan berpegang pada nilai-nilai yang berangkat dari sesuatu yang benar-benar hidup dan dipraktikkan,” paparnya.

(Baca juga: Dua Hal Hukum Ketenagakerjaan yang Belum Berjalan Optimal).

Perlunya kebijakan dan sikap adaptif terhadap perkembangan global juga pernah diungkapkan Agusmidah. Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini menyatakan globalisasi telah mempengaruhi setiap aspek hubungan kerja. Masuknya pekerja asing ke Indonesia dan sebaliknya mungkin dapat dijadikan bukti globalisasi hubungan industrial akibat pengaruh globalisasi.

Alhasil, hubungan kerja beserta aspek-aspek hukumnya semakin kompleks. Salah satu yang menimbulkan perdebatan hingga kini, dan disinggung Iron Sarira adalah hubungan kerja antara perusahaan pengelola layanan transportasi daring seperti Go Jek dengan pemilik kendaraan, dan konsumen pemesan dan pengguna jasa transportasi. Para pengambil kebijakan di Kementerian Perhubungan tak hanya dipusingkan oleh penggunaan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum (padahal tak tercakup dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), tetapi juga relasi ketenagakerjaan dan pertanggungjawaban hukum jika terjadi kejahatan terhadap konsumen.

Kasus transportasi daring semacam itu, menurut Iron Sarira, memperlihatkan format hubungan kerja yang sudah berubah. “Hubungan antara Go Jek dengan pemilik kendaraan dan konsumen tidak sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam format hubungan hukum yang diatur dalam hukum perjanjian dan hukum ketenagakerjaan konvensional,” jelas dosen kelahiran Palembang, 29 Juli itu.

(Baca juga: Mayday 2019: Beragam Tuntutan Kesejahteraan Buruh).

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dakhiri, sebenarnya juga sudah pernah menyinggung persoalan ini. Perkembangan teknologi terbukti menghilangkan beberapa jenis pekerjaan karena tenaga manusia digantikan mesin. Tetapi teknologi juga menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru, yang membutuhkan kebijakan baru untuk mengaturnya.

Pengaturan tentang hubungan ketenagakerjaan dalam ekonomi digital, misalnya. Menurut Iron Sarira, virtualisasi hubungan kerja harus tetap menjadi fokus utama dalam pembuatan aturan  karena hubungan ini tetap melibatkan pemberi kerja dan penerima kerja. Bagaimanapun, lanjutnya, tantangan perubahan model ketenagakerjaan harus disikapi secara cepat dan tepat melalui koordinasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah selaku regulator. Keterampilan pekerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan digitalisasi. Tiga tantangan yang harus diantisipasi di masa mendatang adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesesuaian kebutuhan pemberi kerja dengan kompetensi pekerja, dan pembenahan mentalitas pekerja agar terus mampu beradaptasi dengan perkembangan.

Meskipun harus menghadapi perkembangan global, Iron Sarira tetap memandang pentingnya kearifan lokal sebagai aksiologi hukum ketenagakerjaan. Pandangan ini mengandung makna bahwa untuk menyikapi dinamika hukum ketenakerjaan akibat revolusi industri 4.0, masyarakat tetap perlu membentengi diri dengan cara membangun budaya yang sesuai kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ia menepis pandangan bahwa mengusung kearifan lokal sebagai perlawanan terhadap arus globalisasi.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hanyalah instrumen, sedangkan isinya sangat bergantung pada nilai-nilai yang dibawa oleh pengguna teknologi tersebut. Pekerja, pengusaha dan pemerintah adalah subjek pengguna teknologi dimaksud, dan berinteraksi dalam hubungan industrial yang terbangun. Maka, dalam pembuatan kebijakan hukum ketenagakerjaan, pemerintah dan pemangku kepentingan lain perlu memasukkan nilai-nilai kearifan lokal, yakni nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat itu sendiri. Ia percaya kearifan lokal dapat berkesinambungan, dijaga dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat setempat.

Memasukkan kearifan lokal ke dalam kebijakan sebaiknya bersifat bottom up. “Nilai-nilai (kearifan lokal) itu pula yang digunakan saat UU Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum positif Indonesia dirancang dan diberlakukan,” ujarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua