Rabu, 19 June 2019

Pemblokiran Iklan Rokok di Internet Dinilai Belum Efektif

Pemblokiran iklan rokok di internet tidak tepat karena tidak didasari pemahaman yang baik terkait peraturan pembatasan iklan rokok di internet sesuai PP No. 109 Tahun 2012. Karena itu, Menkes dan Menkominfo diminta duduk bareng menyusun aturan pembatasan iklan rokok di internet yang lebih jelas.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi larangan merokok. Foto: Sgp

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memblokir atau melarang iklan rokok di internet. Namun, bagi sebagian kalangan, pemblokiran tersebut dinilai belum efektif dalam upaya pengendalian tembakau. Pernyataan ini disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi seperti dikutip Antara, Kamis (19/6/2019).

 

Tulus menerangkan di laman utama media terlihat banyak iklan pop up produk rokok. Faktanya, para konsumen masih melihat tayangan iklan rokok yang muncul ketika membuka tautan portal media berita. Semestinya, kata dia, iklan rokok di banyak portal berita pun diatur secara ketat. Dengan begitu, larangan iklan rokok di internet juga sebagai upaya pengendalian tembakau. “Ini agar tidak mendorong percepatan konsumsi rokok di kalangan anak-anak remaja,” kata Tulus. Baca Juga: Solidaritas Advokat Respons Positif Larangan Iklan Rokok di Internet

 

Namun, kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang memblokir tayangan iklan rokok yang bertengger di banyak laman media internet ini perlu diapresiasi. Keputusan Kemenkominfo ini setelah adanya (SE) No. TM.04.01/Menkes.314/2019 dari Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Tulus mengaku telah bertemu dengan Rudiantara di sebuah acara YLKI.

 

“Hanya saja, langkah Kemenkominfo memblokir iklan layanan rokok dinilai belum cukup (optimal) karena masih terdapat banyak iklan rokok melalui pop up’,” tegasnya.

 

Guna  mengatur lebih ketat pengaturan kebijakan ini, Tulus menyarankan perlu duduk bersama antara Rudiantara dengan Nila F Moeloek untuk membuat aturan pembatasan iklan rokok di internet yang lebih jelas dan komprehensif. Kemenkominfo bakal siap memblokir semua iklan rokok di media internet sepanjang terdapat data dan analisa dari Kementerian Kesehatan yang lebih detil dan rinci.

 

Tidak tepat

Berbeda dengan Tulus, Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Azami Mohammad menilai langkah Kemenkominfo memblokir iklan rokok di internet atas permintaan Menkes Nila F Moeloek adalah tidak tepat. Sebab, pemblokiran tidak didasari pemahaman yang baik terkait peraturan pembatasan iklan rokok di internet sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

 

Menurutnya, Menkes Nila F Moeloek semestinya terlebih dahulu meninjau PP No.109 Tahun 2012. Dia melihat dalam PP 109/2012 itu telah memuat aturan main yang detil terkait iklan atau promosi rokok. Misalnya, Pasal 30 PP 109/2012 menyebutkan, Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang Produk Tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.”

 

Pasal 27 hingga Pasal 40 PP 109/2012 telah mengatur secara detil aturan iklan di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi internet hingga mengatur sanksi iklan atau promosi rokok di media teknologi informasi alias internet. “Semua sudah ada aturannya, jadi Kemenkes tidak boleh asal meminta kepada Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap iklan rokok yang beredar di internet,” ujarnya mengingatkan.

 

Azmi berpendapat merujuk Surat Edaran (SE) No. TM.04.01/Menkes.314/2019 ini, Kemenkes menggunakan landasan Pasal 113 UU Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan terkait aturan pengamanan zat adiktif. Dalam surat tersebut, Kemenkes berharap agar Menkominfo Rudiantara berkenan memblokir iklan rokok di internet. Tujuannya agar  menurunkan prevalensi merokok khususnya pada anak-anak dan remaja.

 

Menanggapi surat itu, Azmi menilai aturan pembatasan iklan atau promosi rokok saat ini sudah cukup ketat dan mendukung penegakan hukum aturan yang sudah ada tersebut. Seperti terkait dengan kebijakan mengenai Industri Hasil Tembakau (IHT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. “Jika ada yang melanggar aturan, silakan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia.

 

Lebih lanjut, Azami meminta Kemenkes untuk tidak bersikap eksesif terkait larangan iklan rokok di internet. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan kegaduhan bagi iklim industri rokok di Indonesia. “Kan nggak semuanya iklan rokok di internet melanggar aturan, masa main larang dan blokir, ini kan jadi tidak sesuai dengan spirit revolusi industri 4.0,” kritiknya.

 

Sementara, Menkes Nila Moeloek menunjukkan keseriusannya untuk memblokir iklan rokok di kanal-kanal media sosial. Tentu saja untuk mencegah peningkatan jumlah perokok pemula yang menyasar anak-anak. “Sudah ditutup, tapi harus kerja sama dengan Kemenkes, 114 kanal yang ditutup, nanti kita akan lanjutkan,” kata Nila.

 

Sebelumnya, Kemenkominfo memblokir iklan atau konten rokok pada sejumlah platform media sosial guna menindaklanjuti permintaan Kementerian Kesehatan RI. Surat Menteri Kesehatan RI kepada Menteri Kominfo RI No TM.04.01/Menkes/314/2019 perihal Pemblokiran Iklan Rokok di Internet diterima oleh Kemkominfo pada Kamis (13/6) pukul 13.30 WIB. Kemenkoinfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah menelusuri konten iklan rokok di dunia maya dan menemukan 114 kanal yang memuat konten tersebut di platform Facebook, Instagram dan YouTube.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua