Kamis, 20 Juni 2019

Pemerintah Siapkan Kebijakan Stabilkan Harga Tiket Pesawat

Salah satunya adalah dengan memberikan insentif guna efisiensi untuk maskapai penerbangan.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: HGW

Gonjang-ganjing harga tiket pesawat masih belum menemui titik temu hingga saat ini. Meski pemerintah telah berupaya untuk menurunkan harga tiket sejak bulan lalu lewat kebijakan penerapan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB), nyatanya harga tiket tak juga kunjung turun. Terbaru, pemerintah memunculkan wacana untuk membuka pintu bagi maskapai asing agar harga tiket pesawat dalam kembali stabil.

 

Pemerintah rupanya mengevaluasi secara berkala penurunan Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket pesawat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 dan berlaku efektif sejak 18 Mei 2019 lalu.  Hal ini untuk memastikan kepentingan publik dipenuhi dengan baik oleh industri jasa angkutan udara dengan menyeimbangkan kepentingan publik, industri yang terkait, dan negara.

 

“Rapat ini sebagai tindak lanjut dari penurunan TBA harga tiket pesawat yang efektif sejak sebulan lalu dan akan kita terus evaluasi secara berkala,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam siaran pers yang diterima oleh hukumonline, Kamis (20/6).

 

Kenaikan harga tiket pesawat sejak bulan November 2018 memang berdampak langsung pada jumlah penumpang. Terjadi penurunan dalam empat bulan terakhir (Januari – April 2019) sebesar 28%. Memang setiap tahunnya saat memasuki Kuartal I, tren jumlah penumpang udara cenderung menurun (off-peak season). Akan tetapi, tahun ini jumlah penurunan penumpang cukup rendah, yakni sebanyak 5,63 juta penumpang di bulan Februari 2019, atau turun 14,7% dibanding  bulan sebelumnya.

 

Selain itu, secara Year on year (YoY), inflasi angkutan udara memang mengalami peningkatan. Namun sejak Bulan Mei 2019, laju inflasinya melambat, sebagai dampak kebijakan penurunan TBA.

 

“Tercatat sejak November 2018 tarif angkutan udara menjadi penyumbang tetap inflasi setiap bulannya. Sejak diberlakukan kebijakan TBA yang baru, inflasi tarif angkutan udara pada Bulan Mei tercatat hanya sebesar 1,13% (MtM), lebih kecil jika dibandingkan dengan Bulan sebelumnya yang nilai inflasinya mencapai 2,27% (MtM). Meskipun secara tahunan inflasinya masih cukup tinggi, sebesar 27,85% (YoY),” tambahnya.

 

Agar persoalan ini tak semakin berlarut, Kemenko bersama pemerintah terkait melakukan rapat bersama di Kantor Kemenko, Kamis (20/6). Pertemuan ini diadakan dalam rangka untuk merumuskan beberapa kebijakan terkait problem harga tiket pesawat.

 

Hasilnya, pemerintah menyepakati tiga kebijakan yang telah dirumuskan bersama. Pertama, untuk memenuhi harapan masyarakat akan penurunan harga tiket pesawat, pemerintah bersama seluruh pihak terkait tengah memfinalisasi kebijakan untuk memberlakukan penurunan harga tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) domestik untuk jadwal penerbangan tertentu. Kebijakan ini akan berlaku efektif dalam satu minggu ke depan.

 

(Baca: Maskapai Asing Bukan Solusi Turunkan Harga Tiket Pesawat)

 

Kedua, untuk menjaga keberlangsungan industri angkutan udara, seluruh pihak yang terkait seperti maskapai udara, pengelola bandara, dan penyedia bahan bakar penerbangan, telah sama-sama berkomitmen untuk menurunkan biaya yang terkait dengan operasi penerbangan

 

Ketiga, untuk membantu efisiensi biaya di maskapai, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemberian insentif fiskal atas jasa persewaan, perawatan, dan perbaikan pesawat udara, jasa persewaan pesawat udara dari luar daerah pabean, dan impor dan penyerahan atas pesawat udara dan suku cadangnya.

 

Ketua Masyarakat Hukum Udara, Andre Rahadian, mengapresiasi langkah pemerintah terutama terkait kebijakan pemberian insentif untuk industri penerbangan yang telah disapakati oleh pemerintah. Poin penting dari keseluruhan putusan yang sudah dirumuskan adalah insentif impor sparepart sebagai komponen yang turut menyumbang banyak untuk total harga tiket pesawat.

 

“Nah yang ketiga ini kebijakan yang sudah lama ditunggu terutama sparepart, karena kalau untuk impor sewa pesawat dari luar ke dalam negeri untuk hampir semua maskapai dapat penangguhan jadi memang enggak harus bayar. Tapi problemnya adalah memang yang untuk sparepart, suku cadang ini diharapkan bisa nurunin (harga tiket pesawat),” kata Andre kepada hukumonline, Kamis (20/6).

 

Namun, Andre mengingatkan bahwa pemberian insentif tersebut tidak akan berdampak cepat untuk harga tiket pesawat. Selain menunggu aturannya terbit, butuh waktu untuk menyesuaikan kebijakan tersebut.

 

Sedangkan kebijakan yang akan berdampak cepat terhadap harga tiket pesawat adalah kebijakan yang pertama. Menurutnya, pemerintah akan mengatur ulang tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Bisa saja akan ada penurunan TBA dan TBB atau menghitung ulang komponen-komponan yang berpengaruh besar terhadap harga tiket pesawat.

 

“Poin pertama itu kan sama saja dengan penetapan batas atas, jadi Kemungkinan mekanismenya adalah dengan menurunkan lebih jauh lagi TBA dan TBB, atau mungkin bisa menghitung komponen tiket pesawat karena dikomponen harga ada profit perusahaan sekitar 20 persen, mungkin itu akan dikurangi. Jadi kebijakan pertama ini bisa punya dampak lebih cepat dibanding kedua dan ketiga,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua