Sabtu, 22 Juni 2019

Koalisi Desak Gubernur DKI Cabut IMB Pulau Reklamasi

Ditengarai prosesnya bermasalah karena tidak melalui prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Namun, Pemprov DKI Jakarta mengklaim sebagai regulator yang memiliki kewenangan menerbitkan atau tidak menerbitkan sebuah IMB sesuai aturan yang berlaku.
Ady Thea DA/ANT
Demo tolak reklamasi Teluk Jakarta. Foto: RES

Organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mencabut ratusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah diterbitkan untuk bangunan yang telah berdiri di pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

 

Ketua DPP KNTI, Martin Hadiwinata menghitung lebih dari 930 IMB yang diterbitkan Anies di pulau C dan D. Keputusan ini menurut Martin tak terduga karena Anies sebelumnya berkomitmen untuk menghentikan reklamasi.

 

Menurut Martin dasar hukum yang digunakan Anies untuk menerbitkan IMB yakni Pergub No.206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pergub ini, menurut Martin tidak bisa digunakan sebagai landasan terbitnya IMB untuk pulau reklamasi. Ada prosedur yang harus dilalui sebelum menerbitkan IMB, misalnya menyesuaikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana zonasi dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

 

Martin mengatakan sejak awal Koalisi sudah meminta Anies untuk membongkar seluruh bangunan yang ada di pulau reklamasi karena belum mengantongi IMB. Alih-alih menegakan sanksi itu, Anies malah menerbitkan IMB. Menurut Martin hal ini menunjukan Gubernur Jakarta telah melegalkan kegiatan yang ilegal.

 

"Harusnya IMB ini tidak diterbitkan dan kami menuntut penegakkan sanksi yakni pembongkaran bangunan di pulau reklamasi karena sudah melanggar aturan," kata Martin dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (21/6/2019).

 

Peneliti  ICEL Angela Vania mengatakan ada sejumlah regulasi yang mengatur mengenai IMB antara lain PP No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Beleid ini mengatur syarat yang harus dipenuhi pihak yang mengajukan permohonan IMB, seperti tanda bukti hak kepemilikan atau perjanjian pemanfaatan tanah, dan hasil analisis dampak lingkungan (amdal) bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

 

“Selain itu untuk pulau reklamasi, IMB harus diterbitkan mengacu RZWP3K. Sampai saat ini Jakarta belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang RZWP3K," ujar Vania.

 

Pengacara publik LBH Jakarta Ayu Eva Tiara mengatakan sebelum menerbitkan IMB Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya terlebih dulu menentukan peruntukan pulau C dan D berdasarkan hasil kajian menyeluruh. Menurut Ayu, Pemprov DKI Jakarta mengambil jalan pintas dengan menggunakan Pergub No.206 Tahun 2016 untuk menerbitkan IMB.

 

"Pergub ini bukan aturan tata ruang. Aturan tata ruang merupakan kebijakan publik yang ditetapkan dalam Perda yang dibahas pemerintah provinsi Jakarta bersama DPRD," ujarnya.

 

Mengacu peraturan yang berlaku, Ayu mengatakan setidaknya ada 14 tahap yang harus dilalui dalam penerbitan IMB untuk pulau reklamasi. Pertama, rencana tata ruang nasional (RTR) karena reklamasi ini merupakan program nasional.Kedua, rencana kawasan strategis pantai utara (pantura). Ketiga, RZWP3K yang diterbitkan melalui Perda dan pembahasan Perda zonasi ini harus melibatkan masyarakat. Keempat, rencana tata ruang Jakarta. Kelima, penjabaran rencana tata ruang Jakarta secara lebih detail. Keenam, panduan tata ruang pulau reklamasi.

 

Ketujuh, analisis dampak lingkungan (amdal) di kawasan reklamasi. Kedelapan, amdal untuk bangunan. Kesembilan, izin lingkungan yang pembahasannya melibatkan masyarakat yang terdampak proyek reklamasi. Sepuluh, izin prinsip. Sebelas, izin pelaksanaan reklamasi. Dua belas, sertifikat hak pakai. Tiga belas, sertifikat hak guna bangunan. Empat belas, IMB.

 

“Jika salah satu prosedur untuk mendapatkan IMB itu tidak dipenuhi, maka IMB yang diterbitkan itu cacat administrasi dan harus dicabut. Untuk itu pemerintah harus membongkar bangunan yang berdiri tanpa izin,” pintanya.

 

Namun, Koalisi masih menggali informasi dan melakukan kajian terkait IMB pulau reklamasi ini. Tidak menutup kemungkinan Koalisi akan melakukan langkah atau upaya hukum. “Terbitnya lebih dari 900 IMB untuk bangunan di pulau reklamasi ini tertutup dan terkesan terburu-buru,” katanya.

 

Sebagai regulator

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) sebagai regulator memiliki kewenangan menerbitkan atau tidak menerbitkan sebuah IMB. "Dalam kasus program pembangunan lahan reklamasi ini, posisi Pemprov sebagai salah satu pihak dalam sebuah Perjanjian Kerja sama sekaligus sebagai regulator," kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, seperti dikutip Antara.

 

Dijelaskannya, program reklamasi ini sejak awal tahun 1997 melibatkan swasta sebagai pelaksana. Lalu, hubungan antara Pemprov DKI dan pihak swasta itu diatur menggunakan Perjanjian Kerjasama dimana secara hukum Perjanjian Kerjasama adalah setara dengan UU bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu. Pemprov DKI Jakarta terikat dalam Perjanjian Kerjasama dengan pihak swasta sebagai pelaksana program reklamasi. Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani pada tahun 1997, diperbarui pada 21 Mei 2012, kemudian pada 11 Agustus 2017 dan 2 Oktober 2017.

 

Anies mengatakan perjanjian Kerjasama itu mengatur kewajiban pihak pelaksana reklamasi dan pihak Pemprov DKI. Salah satu kewajiban Pemprov DKI adalah memberikan semua perizinan sepanjang pihak pelaksana reklamasi menunaikan kewajibannya. "Dalam kaitan dengan permohonan IMB, kenyataannya, telah berdiri bangunan gedung yang dibangun sesuai dengan Pergub Nomor 206 Tahun 2016, semua keputusan pengadilan telah dikerjakan," kata dia.

 

Semua denda dan kewajiban telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana reklamasi, maka sesuai Perjanjian Kerjasama, Pemprov DKI diharuskan untuk menjalankan kewajibannya yaitu mengeluarkan IMB.

 

Pemprov DKI hanya dapat menolak menerbitkan IMB apabila kewajiban pihak swasta yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerjasama tidak dipenuhi. Jika semua kewajiban dalam perjanjian telah dipenuhi pihak swasta, maka Pemprov tidak dapat menolak menerbitkan IMB.

 

"Sebagai regulator, Pemprov berhak mengubah kebijakan termasuk Pergub Nomor 206 Tahun 2016, tetapi sesuai asas hukum tata ruang, perubahan kebijakan itu tidak boleh berlaku surut. IMB tetap diterbitkan untuk bangunan yang sudah berdiri," kata Anies.

 

Dia melanjutkan lahan hasil reklamasi saat ini yang digunakan luasnya kurang dari lima persen dan masih ada 95 persen yang masih belum dimanfaatkan. "Itu yang akan kita tata kembali agar sesuai dengan visi kita untuk memberi manfaat sebesar-besarnya pada publik, seperti sedang dibangun jalur jogging, jalur untuk sepeda, lapangan untuk kegiatan olah raga termasuk akan dibangun pelabuhan dan lain-lain.

 

“Jika membongkar bangunan yang sudah berdiri di lahan reklamasi bukan saja merusak bangunannya, tapi juga tatanan hukum.”

 

Reklamasi di Teluk Jakarta adalah program pemerintah dan program reklamasi itu telah dihentikan. Semula, totalnya ada 17 pulau yang sudah tercantum dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

 

"Artinya pemerintah diwajibkan melaksanakannya, yaitu membangun reklamasi. Kebijakan kita adalah menghentikan dan memanfaatkan yang sudah terlanjur terjadi yaitu ada empat pulau," kata Anies.

 

Saat ini, 13 pulau itu sudah tidak lagi tercantum di Perda RPJMD DKI Jakarta dan penghapusan 13 pulau itu juga akan ditetapkan dalam Perda RTRW dan Perda Rencanan Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua