Senin, 24 Juni 2019

​​​​​​​Dari Soal Mengurus Akta Kelahiran yang Salah Ketik Sampai Penyelesaian Sengketa Data Pribadi

Tim Klinik menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami.
Tim Hukumonline

Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami. Klinik Hukumonline juga merupakan rubrik yang sangat digemari oleh masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari soal akta kelahiran yang salah ketik sampai soal penyelesaian sengketa data pribadi:

 

  1. Langkah-Langkah Jika Ada Kesalahan Pengetikan di Akta Kelahiran

Terhadap kesalahan ketik pada akta kelahiran tersebut dapat dilakukan pembetulan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (“Disdukcapil”) Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis (“UPT”) Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta (penduduk).

 

Mengenai syarat dan prosedur Pembetulan Akta Pencatatan Sipil silakan simak ulasan pada artikel ini.

 

  1. Rangkap Jabatan Profesi Hukum

Ada beberapa profesi hukum yang dapat dirangkap, ada juga yang tidak bisa. Profesi hukum yang dapat rangkap jabatan misalnya advokat merangkap kurator atau konsultan kekayaan intelektual, notaris merangkap pejabat pembuat akta tanah (“PPAT”). Sedangkan yang tidak dapat rangkap jabatan misalnya advokat merangkap notaris atau PPAT, hakim merangkap advokat, serta dosen berstatus pegawai negeri sipil merangkap advokat.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan artikel berikut ini.

 

  1. Cara Mendirikan Usaha Perdagangan Mobil Bekas

Untuk menjalankan kegiatan perdagangan mobil bekas, maka pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.

 

Mengenai bentuk usaha yang tepat, maka dapat dicermati uraian tentang badan usaha yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Badan usaha terdiri dari badan usaha yang bukan badan hukum (perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma dan CV) dan badan usaha yang badan hukum (perseroan terbatas (PT), koperasi dan yayasan).

 

Apa saja keuntungan dan kerugian dari badan usaha tersebut? Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

  1. Adakah Dasar Hukum Penyediaan Tempat Ibadah di Kantor?

Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya secara mendasar telah diatur dalam Pasal 28E ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Apabila kantor tidak menyediakan musala (tempat ibadah) kepada para pegawainya, maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

 

Konsekuensinya terhadap kantor yang tidak menyediakan tempat ibadah, akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

  1. Jerat Pidana Adik yang Memukul Anak Kakaknya

Karena tindakan pemukulan yang membuat memar dan trauma termasuk tindakan pidana KDRT maka orang yang memukul tentu dapat dipidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan laporannya tidak dapat dicabut karena tindakan tersebut bukan delik aduan.

 

Jika dilaporkan dan diproses pidana, dapatkah meminta hakim untuk menjauhkan pelaku dari korban? Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

  1. Sertifikasi yang Dibutuhkan Jika Ingin Berjualan Rendang Skala Rumah Tangga

Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (“SPP-IRT”).

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

  1. Jika Potret Pernikahan Tanpa Izin Digunakan untuk Promosi

Badan/orang yang menyewakan gedung pernikahan termasuk penggunaan jasa fotografer yang memakai potret pernikahan tanpa izin, telah melanggar ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam ranah hukum perdata, orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dengan dasar perbuatan melawan hukum (“PMH”). Untuk PMH tidak diperlukan adanya somasi. Meski bukan berarti tidak bisa mengajukan somasi lebih dulu dalam perkara PMH.

 

Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

  1. Instansi yang Berwenang Menerbitkan dan Menyerahkan Akta Cerai

Untuk mendapatkan akta cerai, pihak yang harus datangi adalah panitera Pengadilan Agama (“PA”) tempat cerai diputuskan. Memang benar bahwa akta cerai itu diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Disdukcapil”) Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil yang ditunjuk oleh pengadilan, tapi khusus untuk orang yang beragama Islam akta cerai yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil (sebagai instansi yang melakukan pencatatan perceraian) diberikan/diperoleh para pihak melalui panitera PA.

 

Apa persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mengambil akta cerai di PA? Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

  1. Penyelesaian Sengketa Data Pribadi

Perusahaan e-commerce secara hukum disebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (“PSE”). PSE wajib menyimpan dan melindungi data pribadi yang dimiliki oleh pemilik data pribadi dalam sistem elektronik.

 

Jika dihack, maka PSE dianggap gagal melakukan perlindungan rahasia data pribadi. Pemilik data pribadi dapat menyelesaikan sengketa dengan cara non-litigasi dengan mengajukan pengaduan pada Menteri Komunikasi dan Informatika atau menempuh cara litigasi (mengajukan gugatan perdata).

 

Apakah jenis sanksi yang diperoleh oleh PSE? Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

  1. Jika Pengusaha Tidak Membayarkan Uang Penggantian Hak

Ongkos pulang termasuk pada komponen uang penggantian hak yang diperoleh oleh pekerja jika mengundurkan diri yang meliputi:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Bagaimana jika pengusaha tidak membayar? Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasan berikut ini.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua