Senin, 24 Juni 2019

P3I Persilakan Iklan Rokok di Internet Dibatasi, Bukan Dihapus

Pemerintah disarankan menerapkan aturan yang sama layaknya pembatasan iklan rokok di televisi dan radio, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Kitab Etika Pariwara Indonesia yang belum direvisi sejak 2014.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi: BAS

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin memblokir iklan rokok yang beredar di internet. Hal tersebut menyusul adanya surat dari Menkes Nila F Moeleok kepada Kementerian Kominikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menutup seluruh iklan rokok di internet, baik di situs web Waupun media sosial.

 

Nila F Moeloek memiliki dasar yang kuat atas permintaannya tersebut. Dalam suratnya, ia meyampaikan bahwa Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan pravelensi perokok anak dan remaja usia 10-18 tahun dari 7,2 persen (2013) mejadi 9,1 persen (2018). Menurut Nila, peningkatan tersebut disebabkan lantaran anak-anak belajar merokok melalui media daring atau internet.

 

Meski rencana ini mendapatkan banyak dukungan salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ada pihak yang keberatan atas permintaan penutupan iklan rokok tersebut, salah satunya adalah Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).

 

Ketua Badan Pengawas Periklanan (BPP) P3I, Susilo Dwihatmanto, menyampaikan bahwa selama ini iklan rokok sudah diatur di dalam Kitab Etika Pariwara Indonesia (EPI). Media yang menjadi objek pengaturan dalam Kitab EPI tersebut memang belum memasukkan internet. Sejauh ini, iklan rokok yang ditampilkan baik di televisi maupun radio dilakukan pada pukul 21.30 WIB hingga 05.00 WIB.

 

“Dan Kitab EPI itu juga mengatur tidak boleh menampilkan produk rokok, asap rokok, atau packagingya, segala macam itu enggak boleh,” kata Susilo kepada Hukumonline, Jumat (21/6).

 

Dalam hal ini, Susilo menilai bahwa iklan rokok di internet tak perlu diblokir. Pemerintah bisa menerapkan aturan yang sama layaknya pembatasan iklan rokok di televisi dan radio. Sehingga perlunya dilakukan revisi terhadap Kitab EPI yang belum direvisi sejak 2014 silam.

 

“Karena latar belakangnya kitab EPI itu di buat tahun 2014, ketika itu internet belum terlalu booming, tahun ini kebetulan sudah lima tahun dan perlu kita review. Memang kita baru melakukan pertemuan untuk mempersiapkan revisi Kitab EPI termasuk iklan-iklan di media digital atau di internet yang akan kita akomodasi peraturannya. Kalau selama ini belum peraturanya belum mengarah ke arah sana, tinggal ditarik,” tambahnya.

 

Secara prinsip Susilo menegaskan bahwa pihaknya mengharagi kebijakan Kemenkes tersebut, namun menolak pelarangan terhadap iklan rokok di internet. “Kami bukan barang ilegal, artinya selama ini di tv ada iklanya,” ujarnya.

 

Namun ia sepakat bahwa peredaran iklan di internet perlu diatur agar sesuai target usia, layaknya iklan rokok yang selama ini sudah diatur di media televisi dan radio. “Kalau iklan di internet, bisa di atur targetnnya 18 tahun ke atas, jamnya pun bisa diatur waktunya smpai jam lima pagi, artinya di luar jam itu pelanggaran. Kita setuju dengan pengaturan, kalau pelarangan itu kurang setuju,” tegasnya.

 

(Baca: Solidaritas Advokat Respons Positif Larangan Iklan Rokok di Internet)

 

Koordinator Solidaritas Advokat Publik untuk Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA) Tubagus Haryo Karbyanto mengatakan bahwa idealnya segala bentuk iklan rokok dilarang di semua media untuk pelindungan anak dan remaja di Indonesia.

 

"Namun, mazhab yang dianut di Indonesia bukan pelarangan iklan rokok, melainkan pembatasan. Itu sebabnya di berbagai media di Indonesia masih ada iklan rokok," kata Tubagus, Jumat (21/6).

 

Tubagus mengatakan bahwa pelarangan total iklan rokok merupakan amanat dari Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau Organisasi Kesehatan Dunia. Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi atau mengaksesi konvensi tersebut.

 

"Mungkin karena belum mengaksesi FCTC, jadi seolah-olah Indonesia tidak terkait dengan pelarangan iklan rokok total itu. Padahal sudah ada 144 negara yang melarang iklan rokok di media penyiaran," tuturnya.

 

Acuan pembatasan iklan rokok di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

 

Iklan rokok di media pers dan media penyiaran masih diperbolehkan meskipun dengan pembatasan. Misalnya, media penyiaran hanya boleh menyiarkan iklan rokok pada pukul 21.30 hingga 05.00 waktu setempat.

 

Saat pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, para pegiat pengendalian dampak penggunaan tembakau mengusulkan agar iklan rokok dilarang di media luar griya. "Akhirnya dikompromikan dan disepakati maksimal 16 meter persegi, meskipun entah bagaimana di Peraturan tersebut menjadi 72 meter persegi," kata Tubagus.

 

Kewenangan pengaturan media luar griya diberikan kepada pemerintah daerah. Tubagus mengatakan saat ini sudah ada lebih dari 11 daerah di Indonesia yang melarang iklan rokok di media luar griya.

 

Sementara itu, berkenaan dengan penayangan iklan rokok di internet, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sama sekali tidak menyinggung soal iklan. Karena itu, yang bisa menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

 

"Menurut Pasal 30 Peraturan tersebut, iklan rokok masih diberikan peluang di media teknologi informasi dengan syarat memberlakukan verifikasi usia," kata Tubagus.

 

Kepala Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anthonius Malau, mengatakan pihaknya meminta masukan dari Kementerian Kesehatan dan masyarakat tentang kriteria iklan rokok di internet yang perlu diblokir.

 

"Agar Kementerian tidak salah memblokir, sampai sejauh mana batasannya?" kata Anthonius dalam diskusi publik yang diadakan Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI) di Jakarta, Kamis (20/6).

 

Anthon mengatakan sudah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan, yang terakhir dilakukan pada Rabu (19/6). Pertemuan-pertemuan seperti itu perlu untuk mengerucutkan sejauh mana iklan rokok yang harus dilarang.

 

Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal yang mengemuka sebagai batasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. "Di dalam Pasal 39 Peraturan tersebut, tidak hanya rokok saja yang dilarang, tetapi juga produk tembakau," tuturnya.

 

Untuk iklan "pop up" yang muncul seketika, Anthon mengatakan iklan tersebut muncul ketika mesin pemasang iklan mengenali hal-hal yang sering dicari melalui perangkat gawai. "Kalau sering mencari tentang rokok, sangat mungkin muncul iklan rokok," ujarnya.

 

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan serius untuk memblokir iklan rokok di kanal-kanal media sosial guna mencegah peningkatan jumlah perokok pemula yang menyasar anak-anak. "Sudah ditutup, tapi harus kerja sama dengan Kemenkes, 114 yang ditutup, nanti kita akan lanjutkan," kata Nila dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (18/6).

 

Menurut Nila, saat ini belum ada regulasi mengenai pembatasan iklan rokok di media sosial. Karena itu, tim dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah membahas terkait regulasi tersebut.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua