Senin, 24 June 2019

Kebakaran Pabrik Korek Api, Momentum Benahi Pengawasan Ketenagakerjaan

Mulai dari sistem, kelembagaan, kuantitas, dan kualitas pengawas. Mengacu PP No.142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, produksi bahan berbahaya dan beracun seperti korek api dan kembang api tidak boleh berada di kawasan perumahan.
Ady Thea DA
Angka Kecelakaan Kerja di Indonesia Tergolong Tinggi. Foto: Sgp

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat peristiwa kebakaran pabrik korek api di Binjai, Sumatera Utara, belum lama ini telah menewaskan sedikitnya 30 orang sebagian besar merupakan pekerja. Seperti diberitakan sejumlah media, aparat kepolisian telah menangani peristiwa itu dan menetapkan beberapa orang sebagai tersangka.

 

Sejalan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri telah menginstruksikan tim pengawas ketenagakerjaan di pusat dan daerah untuk mengusut peristiwa tersebut dari sisi ketenagakerjaan terkait hak-hak normatif para pekerja di perusahaan korek api tersebut.  

 

“Pengawas ketenagakerjaan di daerah sudah di lapangan. Tim dari pusat segera menyusul. Insiden harus diusut serius,” kata Hanif dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (21/6/2019) kemarin. 

 

Hanif mengatakan tahap awal tim pengawas dan kepolisian fokus menangani korban. Selanjutnya, tim melakukan pemeriksaan terkait aspek ketenagakerjaan. Pemeriksaan itu untuk mengetahui ada atau tidak pelanggaran norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

 

“Intinya, kita tangani dengan serius para korbannya terlebih dulu. Kita juga pastikan kepesertaan mereka apakah sudah masuk dalam BPJS ketenagakerjaan? Kalau sudah mereka harus di-cover, kalau belum terdaftar harus segera ada solusi untuk menanganinya,” tegas Hanif. Baca Juga: Ingat! Ada Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online

 

Guna menjalankan misi ini, Hanif sudah memerintahkan kepada tim pengawas tersebut untuk melakukan pemerikaaan pabrik korek api itu secara menyeluruh. Sekaligus memeriksa adanya kemungkinan pelanggaran kewajiban K3 pada pabrik. 

 

Plh. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNK3) Kementerian Ketenagakerjaan, Amarudin mengatakan laporan sementara dari Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara menyebutkan kebakaran yang terjadi di Binjai ini mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 30 orang dan 3 orang selamat.

 

Kebakaran terjadi sekitar waktu makan siang dan diduga terjadi karena ada satu macis yang terbakar ketika disetel, kemudian menyebabkan kebakaran hebat. Lokasi kebakaran merupakan industri rumahan yang mempekerjakan sekitar 50 orang pekerja. Dari 50 pekerja itu 27 orang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sisanya kemungkinan buruh harian lepas.

 

Dugaan sementara korban meninggal karena tidak bisa menyelamatkan diri melalui pintu depan karena terkunci. Kebakaran terjadi di area pintu belakang, sehingga pekerja yang mayoritas perempuan itu tidak bisa keluar.

 

Kelalaian pengawas ketenagakerjaan

Berbagai kalangan terutama serikat buruh prihatin terhadap terjadinya peristiwa itu. Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah mengatakan organisasinya turut berbelasungkawa atas tewasnya puluhan pekerja yang menjadi korban. Ini merupakan kecelakaan kerja dengan korban massal. Ironisnya, peristiwa serupa juga terjadi dalam beberapa tahun terakhir. KPBI mendesak pemerintah melakukan perbaikan sistematis terkait K3, khususnya pada industri dengan resiko tinggi.

 

KPBI sendiri mencatat pada 2015 terjadi kecelakaan kerja di PT Mandom Indonesia, Bekasi, menewaskan 22 orang. Tahun 2017 kebakaran di pabrik kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses, Tangerang, menewaskan 49 orang. Seluruh buruh yang menjadi korban kebakaran menurut Ilhamsyah harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.

 

“Termasuk pemenuhan hak-hak para buruh korban kecelakaan fatal tersebut sebagaimana layaknya buruh yang ada di sektor formal di pabrik,” tegasnya.

 

Ilhamsyah menilai ada persoalan dalam pengawasan. Peristiwa yang terjadi di Binjai, Sumatera Utara ini mirip dengan kebakaaran sebelumnya di pabrik kembang api di Tangerang, yakni memproduksi barang berbahaya di rumah atau industri rumahan. Padahal mengacu PP No.142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, produksi bahan berbahaya dan beracun seperti korek api dan kembang api tidak boleh berada di kawasan perumahan.

 

Terjadinya kecelakaan kerja yang menelan korban missal, menurut Ilhamsyah terjadi karena kelalaian pengawas ketenagakerjaan. Lemahnya pengawasan berdampak pada risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang mengorbankan buruh. Pengawas ketenagakerjaan seharusnya bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja karena punya kewenangan.

 

Mengacu Peraturan Menteri Ketenagkaerjaan No.33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Ilhamsyah mengingatkan pengawas ketenagakerjaan boleh masuk tempat kerja tanpa pemberitahuan. Kemudian bebas melakukan penyelidikan dan mengambil langkah (pencegahan) yang diperlukan untuk membenahi kesalahan yang terjadi di pabrik, tempat kerja, atau metode kerja yang mengancam K3.

 

Menurut Ilhamsyah, pemerintah selalu mengklaim jumlah pengawas ketenagakerjaan kurang. Tapi masalah ini harusnya bisa diatasi jika pemerintah mau mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan. Selain itu, KPBI mendesak adanya pemidanaan pada pengusaha dan pengawas ketenagakerjaan yang bertanggungjawab atas kecelakaan kerja tersebut.

 

Pemidanaan itu penting untuk menimbulkan efek jera, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya peristiwa serupa. Pemenjaraan bagi pihak yang bertanggung jawab juga penting. Ilhamsyah mengutip Pasal 359 KUHP mengatur kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain dapat dihukum penjara paling lama 5 tahun.

 

“Dalam hal ini, pengusaha yang tidak memberikan alat pelindung diri, tidak menerapkan manajemen K3 dengan benar, dan Pengawas Ketenagakerjaan yang tidak menjalankan fungsinya dapat diduga melanggar pasal tersebut,” katanya.

 

Pengawasan minim

Senada, Sekjen OPSI, Timboel Siregar menilai peristiwa kebakaran di Binjai, Sumatera Utara, membuktikan pengawasan di sektor ketenagakerjaan sangat minim. Ini merupakan catatan buruk pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Keberadaan perusahaan korek api yang tertutup, tidak memenuhi aturan normatif seperti wajib lapor perusahaan dan ada pekerja yang tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan cara pengusaha nakal untuk mendapat keuntungan dengan mengeksploitasi pekerjanya.

 

Pengusaha nakal seperti ini menurut Timboel seringkali tidak dapat dijangkau pemerintah. Padahal, pemerintah punya perangkat yang bisa digunakan untuk mengawasi usaha rumahan itu. Timboel yakin pemerintah mengetahui keberadaan industri rumahan itu, tapi dibiarkan.

 

“Kasus pabrik petasan di kosambi Tangerang beberapa tahun lalu dan saat ini kasus usaha korek api di Binjai adalah bukti lemahnya pemerintah dengan segala perangkatnya, khususnya pengawas ketenagakerjaan,” katanya di Jakarta, Senin (24/6/2019).

 

Timboel melihat usaha petasan di Tangerang dan korek api di Binjai ini dimiliki oleh perusahaan berbadan hokum perseroan terbatas (PT), tapi perilakunya seperti usaha rumahan. Usaha yang mereka lakukan skalanya relatif besar dan mempekerjakan banyak orang. Pemerintah perlu mengatur industri rumahan ini untuk memastikan adanya perlindungan terhadap pekerja. Selama ini industri rumahan dibiarkan berjalan tanpa pengawasan.

 

Peristiwa kecelakaan kerja ini harus menjadi momentum untuk membenahi pengawas ketenagakerjaan secara serius di tingkat pusat dan daerah. Mulai dari sistem, kelembagaan, kuantitas, dan kualitas pengawas. Sistem pengawas ketenagakerjaan perlu dibenahi agar aktif dalam bekerja, membangun kerja sama dengan institusi lain baik dinas dan pemerintah desa.

 

Untuk kelembagaan, Timboel mengusulkan pengawas ketenagakerjaan bisa menjadi badan khusus yang independen, tidak di bawah kementerian ketenagakerjaan dan pemerintah daerah. Kemudian ada institusi pengawas yang bersifat tripartit, guna mengawasi peran dan tugas pengawas ketenagakerjaan. Terkait kuantitas, jumlah pengawas harus ditingkatkan dengan rasio 1:10 yakni 1 pengawas mengawasi 10 perusahaan.

 

“Kualitas pengawas harus ditingkatkan dari sisi peran penyelidikan dan penyidikan,” usulnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua