Selasa, 25 June 2019

Penjara Super Maksimum, Solusi untuk Narapidana Korupsi?

Lapas Nusakambangan diperuntukkan bagi napi berisiko tinggi seperti kasus narkotika, terorisme, dan pembunuhan. Napi korupsi tidak berisiko tinggi?
Aji Prasetyo/Muhammad Yasin
KPK bangun Rutan khusus pelaku tindak pidana korupsi. Foto: SGP

Peribahasa ‘satu orang makan nangka, yang lain kena getahnya’ mungkin tepat digunakan untuk menggambarkan wacana penempatan narapidana korupsi ke Nusakambangan. Wacara ini muncul bersamaan dengan ulah mantan Ketua DPR Setya Novanto. Terpidana kasus korupsi e-KTP ini tertangkap kamera saat berada di salah satu toko bangunan mewah di kawasan Padalarang, Bandung. Ironisnya, ‘pelarian’ itu dilakukan saat ia diberikan izin berobat ke salah satu rumah sakit.

Sejak berstatus narapidana, sudah puluhan kali Setnov meminta izin berobat ke luar Lapas lantaran mengaku sakit. Sebelum kasus tertangkap kamera di toko bangunan, Setnov pernah terpergok warga di salah satu rumah makan padahal saat itu ia izin berobat ke RSPAD Gatot Subroto. Setelah itu, seolah tak kapok, Setnov kembali ‘menyiasati’ izin berobat untuk lepas dari pengawalan. Akibat ulahnya yang terakhir, Setnov dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur Bogor. Pengawasan di Lapas ini diklaim sangat ketat alias super maximum. Selama ini hanya dipergunakan untuk narapidana berisiko tinggi seperti narkotika dan terorisme. Narapidana lain yang pernah menghuni Lapas ini adalah Gayus Tambunan.

Pemindahan Setnov ke Lapas Gunung Sindur bertujuan untuk meminimalisasi potensi penyimpangan serupa terulang. Tetapi adakah yang bisa menjamin? Lapas Sukamiskin sudah dirancang dan disepakati untuk narapidana korupsi, toh terbukti bisa disiasati sebagian napi. Alih-alih mengawasi dan mencegah penyimpang, Kalapas Sukamiskin justru ada yang terjerat kasus suap.

(Baca juga: Realisasi Lapas Khusus Sebaiknya Setelah Dua RUU Ini Disahkan).

Gunung Sindur

Sebelumnya Setya Novanto dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur karena diduga menyalahgunakan izin berobat. Kabag Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto menjelaskan alasan pemilihan Lapas tersebut yang salah satunya karena lokasi ini mempunyai penjagaan yang sangat ketat sehingga diharapkan Novanto tidak bisa melakukan hal serupa.

"Pertimbangannya adalah lapas gunung sindur adalah rutan untuk para teroris, dengan pengamanan maksimum sekurity, one man one cell, diharapkan Setnov tidak akan melakukan kembali   pelanggaran tata tertib lapas dan rutan selama menjalani pidananya," ujar Kabag Humas Ditjen PAS Kemenkumham Ade Kusmanto dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (15/6).

Menurut Ade, penempatan Novanto di Lapas khusus ini bersifat sementara, melihat hasil pemeriksaan kepada Novanto dan petugas yang ikut dalam pengawalan ketika izin berobat. Hasil analisa saat ini, kaburnya Novanto karena petugas Lapas tidak menjalan prosedur yang ada. "Masih dalam pendalaman dan pemeriksaaan. Jika terbukti akan diberikan sanksi tegas," pungkasnya. Toh, hingga sepekan berlalu sejak beristiwa itu tak jelas juga hasil pendalaman dan pemeriksaan yang dimaksud Ade.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK menghargai pemindahan Setnov apalagi kewenangan Lapas ada di Kementerian Hukum dan HAM. Cuma Febri mengingatkan bahwa berulangnya kejadian narapidana ‘plesiran’ di luar Lapas dapat mempengaruhi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen Pemasyarakatan. Masyarakat dapat mempersepsikan pengelolaan dan pengawasan Lapas di Indonesia kurang baik.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua