Selasa, 25 Juni 2019

Grab Dibidik KPPU

KPPU disebut telah kantongi dua alat bukti, sesegera mungkin akan melayangkan panggilan kepada Grab Indonesia untuk melakukan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
Hamalatul Qur'ani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera menyidang PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) terkait kasus kemitraan yang melibatkan mitra pengemudi dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI). Keputusan untuk segera menyidang Grab disebutnya juga telah memperoleh persetujuan dari rapat komisi (Rakom).

 

“Untuk kasus Grab dan TPI kita sudah setujui untuk masuk ke pemeriksaan pendahuluan (persidangan),” kata salah satu anggota Komisioner KPPU, Guntur Saragih di hadapan awak media, pada Senin (24/6).

 

Sebelumnya, Grab diduga telah melakukan pelanggaran persaingan lantaran memprioritaskan mitra pengemudi yang tergabung dalam TPI untuk mendapatkan penumpang dibandingkan dengan mitra perorangan. Perlakuan yang dianggap diskriminatif itu, disuarakan ratusan mitra perorangan Grab melalui aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Februari 2019 lalu.

 

Guntur menyebut, langkah KPPU untuk mengadili Grab merupakan bagian dari perkara inisiatif yang bahkan telah lama dinanti-nanti. Bahkan, Ia mengungkapkan KPPU telah berhasil mengantongi dua alat bukti yang bisa digunakan untuk menjerat Grab.

 

Kemungkinan, dalam kasus ini Grab bisa saja dijerat dengan beberapa pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, yakni pelanggaran soal exclusive deal (Pasal 15), tindakan diskriminatif (Pasal 19 ayat 2 huruf d) atau tidak setara terhadap mitra perorangan dan mitra yang tergabung dalam TPI dan/atau pelanggaran Integrasi vertical (Pasal 14).

 

Untuk diketahui, larangan melakukan exclusive deal atau exclusive agreement atau perjanjian tertutupsendiri diatur dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dqan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lebih lanjut, ketentuan itu dijabarkan dalam Bab III Lampiran Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) UU 5 Tahun 1999.

 

Di situ disebutkan bahwa perjanjian eksklusif merupakan perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk menyepakati secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau mengambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama.

 

Sedangkan soal perlakuan diskriminatif antar mitra, diatur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 tahun 1999, bahak pelaku usaha dilarang melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

 

Adapun integrasi vertical seperti dijabarkan dalam Pasal 14 UU a quo merupakan larangan pembuatan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

 

(Baca: Menyoroti Diskon Ojek Online yang Mengarah Predatory Pricing)

 

Namun saat dikonfirmasi ulang, Guntur menyebut pihaknya telah jatuh pada keputusan untuk menjerat Grab dengan dua pasal saja, yakni Pasal 14 dan pasal 19 huruf d soal Integrasi Vertikal dan Perlakuan Diskriminatif.

 

“Update terakhir tidak pakai exclusive deal, pakai Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d,” ungkapnya dalam pesan singkat kepada hukumonline, Selasa, (25/6).

 

Hukumonline telah berusaha menghubungi Grab Indonesia, namun hingga berita ini dinaikkan masih belum ada tanggapan dari pihak Grab. Legal Manager Grab Indonesia, Teddy Trianto Antono dan Public Relation Grab Indonesia, Andre Sebastian tidak bisa dihubungi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua