Selasa, 25 June 2019

Sembilan Hakim MK Sang Penentu ‘Gugatan’ Prabowo-Sandi

Majelis Hakim MK ini dijadwalkan membacakan putusan pada Kamis (27/6) siang yang amar putusannya bisa tidak dapat diterima, ditolak, dikabulkan sebagian, atau dikabulkan seluruhnya?
Agus Sahbani
Kiri ke kanan: Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Aswanto, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna. Foto: Humas MK

Sidang pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno berakhir pada Jum’at (21/6/2019) malam. Majelis Hakim MK yang diketuai Anwar Usman telah menggelar lima kali persidangan. Mulai sidang pembacaan permohonan Pemohon, jawaban Termohon KPU, keterangan Pihak Terkait (Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf), keterangan Bawaslu, hingga pembuktian.   

 

Dalam sidang pembuktian, telah didengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk membuktikan dalil permohonan dan bantahan/sanggahan dalil permohonan. Ada 14 saksi dan 2 ahli yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Pemohon; 2 ahli dihadirkan Termohon; dan 2 saksi dan 2 ahli dihadirkan Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait; serta beragam bukti yang disodorkan para pihak guna meyakinkan sang Majelis Hakim MK yang Mulia.    

 

Kini, sembilan hakim kontitusi tengah intensif menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk membahas hasil persidangan perkara sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 sejak Senin (24/6). Majelis Hakim MK ini dijadwalkan membacakan putusan pada Kamis (27/6) siang. Dan, amar putusannya ada empat kemungkinan yakni tidak dapat diterima, ditolak, dikabulkan sebagian, atau dikabulkan seluruhnya? Baca Juga: MK Jamin Putuskan Sengketa Pilpres dengan Adil

 

Lalu, siapa saja para hakim konstitusi yang memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 yang menyita perhatian masyarakat Indonesia termasuk masyarakat dunia ini? Berikut profil dan rekam jejak sembilan hakim tersebut yang disarikan dari situs resmi MK dan beberapa sumber lain.

 

1.  Anwar Usman

Anwar Usman merupakan hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung (MA). Anwar Usman bersama Aswanto terpilih sebagai Ketua MK dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020 melalui voting pada 2 April 2018. Sebelumnya, Anwar menjabat wakil ketua MK mendampingi Arief Hidayat selaku ketua MK untuk dua periode sejak Januari 2015 hingga 2018 (2015-2017 dan 2016-2018). Baca Juga: Lewat Voting, Anwar Usman-Aswanto Pimpin MK

 

Sumber: Laptah MK

 

Pria kelahiran Bima 31 Desember 1956 mengawali pendidikan tingginya di S-1 Ilmu Hukum dari Universitas Islam Jakarta (1984). Tahun 2001, dia menamatkan magister hukum di Fakultas Hukum IBLAM Jakarta. Sedangkan, program doktornya diraih di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah pada 2010. Anwar mengawali karirnya justru bukan dari dunia hukum.

 

Profesi pertamanya yang digeluti guru agama honorer di SD Kalibaru, Jakarta pada 1976. Tiga tahun kemudian dia baru menjadi CPNS Guru Agama Islam di SDN Kebon Jeruk pada tahun 1979. Profesi sebagai PNS guru agama dilakoni hingga tahun 1985. Di tahun yang sama, dia beralih profesi menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bogor. Resmi menjadi hakim, penempatan pertamanya di PN Atambua periode 1989-1991. Lalu, menjadi hakim PN Lumajang sejak 1991 hingga 1997 sebelum diangkat sebagai hakim yustisial.

 

Setelah menjabat hakim yustisial, Anwar pernah menduduki posisi penting di MA. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian MA pada 2003-2005. Lalu, pernah menjadi pejabat eselon I sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA periode 2006-2011 merangkap Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Anwar resmi menjadi hakim konstitusi periode pertamanya pada 6 April 2011 s.d. 6 April 2016. Berlanjut periode kedua pada 6 April 2016 s.d. 6 April 2021 hingga terpilih menjadi ketua MK sejak April 2018 hingga saat ini.

 

2. Prof Aswanto

Aswanto bersama Wahiduddin Adams dipilih DPR menjadi hakim konstitusi pada Maret 2014 untuk periode pertama 21 Maret 2014 s.d. 21 Maret 2019. Sebelum jadi hakim konstitusi, Aswanto menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan (2004), Dewan Kehormatan KPU Sulawesi Selatan (2007), Ketua Ombudsman Makassar (2008-2010), Ketua Tim Seleksi Rekrutmen Panwas Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (2012).

 

Sumber: Laptah MK

 

Terakhir, Aswanto tercatat pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) periode 2010-2014 yang merupakan almaternya saat meraih gelar S-1 dari FH Unhas pada 1986. Di sela-sela mengajar di FH Unhas sejak 1988, Aswanto “berguru” ke Yogyakarta dan Surabaya, hingga memperoleh gelar S-2 dan S-3 dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga pada 1992 dan 1999. 

 

Bersama Wahiddudin pula, Guru Besar Hukum Pidana Unhas ini kembali terpilih melanjutkan jabatan hakim konstitusi untuk periode kedua Maret 2019 s.d. Maret 2024 setelah melalui serangkaian seleksi di DPR. Aswanto terpilih sebagai wakil ketua MK mendampingi Anwar Usman sebagai ketua MK pada 2 April 2018 untuk periode 2018-2020. Pria kelahiran Palopo 17 Juli 1964 ini melanjutkan jabatan wakil ketua MK untuk periode 2019-2021. Baca Juga: Harapan dan Tantangan Nahkoda Baru MK

 

3.  Prof Arief Hidayat

Arief Hidayat dilantik sebagai hakim konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 1 April 2013 untuk menggantikan Mohammad Mahfud MD yang habis masa tugasnya. Arief Hidayat mendaftar sebagai hakim MK melalui jalur DPR. Hanya berselang tujuh bulan, Arief dipercaya oleh para hakim konstitusi yang lain untuk menjabat wakil ketua MK untuk periode 2013-2016.

 

Tak lama kemudian, Arief terpilih sebagai ketua MK untuk periode 14 Januari 2015 s.d. 14 Juli 2017 menggantikan Hamdan Zoelva yang mengakhiri masa jabatannya. Kemudian, Arief Hidayat kembali terpilih sebagai ketua MK dalam pemilihan yang digelar pada 14 Juli 2017 hingga Maret 2018. Sebab, sejak Maret 2018 itu, Arief melanjutkan jabatan hakim konstitusi untuk periode kedua 27 Maret 2018 s.d. 27 April 2023.

 

Sumber: Laptah MK

 

Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, karier Arief lebih banyak dihabiskan di dunia kampus. Ia menghabiskan hampir separuh hidupnya dengan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip), tempatnya meraih gelar sarjana hukum dan doktor ilmu hukum. Berbagai jabatan pernah diembannya di FH Undip, mulai sekretaris jurusan hukum tata negara, sekretaris pembantu rektor III, pembantu dekan, hingga dekan FH Undip. 

 

Guru Besar Hukum Tata Negara Undip dan pernah menyabet Satya Lencana Pengabdian di UNDIP 25 tahun ini menamatkan magister hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Arief juga tercatat aktif dan menduduki posisi penting di berbagai organisasi profesi, seperti Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah dan Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi.

 

Hanya saja, Arief sempat didesak mundur dari jabatannya karena diduga melakukan lobi-lobi di DPR saat perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi periode kedua. Salah satunya, sebanyak 54 guru besar dari berbagai perguruan tinggi hukum di Indonesia mendesak agar Arief Hidayat mundur dari jabatannya sebagai ketua MK dan hakim konstitusi.

 

Desakan mundur ini disampaikan sebagai upaya menjaga marwah dan citra MK lantaran Arief sudah dua kali melanggar kode etik yakni kasus surat sakti untuk menitipkan keponakannya di Kejaksaan dan kasus lobi-lobi politik di DPR terkait perpanjangan masa jabatan Arief.   

 

Pernyataan sikap para guru besar ini disampaikan dalam konferensi pers di STIH Jentera, Puri Imperium, Jakarta pada Maret 2018. Hadir dua orang perwakilan guru besar yakni Prof Sulistyowati Irianto dan Prof Mayling Oey bersama pengajar STHI Bivitri Susanti dan pengajar Universitas Airlangga Herlambang P Wiratraman.

 

4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin Adams merupakan hakim konstitusi pilihan DPR bersama Aswanto pada Maret 2014 lalu untuk periode pertama 21 Maret 2014 s.d. 21 Maret 2019. Pria kelahiran Palembang 17 Januari 1954 ini memulai karier di dunia hukum sebagai birokrat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga pensiun. Puncaknya kariernya di Kemenkumham menjadi pejabat eselon IA sebagai direktur jenderal peraturan perundang-undangan periode 2010-2014.

 

Sumber: Laptah MK

 

Bila dilihat dari latar belakang pendidikan akademiknya, Wahiduddin cukup fasih dengan bidang hukum Islam. Ia menamatkan pendidikan Strata-1 Peradilan Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1987. Di kampus yang sama, Wahidudin meraih gelar S-2 dan S-3 bidang hukum Islam pada 1991 dan 2002.

 

Wahiduddin yang pernah kursus ke Leiden Belanda ini meraih gelar S-1 Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2005. Dia juga tercatat sebagai dosen ilmu peraturan perundang-undangan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 2002-sekarang dan Universitas Muhammadiyah sejak 2006-sekarang.

 

5. I Dewa Gede Palguna

I Dewa Gede Palguna, sebenarnya hakim konstitusi paling senior diantara delapan hakim konstitusi lain. Meski usianya terbilang muda, Palguna merupakan hakim konstitusi generasi pertama saat MK dinahkodai Prof Jimly Assiddiqie dan Prof Laica Marzuki. Kala itu, Palguna adalah hakim konstitusi pilihan DPR periode 16 Agustus 2003 s.d. 15 Januari 2008.  

 

Pria kelahiran Bali, 24 Desember 1961 ini menamatkan pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana jurusan Hukum Tata Negara pada 1987. Awal karier yang dipilihnya menjadi dosen di almamaternya itu. Sempat berhenti sementara menjadi dosen, Palguna mendapat beasiswa dan menamatkan pendidikan S-2 di FH Universitas Padjajaran untuk jurusan Hukum Internasional pada 1994.      

 

Sebagai akademisi dan keaktifannya menulis mengantarkan Palguna menjadi anggota MPR RI Periode 1999-2004. Sebelum masa jabatannya usai, pada 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjadi hakim konstitusi dan terpilih menjadi hakim konstitusi periode pertama sekaligus hakim konstitusi termuda. Usai mengakhiri hakim konstitusi periode pertama, Palguna fokus menamatkan pendidikan S-3 di FHUI bidang Hukum Tata Negara pada 2011.

 

Sumber: Laptah MK

 

Singkat cerita, Palguna kembali terpanggil dan menjadi hakim konstitusi periode kedua 7 Januari s.d. 7 Januari 2020. Palguna menggantikan hakim konstitusi dari unsur pemerintah, Hamdan Zoelva yang telah berakhir masa tugasnya. Bersama hakim konstitusi terpilih dari unsur MA, Suhartoyo, Palguna diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 01/P/2015 dan Keputusan Presiden Nomor 151/P/2014 yang ditetapkan pada 6 Januari 2015 oleh Presiden Jokowi.

 

Doktor penerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 itu, secara pribadi tetap berkomitmen dalam penegakan demokrasi dan prinsip rule of law. Melalui MK, Palguna meneguhkan tekad untuk memenuhi harapan masyarakat akan tegaknya prinsip rule of law dan kehidupan demokratis di Indonesia.

 

"Mungkin benar bahwa tanpa demokrasi dan rule of law suatu bangsa bisa menikmati kemakmuran, tetapi adalah juga benar bahwa tanpa demokrasi dan rule of law suatu bangsa sudah pasti tidak menikmati keadilan,” demikian visi Palguna seperti dikutip dalam di situs MK. Baca Juga: Usai Dilantik, Gede Palguna Tegaskan Independensi 

 

6.  Suhartoyo

Bersama Palguna, Hakim Konstitusi Suhartoyo diusulkan MA yang resmi dilantik oleh Presiden Jokowi pada 7 Januari 2015. Suhartoyo terpilih untuk periode pertamanya 7 Januari-7 Januari 2020 menggantikan Ahmad Fadhil Sumadi yang mengakhiri masa tugasnya. Pria kelahiran Sleman 15 November 1959 ini mengawali kariernya memang sebagai pengadil.

 

Sumber: Laptah MK

 

Awal kariernya dimulai pada 1986, saat alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1983) ini pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandar Lampung. Lalu, ia dipercaya menjadi hakim PN di beberapa kota hingga tahun 2011. Diantaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006).

 

Suhartoyo tercatat pernah menjadi pimpinan pengadilan, seperti Wakil Ketua PN Kotabumi (1999); Ketua PN Praya (2004); Wakil Ketua PN Pontianak (2009); Ketua PN Pontianak (2010); Wakil Ketua PN Jakarta Timur (2011); Ketua PN Jakarta Selatan (2011). Tak lama kemudian, Suhartoyo dipromosikan menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali sebagai karier terakhirnya di MA sebelum “hijrah” ke MK.  

 

7. Manahan MP Sitompul  

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015. Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo, Selasa (28/4/2015) di Istana Negara untuk periode pertamanya 28 April 2015 s.d. 28 April 2020. Pria kelahiran Tarutung 8 Desember 1953 ini memang basic-nya sebagai pengadil. 

 

Sumber: Laptah MK

 

Awal karier hakimnya dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe tahun 1986. Selanjutnya berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S-2 jurusan Hukum Bisnis FH Universitas Sumatera Utara (USU) pada 2001. Pada 2002 dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun. Pada tahun 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada tahun 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen. Pada 2007, ia kembali dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap.

 

Setelah diangkat menjadi Hakim Tinggi PT Manado tahun 2010, doktor ilmu hukum FH USU (2009) ini sempat diminta memberi kuliah di Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada program S-2. Setelah mutasi ke PT Medan tahun 2012, Universitas Dharma Agung (UDA) dan Universitas Panca Budi (UNPAB) memintanya memberi kuliah di Program S-2 untuk mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan.   

 

8. Prof Saldi Isra

Prof Saldi Isra resmi menjadi hakim konstitusi periode 11 April 2017 s.d. 11 April 2022 menggantikan Patrialis Akbar yang tersandung kasus korupsi di KPK. Saldi terpilih sebagai hakim konstitusi setelah melalui serangkaian proses seleksi yang digelar Panitia Seleksi Hakim Konstitusi bentukan Presiden Joko Widodo. Pria kelahiran Paninggahan-Solok, 20 Agustus 1968 ini, namanya memang tidak asing lagi di telinga kalangan dunia hukum.

 

Selama ini dia dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus yang cukup aktif berkiprah dalam perkembangan hukum tata negara. Sebelum menjadi hakim konstitusi, Saldi kerap diminta keterangan atau pandangannya sebagai ahli dalam sidang-sidang MK terkait Pengujian Undang-Undang (PUU). Alumnus FH Universitas Andalas ini meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia (2001). Baca Juga: Saldi Isra Bertekad Kembalikan Marwah MK Sejak Awal Berdiri

 

Sumber: Laptah MK

 

Pada 2009, ia berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada dengan predikat lulus Cum Laude. Setahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Di sela-sela mengajar, Saldi dikenal aktif sebagai penulis baik media massa maupun jurnal lingkup nasional dan internasional. Ribuan karyanya yang ia tulis sejak masih duduk di bangku mahasiswa membuatnya dikenal luas di masyarakat.

 

Tak heran, jika wajahnya kerap berseliweran di media massa baik elektronik maupun cetak sebagai narasumber. Ia pun dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas yang fokus isu-isu ketatanegaraan. Tak hanya itu, ia terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Tanah Air. Karena itu, ia dikenal dalam dunia hukum tata negara Indonesia sebagai seseorang yang “tumbuh di jalanan”.

 

9. Prof Enny Nurbaningsih     

Enny Nurbaningsih adalah hakim konstitusi periode 13 Agustus 2018 s.d. 13 Agustus 2023 yang baru masuk MK. Enny dipilih Presiden Jokowi menggantikan hakim konstitusi perwakilan pemerintah, Prof Maria Farida Indrati, yang masa jabatannya berakhir pada 13 Agustus 2018 lalu. Sebelumnya, wanita kelahiran Pangkal Pinang, 27 Juni 1962 ini menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan HAM yang kerap mewakili pemerintah dalam kerangka penyusunan peraturan perundang-undangan. 

 

Sumber: Laptah MK

 

Bergelar sarjana hukum pada 1981 di FH UGM, Yoyakarta. Lalu, menyandang gelar magister hukum dari Universitas Padjajaran Bandung (1995), dan doktor ilmu hukum dari FH UGM (2011), hingga menyandang gelar profesor sejak 2014. Desertasi doktornya berjudul “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah.”

 

Pada pertengahan 2015, Guru Besar FH UGM ini pernah ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV. Di komunitas akademik, dia pernah menjabat Sekretaris I Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Tingkat Nasional dan Sekretaris Umum Asosiasi HTN dan HAN di Provinsi Yogyakarta. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua