Selasa, 25 Juni 2019

13 Juta Suara Sah Pemilih 2019 Terbuang Akibat Parliamentary Threshold

Aspirasi pemilih yang telah memberikan suara dibiarkan terbuang sia-sia oleh sistem rekayasa elektoral.
Normand Edwin Elnizar
Foto: Istimewa

Sebanyak 13.594.842 suara sah dalam pemilihan umum (pemilu) 2019 tidak bisa dihitung menjadi perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni menyebutkan bahwa aturan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) menjadi penyebabnya.

 

“Penerapan parliamentary threshold (PT) tidak efektif dan berdampak pada terbuangnya suara sia-sia, suaranya tidak dihitung karena partai tidak lolos parliamentery threshold,” katanya dalam seminar yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) bersama unit kegaiatan mahasiswa FHUI, Senin (24/6).

 

Titi menjelaskan bahwa fakta tersebut harus menjadi pertimbangan serius soal ketentuan ambang batas perolehan suara sebesar 4%. Saat ini ketentuan tersebut diatur langsung dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 414 ayat 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4%. Jumlah suara sah secara nasional yang dimaksud adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.

 

Perludem merupakan salah satu lembaga yang sejak lama menentang pengaturan parliamentary threshold diUU Pemilu. “Seharusnya didorong ambang batas alamiah, rekayasa elektoral tidak seharusnya membuang suara sah pemilih secara sia-sia,” Titi menambahkan keterangannya saat diwawancarai hukumonline.

 

Berbagai kritik telah disampaikan Perludem mengenai penetapan parliamentary threshold  yang meningkat menjadi 4% dalam UU Pemilu. Alasannya, penentuan angka parliamentary threshold sebatas menjadi strategi saling jegal partai politik untuk memiliki kursi di DPR. ‘‘Basis formula penentuan besar kecil PT tidak diketahui asalnya,’’ ujarnya.

 

Menurut Titi, seharusnya parliamentary threshold menjadi cara untuk menghasilkan lembaga perwakilan yang efektif mewakili kelompok aspirasi di masyarakat. Sayangnya justru terjadi penerapan parliamentary threshold yang tidak efektif. Bahkan berdampak pada terbuangnya suara para pemilih yang telah berpartisipasi begitu saja.

 

Pendapat Titi dibenarkan oleh pakar hukum tata negara FHUI, Fitra Arsil, dalam tanggapannya di acara yang sama. Fitra menyebutkan bahwa pengaturan angka parliamentary threshold cenderung ‘tebak-tebakan’ angka tanpa penjelasan memadai.

 

Fitra menjelaskan bahwa hukum tata negara di seluruh negara demokratis mengakui konstitusionalitas parliamentary threshold. Bahkan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah empat kali menolak permohonan membatalkan parliamentary threshold  sebesar 4% itu dalam UU Pemilu. Majelis Hakim yakin bahwa pengaturannya dalam undang-undang sebagai open legal policy yang tidak melanggar konstitusi.

 

Meskipun begitu, Fitra memberikan sejumlah catatan. ‘‘Tujuan parliamentary threshold itu ada bermacam-macam,’’ ujarnya kepada hukumonline. Pertama, parliamentary threshold diatur dengan tujuan politik idelogis.

 

Baca:

 

Kelompok politik yang dianggap menghambat atau bertentangan dengan cita-cita negara dihambat masuk ke parlemen. Eksistensi mereka dicegah sejak awal untuk berkembang melalui saluran politik. Hal ini juga akan membuat tidak lagi ada partai politik yang kental secara ideologis. Partai politik didorong untuk meraup suara dari basis massa yang lebih luas. ‘‘Jadi tidak ada partai yang ideologis lagi, supaya bisa menampung segala lapisan pemilih,’’ kata Fitra.

 

Kedua, tujuan stabilitas dan efektifitas pemerintahan. ‘‘Ada anggapan kalau banyak partai di parlemen, susah ambil keputusan, susah terjadi konvensi,’’ Fitra melanjutkan penjelasannya. Padahal Presiden tetap membutuhkan kerja sama yang baik dengan parlemen dalam menjalankan pemerintahan.

 

Oleh karena itu, cara yang paling mudah adalah menetapkan parliamentary threshold yang tinggi agar hanya partai-partai besar yang lolos. ‘‘Tapi banyak suara terbuang, ini tidak fair dalam kebebasan berpendapat. Pembatasan jangan sampai menghilangkan suara,’’ ujarnya.

 

Bagi Fitra, seharusnya perolehan suara yang menggambarkan aspirasi pemilih harus dihargai dengan kursi di DPR. Artinya, calon yang sudah memperoleh suara untuk satu kursi di DPR jangan dibatalkan hanya karena perolehan suara total partainya tidak mencapai parliamentary threshold.

 

Satya Arinanto, Guru Besar Hukum Tata Negara FHUI memaparkan sejarah pengaturan parliamentary threshold di Indonesia. Menurutnya, belum pernah ada ketentuan semacam itu dalam peraturan perundang-undangan sebelum reformasi. ‘‘Presiden B.J. Habibie yang mengusulkan agar diterapkan PT sebesar 10% dalam pemilu pertama yang akan digelar dalam era tersebut,’’ ujarnya memaparkan dalam seminar.

 

Ada harapan agar di masa setelah reformasi hanya akan ada paling banyak 10 partai politik yang aktif dalam politik dan ketatanegaraan Indonesia. Satya mengatakan bahwa Presiden Habibie terinspirasi oleh praktek di Jerman dimana pada saat itu. Jerman kala itu menerapkan parliamentary threshold sebesar 5%.

 

Ambang batas parlemen di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebesar 2 %. Ukuran ini meningkat pada pemilu 2004 menjadi 3 %, dan justru turun menjadi 2,5% di pemilu 2009. Pemilu 2014 menggunakan ukuran 3,5% untuk  parliamentary threshold.

 

Politisi Partai NasDem, Taufik Basari menyebutkan bahwa partai-partai yang menyetujui parliamentary threshold sebesar 4% punya alasan yang kuat saat membentuk UU Pemilu. Ia mengakui bahwa kedua tujuan yang dipaparkan Fitra sebagai latar belakang ambang batas tersebut dalam UU Pemilu. Bahkan awalnya Partai NasDem mengusulkan angka 7%.

 

‘‘Kami memang berharap bandul politik ke tengah, tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, kalau terlalu banyak partai akan jadi masalah,’’ katanya dalam seminar. Berkaitan dengan tujuan efektifitas, Taufik menyebut parliamentary threshold untuk menyaring agar hanya ada partai politik yang berdampak dalam pembuatan kebijakan. ‘‘Kalau hanya punya dua atau tiga kursi hanya akan jadi pelengkap penderita saja,’’ Taufik menambahkan.

 

Pendapat berbeda disampaikan Eddy Soeparno, politisi Partai Amanat Nasional yang juga hadir sebagai narasumber. Bagi Eddy, parliamentary threshold tidak relevan apabila banyak persoalan politik Indonesia tidak dibenahi. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua