Rabu, 26 Juni 2019

Baru Bebas 1,5 Bulan, Jadi Tersangka Korupsi Terancam Dibui Lagi

Mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin, diduga menerima gratifikasi tanah untuk bangun pesantren.
Aji Prasetyo
Bupati Bogor Rahmat Yasin saat memasuki mobil Tahanan KPK. Foto: RES

Mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi. Tak tanggung-tanggung ia langsung dikenakan dua sangkaan sekaligus yaitu pemotongan uang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8,931 miliar serta gratifikasi berupa 20 hektar tanah dan mobil Vellfire.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, untuk pemotongan uang SKPD sebesar Rp8,931 miliar diduga digunakan untuk biaya operasional ketika dirinya menjabat bupati serta kebutuhan kampanye untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah 2013 dan Pemilihan Umum Legislatif 2014.

 

"Sumber dana yang dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD dan jasa pelayanan RSUD, upah pungut, pungutan kepada pihak yang mengajukan izin ke Pembkab Bogor, dan pungutan kepada pihak yang memenangkan tender," kata Febri saat konferensi pers di kantornya, Selasa (26/6).

 

Terkait tanah seluas 20 hektar, KPK menduga lahan itu sebagai gratifikasi yang dipakai Rahmat Yasin untuk membangun pesantren. Berdasarkan cerita yang diperoleh hukumonline, pada 2010 lalu ada seorang pemilik tanah seluas 350 hektar di Desa Singasari dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol ingin mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri dan ingin menghibahkan tanahnya seluas 100 hektar.

 

(Baca juga: Bos PT Bukit Jonggol Asri Jadi Tersangka Penyuapan Bupati Bogor)

 

Seorang staf menyampaikan rencana itu kepada Rahmat Yasin. Sang bupati memerintahkan stafnya melakukan pengecekan pada 2011. Rahmat diduga kepincut pada gagasan pendirian pesantren dan ingin mendapat bagian. KPK menduga Rahmat mendapatkan bagian 20 hektar. Imbalannya, perizinan pondok pesantren dipermudah. "Diduga RY (Rahmat Yasin) mendapat gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri," terang Febri.

 

Selain tanah, Febri juga menyebut Rahmat Yasin menerima gratifikasi sebuah mobil Toyota Vellfire seharga Rp825 juta. Kejadian ini bermula pada 2010 ia meminta seorang pengusaha untuk membeli mobil tersebut. Rahmat hanya membayar uang muka sebesar Rp250 juta, angsuran sisanya dibayar oleh pengusaha dimaksud. "Pemberian gratifikasi kepada RY diduga dilakukan dalam bentuk cicilan mobil sebesar Rp21 juta perbulan sejak April 2010 hingga Maret 2013," jelas Febri.

 

Atas perbuatannya ini ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

(Baca juga: Divonis Bersalah, Bupati Bogor Berucap Innalillahi)

 

Baru bebas bersyarat

Berdasarkan informasi yang diperoleh hukumonline,  Rahmat Yasin baru saja bebas bersyarat pada 8 Mei 2019 lalu setelah divonis selama 5 tahun 6 bulan penjara karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar dalam kasus rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare.

 

Rahmat akan dibebaskan melalui tahap cuti menjelang bebas (CMB) yang merupakan usulan dari Lapas Sukamiskin. "(Itu) Usulan dari Lapas (Sukamiskin) karena yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif," kata Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto, 7 Mei 2019 lalu.

 

Tejo menambahkan Rahmat dijadwakan bebas murni pada Agustus 2019. Dalam melaksanakan CMB, Rahmat diperbolehkan pulang ke rumahnya. Kini, masih ada tahap pengawasan dari Balai Pemasyarakatan. Pasal 86 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengatur bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat tiga syarat lainnya.

 

Pertama, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; kedua, telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan; dan ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

 

Pasal 133 ayat (1) Permenkumham menegaskan Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat apabila melakukan tiga hal: melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran tata tertib, dan memiliki perkara lain yang sedang dalam proses peradilan.

 

Lalu apakah bebas bersyarat Rahmat Yasin bisa dicabut kembali walaupun yang bersangkutan telah menghirup udara bebas lebih dari sebulan lalu? Jika mengacu pada Permenkumham No. 3 Tahun 2018 ini. Persyaratan tadi sudah memberikan jawaban.

 

Lalu, Pasal 139 Peraturan yang sama mengatur pencabutan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan berdasarkan syarat umum dan syarat khusus. Apakah kondisi Rahmat kali ini dapat dimasukkan ke dalam kategori syarat umum, yakni melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana?

 

Hukumonline telah menghubungi Kasubag Publikasi Humas Ditjen PAS Rika Apriani, dan Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto, belum memberi respons. Sementara itu Kadiv Pas Jawa Barat Abdul Haris mengatakan pihaknya bisa segera melakukan pencabutan status bebas bersyarat Rahmat Yasin apabila memang sudah menyandang status tersangka.

 

"Kalau itu benar dan sudah ada surat penetapan tersangka yang dikeluarkan pihak penyidik dan ditembuskan ke Bapas/Lapas Sukamiskin ybs dipanggil ke Bapas Bogor untuk dilakukan pemeriksaan serta pencabutan cuti bersyarat dan dikembalikan ke Lapas Sukamiskin menjalani sisa pidananya," kata Haris kepada hukumonline, Rabu (26/6).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua