Rabu, 26 June 2019

YLKI Nilai Intervensi Pemerintah Soal Harga Tiket Pesawat Anomali

Pemerintah dianggap tidak konsisten dalam kebijakan formulasi tiket pesawat. Insentif yang diberikan juga dianggap belum efektif menurunkan harga tiket.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Harga tiket pesawat akhir-akhir ini terus menjadi sorotan pemerintah. Meski telah ada imbauan untuk menurunkan harga tiket, ternyata maskapai masih belum mematok tarif terendah sehingga masih sulit dijangkau masyarakat. Kondisi ini membuat pemerintah kembali mengimbau agar maskapai menurunkan harga tiket pesawat seperti yang dibahas dalam rapat koordinasi tingkat Kementerian Perekonomian.

 

Meski demikian, langkah pemerintah meminta maskapai menurunkan harga tiket tersebut dianggap sebuah anomali atau tidak sesuai dengan aturan main yang berlaku. Sebab, meski terbilang tinggi maskapai tetap menetapkan harga tiket pesawat sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

 

Kritik intervensi pemerintah ini disampaikan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Menurutnya, dalam keputusan tersebut mengatur tentang batasan tarif yang dapat dijual maskapai kepada konsumen. Sehingga, apabila harga tiket tersebut masih dalam rentang batasan yang diatur dalam keputusan menteri perhubungan maka masih dianggap sesuai.

 

“Namun jika dicermati secara mendalam, intervensi pemerintah untuk menurunkan tiket pesawat adalah bentuk anomali, bahkan inkonsistensi, khususnya terhadap kebijakan formulasi tiket pesawat, yang berbasis TBA (Tarif Batas Atas). Sebab baik untuk maskapai full services dan atau LCC, belum ditemukan kasus adanya pelanggaran TBA. Jadi apa salahnya mereka menggunakan tarif tinggi yang nota bene mengacu pada TBA yang dibuat oleh pemerintah sendiri?” jelas Tulus saat dikonfirmasi hukumonline, Rabu (26/6)

 

Tulus menambahkan meski pemerintah beranggapan penurunan tiket pesawat juga memerhatikan keberlangsungan maskapai tetapi terlihat ingin menang sendiri. Hal ini dinilai pemerintah tidak ingin menanggung beban yang ditanggung maskapai.  Menurutnya, pemerintah seharusnya mengambil langkah penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tiket pesawat. Penghapusan pajak tersebut akan berdampak signifikan terhadap tarif tiket pesawat.

 

Sementara itu, langkah pemerintah dengan menurunkan beberapa kompenen tarif pesawat dianggap belum efektif sehingga maskapai masih mematok harga tinggi. “Oke, komponen tarif pesawat diturunkan, tetapi pemerintah tidak berkontribusi langsung untuk menurunkan besaran tiket pesawat. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah menghapus PPN pada tiket pesawat. Dihapuskannya PPN tiket pesawat, otomatis akan menurunkan besaran tiket pesawat secara signifikan. Itu jika pemerintah ingin berempati pada masyarakat konsumen, dan juga maskapai,” jelasnya.

 

(Baca: Maskapai Asing Bukan Solusi Turunkan Harga Tiket Pesawat)

 

Tulus juga mengimbau agar pemerintah memeriksa tingginya tarif tiket pesawat ini akibat praktik kartel pada industri maskapai. Sebab, peta industri maskapai saat ini terjadi duopoli yang sebagian besar dipegang dua grup yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air. Menurutnya, apabila kenaikan harga tiket sehubungan kartel maka pemerintah didesak segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua