Kamis, 27 Juni 2019

Edmon Makarim, Sarjana Komputer yang Kini Menjabat Dekan FHUI

Memenuhi panggilan hati untuk kuliah di FHUI, menjadi dosen FHUI, hingga menjadi Dekan FHUI.
Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi: HGW

Lulus sebagai siswa di SMA Negeri 21 Jakarta dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Edmon Makarim mengaku tidak pernah terpikir untuk kuliah di Fakultas Hukum. Fokus jurusan Edmon—begitu ia biasa disapa—adalah Fisika. Kali pertama ia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, Edmon ditolak di dua jurusan tempat mendaftar.

 

“Saya ujian SIPENMARU (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) dua kali, yang pertama nggak dapat. Kedua kalinya dapat di Fakultas Hukum, bukannya Elektro atau Fisika. Saya bingung, ini maksudnya apa?” kenang Edmon saat diwawancarai hukumonline.

 

Cita-cita menjadi mahasiswa jurusan Teknik Elektro atau Ilmu Komputer di Universitas Indonesia kandas di ujian pertama. Tidak menyerah, Edmon bertekad mengikuti ujian pada tahun berikutnya. Penantiannya diisi dengan tetap mengikuti kuliah jurusan Ilmu Komputer di Universitas Gunadarma.

 

Di bulan Ramadhan kala itu, Edmon mengaku ada dorongan untuk menambahkan pilihan baru saat ujian kedua. Selain memilih Teknik Elektro dan Fisika di kali kedua, Edmon mengisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sebagai pilihan terakhir. “Itu hati kecil saya bilang untuk pilih juga Hukum,” katanya.

 

Jauh hari sebelum pengumuman, Edmon merasa mendapatkan firasat kuat. Usai melaksanakan shalat tahajud, ia mendapatkan semacam jawaban akan diterima di FHUI. “Bunyi semacam jawaban akan diterima di FH, maunya Elektro, nangis di sajadah,” Edmon menambahkan.

 

Akhirnya pilihan takdir dijalani Edmon dengan menjadi mahasiswa FHUI angkatan 1989. “Tidak mungkin Tuhan memberikan takdir tapi tidak ada manfaatnya. Tuhan tahu apa yang terbaik, akhirnya saya jalani,” katanya. Dengan dukungan orang tua, Edmon terus melanjutkan kuliah komputer. Ia menjalani dua perkuliahan di dua lokasi sekaligus; kampus FHUI di Depok dan kampus Universitas Gunadarma di Salemba, Jakarta.

 

Edmon berpikir untuk menghubungkan ilmu hukum dan komputer saat itu. Konfrensi dunia di tahun 80an bertema jaringan komunikasi global menjadi salah satu inspirasinya. Namun, pada masa itu justru berkembang cemoohan terhadap pengembangan hukum dan teknologi.

 

“Di Indonesia malah dibicarakan begini, ‘kalau suatu saat ada hukum komputer, berarti akan ada hukum mesin cuci, ada hukum setrikaan’. Banyak yang melecehkan saya,” ujar Edmon berseloroh.

 

Ia melewati masa yang berat karena semua orang menganggap pilihannya sia-sia. Mahasiswa yang mengikuti dua perkuliahan saat itu biasanya untuk jurusan hukum dan ekonomi. “Teman Ibu saya bilang kalau nanti saya stress, karena belajar sesuatu yang bertolak belakang,” kata Edmon lagi.

 

Kuliah pagi hingga siang di FHUI dan dilanjutkan malam hari di Universitas Gunadarma,  Edmon tetap terlibat aktif di Senat Mahasiswa FHUI. “Saya Sekretaris Hubungan Luar waktu Bang Fikri (mantan Ketua Ikatan Alumni FHUI-red) jadi Ketua Senat,” kenangnya.

 

Skripsi bertema hukum terhadap manajemen sistem informasi mengantarkan Edmon meretas jalan sebagai ahli hukum teknologi yang masih langka di Indonesia. Tidak ada yang menduga bahwa bahasan tentang hukum dan teknologi menjadi tema vital di era digital saat ini.

 

Edmon menyelesaikan sarjana komputer bergelar ‘S.Kom’ di Universitas Gunadarma pada tahun 1993, lebih awal dari gelar ‘S.H.’ dari FHUI yang diraihnya tahun 1994. Selanjutnya gelar ‘LL.M.’ dari University of Washington School of Law, Seattle, USA didapatkannya tahun 2004 dan menjadi Doktor dari FHUI tahun 2009. Edmon tercatat sebagai pendiri, peneliti senior, dan pernah menjabat Ketua LKHT (Lembaga Kajian Hukum Teknologi) FHUI sejak tahun 1999 hingga saat ini.

 

Ketika ditanya mengapa akhirnya menjadi dosen, Edmon lagi-lagi mengaku ada panggilan hati untuk menjadi dosen. “Ada kalender yang disobek harian dengan pesan-pesan hadis di meja kamar saya, salah satunya ‘barangsiapa merintis ilmu, Tuhan akan memudahkan jalan ke Surga’,” ia mengenang. Hari-hari berikutnya ia kembali membaca pesan-pesan hadis di kalender itu yang makin mendorongnya mengabdi dalam dunia akademik.

 

Lulus sarjana komputer, Edmon melepaskan tawaran perusahaan Jepang dengan gaji 3,5 juta rupiah. Ia memilih menyelesaikan sarjana hukum untuk melamar sebagai dosen dengan gaji saat itu hanya 45 ribu rupiah. “Empat setengah tahun tanpa status di UI,” katanya lagi. Kini Edmon merasakan buah manis dari dukungan orang tua dan keyakinannya untuk mengambil jalan yang tidak biasa.

 

“Waktu saya mengisi pilihan kuliah di Fakultas Hukum itu di bulan Ramadhan, nah ini terpilih jadi Dekan juga di bulan Ramadhan,” ujarnya sambil tersenyum. Berikut petikan dialog hukumonline bersama Edmon, Jumat sore di ruangannya (21/6).

 

Anda mengatakan akan mengembangkan kajian hukum kawasan di FHUI, apa alasannya?

Begini, kalau kita mencermati dalam mata kuliah hukum internasional hampir di semua fakultas hukum se-Indonesia pasti mengajarkan konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. Ratifikasi itu kemudian disahkan dalam bentuk undang-undang nasional dan diajarkan sebagai bagian mata kuliah di Indonesia. Itu pun sering terjadi perbedaan signifikan antara isi konvensi yang kita ratifikasi dengan pengaturannya ketika menjadi peraturan perundang-undangan nasional.

 

Masalahnya, kita tidak pernah benar-benar membaca data hukum negara lain di lingkup internasional. Sementara itu mereka benar-benar mempelajari sistem hukum kita. Akhirnya kita jadi seperti terjajah. Misalnya dalam perdagangan, mereka memahami bagaimana hukum perdagangan kita. Nah, kita mulai dari kajian hukum kawasan Asia Tenggara.

 

Berarti kajian hukum kawasan ini untuk mendukung ekspansi perdagangan Indonesia di komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN?

Mulai dari Asia Tenggara dulu, lalu meluas ke Asia. Tapi apa iya bisnis di Indonesia tidak akan berhubungan dengan Afrika Selatan? Kita harus melangkah lebih maju dengan mengumpulkan data-data tentang hukum di kawasan Asia Tenggara. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk dipelajari.

 

Kita sendiri sudah memiliki sistem hukum yang kaya dan kompleks, terdiri dari sistem hukum Barat, hukum syariah, dan hukum adat. Tetapi, bangsa yang besar akan siap menghadapi berbagai masalah kompleks. Indonesia perlu dan siap untuk memimpin penguasaan hukum di kawasan, tidak sebatas sistem hukum sendiri. Jangan sampai ada perasaan bahwa kita tertinggal dalam pengetahuan hukum dan mereka lebih maju.

 

Kita harus mampu menciptakan pengaruh, bukan terus menjadi objek ekspansi. Akhirnya, kita akan bisa membandingkan keunggulan yang dimiliki sistem hukum lain dengan keunggulan yang kita miliki. Dengan begitu akan terlihat keunggulan kompetitif yang kita miliki untuk terus dikembangkan. Jangan sampai merasa semua konsep hukum yang dimiliki asing, terutama Barat, selalu lebih baik.

 

Program prioritas apa saja yang sudah Anda siapkan untuk melaksanakannya?

Pertama, mendorong kodifikasi data hukum nasional dalam program perangkat lunak yang saya kembangkan, namanya ECLIS (E-Codification and Legal Information System). Program ini akan membantu mengumpulkan seluruh data dokumen hukum yang ada dan memudahkan dalam melakukan analisis hingga pengembangan. Pada saatnya, program ini juga bisa diisi dengan data-data hukum negara lain.

 

Kedua, akan dibentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian hukum kawasan. Selama ini sudah banyak dosen kuliah di luar negeri. Kita akan kumpulkan berdasarkan negara tujuan studi untuk bersama-sama membuat kajian tentang sistem hukum tempat mereka belajar.

 

Bahkan kalau nanti ada yang lanjut studi ke Afrika atau Amerika Latin pun tidak masalah. Kita bisa belajar di sana tentang pasar apa yang terbuka dalam sistem hukum mereka. Anda tidak perlu malu untuk menjadi ahli hukum spesialis Venezuela atau Brazil misalnya.

 

Bayangkan, ada ratusan mahasiswa hukum FHUI bisa memilih untuk melanjutkan studi ke banyak negara di dunia. Mereka akan mempelajari sistem hukum baru yang berguna untuk kepentingan nasional. Kami akan mulai dari para dosen FHUI yang sudah belajar ke berbagai negara lalu mengoptimalkan Djokosoetono Research Center.

 

Saya memiliki harapan ada banyak pengembangan dasar-dasar ilmu hukum yang filosofis dan hukum yang aplikatif. Kita bandingkan yang kita miliki dengan berbagai hukum di berbagai kawasan lain.

 

 

Anda juga mengatakan akan lebih mengembangkan hukum teknologi, bisa dijelaskan apa saja yang akan dilakukan?

FHUI akan mengembangkan satu peminatan baru tentang hukum dan teknologi. Mata kuliah baru tentang hukum perlindungan data pribadi dan privasi akan disediakan. Lalu mata kuliah hukum berkaitan e-government dan pelayanan publik secara elektronik juga akan disajikan. Kami juga akan menyajikan perkuliahan cybercrime dan cybersecurity. Tidak ketinggalan soal digital property dan digital transaction.

 

Kami akan meneruskan tradisi kepeloporan seperti yang dulu FHUI lakukan di bidang hukum ekonomi. Seperti yang Anda tahu, program kekhususan hukum ekonomi di FHUI sangat banyak peminatnya. Berbagai aspek hukum ekonomi dipelajari lebih detail dalam beberapa mata kuliah yang spesifik. Kali ini saya akan menuju pola yang sama dalam bidang hukum dan teknologi.

 

Pengembangan hukum kawasan dan hukum teknologi kita perlukan agar untuk mengambil berbagai peluang yang makin terbuka. Kenapa kita hanya berpikir untuk mengelola pihak internasional yang mencari nafkah di Indonesia, bukan sebaliknya?

 

Saya juga berharap mendapatkan dukungan dari para alumni FHUI untuk berkolaborasi. Berbagai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki selama berkarier. Saya khawatir yang terjadi hanya rivalitas sesama alumni. Semangatnya harus kolaboratif. Kata kunci yang penting adalah kooperatif, kolaboratif, dan koordinatif. Bersama-sama kita mengarah ke depan dengan semua pemangku kepentingan.

 

Apakah ada program lainnya seperti target peningkatan peringkat FHUI di skala global?

Bukan menjadi setara kampus luar negeri semisal Harvard yang harus kita pikirkan. FHUI perlu untuk menjadi rujukan nasional dalam membangun karakter khas masing-masing sebagai kampus hukum. Kita perlu mengejar kualitas khas, bukan habis-habisan mengejar hitungan ranking dunia. Saya ingin membuat semua kampus hukum di Indonesia bisa bekerja sama dengan FHUI untuk maju bersama, merasakan kebahagiaan, dan suasana menyenangkan untuk sama-sama berkreasi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua